Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Pasal Penghinaan Presiden, Pengekangan Demokrasikah?


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-02-13 15:14:00 WIB    Dibaca : 20 kali

 

Dani Aswara - Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas

Sejarah pasal penghinaan terhadap Presiden, dimulai sejak masa kolonial. Hindia Belanda berusaha melindungi martabat ratunya dari penghinaan. Negara itu masih berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer dan ratu dianggap sebagai simbol negara. Jika diterapkan di Indonesia, pasal tersebut tidak relevan karena Presiden dan Wakil Presiden bukan simbol negara.

UU No. 24 Tahun 2009 menyebutkan, simbol negara adalah bendera, bahasa, dan garuda Pancasila. Karena itu, pasal penghinaan presiden dirasa tidak tepat bila dihidupkan kembali. Presiden republik ini, tidak hanya yang sekarang, tapi akan silih berganti dan penghinaan itu tidak jelas definisinya sehingga bisa disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan.

Penerapan pasal tersebut dirasa kurang tepat. Indonesia sebagai negara modern yang menganut sistem pemerintahan presidensil, yang menjunjung nilai-nilai dalam demokrasi akan menyandang sebuah pasal yang dapat mengekang aspirasi dari masyarakat. Kritik-kritik terhadap penguasa dalam hal ini hanyalah suara-suara yang terkungkung dan bahkan malah bisa menjerat mereka yang kritis dalam persoalan bangsa. Dalam negara demokrasi, kritik itu dirasa sangatlah wajar dan bahkan sangat diperlukan demi kepentingan bersama.

Wacana pemerintah dan DPR menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden tersebut, dinilai menjadi kabar miring dari pemerintahan Joko Widodo. Terlebih, upaya menghidupkan aturan ini sangat bernuansa politis. Hal tersebut terlihat dari peta dukungan fraksi-fraksi politik di DPR atas wacana memasukan pasal penghinaan Presiden dalam revisi KUHP. Realitanya, fraksi yang mendukung sekarang adalah mereka yang menolak kemarin. Sementara yang mendukung kemarin, menolak hari ini.
Nuansa politik semakin jelas ketika pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya wacana pemerintah dan DPR menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden tersebut bersamaan dengan peristiwa “kartu kuning” yang diterima Presiden Jokowi dari Ketua Badan Ekseskutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Zaadit Taqwa.

Pertimbangan dari pemegang elit kekuasaan untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden akan melemahkan sendi-sendi dalam jiwa demokrasi, bukannya malah mengembalikan kualitas demokrasi itu sendiri dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Pasal tersebut, dirasa sudah tidak relevan dengan negara kita yang menganut demokrasi serta sebagai negara hukum modern. Jika pasal tersebut benar direalisasikan, dampaknya ya sudah jelas. Semakin besarnya hambatan bagi warga negara dalam bersuara untuk mengkritik pemerintah adalah salah satunya. Aturan tersebut akan bersifat elastis dan juga tidak singkron lagi untuk menempatkan presiden sebagai “simbol” negara.

Pasal yang cenderung memagar kebijakan dan keputusan pemerintah ini asalnya dari negara monarki, yang rajanya dahulu pada masa lalu, diterapkan oleh penguasa negara yang mempunyai kekuasaan pemimpin yang cenderung tak terbatas. Implementasi kongkret pasal ini membuat kekuasaan pemerintah akan terlihat absolut, di mana kekuasaan pemerintah hingga keputusan-keputusan yang diambil kelak tidak bisa dikritisasi. Bukan tidak mungkin rezim otoriter secara perlahan-lahan akan menjadi cara pemerintah dalam berkuasa selanjutnya.

Pencantuman pasal ini janggal dan tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal penghinaan terhadap Presiden yang tertera dalam Pasal 134, 136, dan 137 pada Desember 2006. Sekarang pasal tersebut akan dihidupkan kembali, yaitu Pasal 263 ayat (1) RKUHP menyatakan bahwa setiap orang dimuka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Pengajuan kembali pasal tersebut terkesan sebagai aksi yang cenderung membangkang terhadap konstitusi. Maksud pasal tersebut terlihat jelas, di mana menempatkan kepala negara sebagai posisi yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak boleh dikritik.

Sejatinya, MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengajuan kembali pasal yang sebelumnya dibatalkan MK, mengindikasikan bahwa kita tidak melaksanakan keputusan pengadilan. Hal ini, mencerminkan bahwa Indonesia belum menjadi negara hukum seperti yang diinginkan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan pembatalan pasal penghinaan presiden oleh MK tersebut dilakukan pada tataran norma bukan redaksi. Menghidupkan pasal ini kembali akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana dapat memenggal rantai penyalur aspirasi yang namanya demokrasi. Konteks pasal ini akan rawan digugat ke MK, walaupun kemudian dimasukan kembali ke dalam revisi undang-undang, diuji lagi dan akhirnya dibatalkan lagi. Mekanisme seperti ini, mungkin tidak akan ada habisnya.

Upaya menghidupkan kembali pasal ini cenderung dilakukan menggunakan pendekatan kekuasaan. Di mana, siapa yang berkuasa dalam pemerintahan saat ini sangat berkepentingan dalam upaya penghidupan aturan ini, yang cenderung dapat melemahkan nilai-nilai berdemokrasi. Apabila benar pasal tersebut disahkan, lalu bagaimana posisi para pengktitik kebijakan yang diambil pemerintah? Dimana nilai-nilai demokrasi yang seutuhnya?

Langkah elit kekuasaan dalam usaha melindungi Presiden memang sudah benar. Namun, aturan yang diajukan harus didefinisikan dan dibatasi sejelas-jelasnya. Jangan sampai aturan tersebut malah digunakan untuk membungkam pengkritik Presiden. Di negara demokrasi kritikan itu adalah hal yang lazim dan bahkan diperlukan untuk kepentingan bersama, toh yang dikritik itu posisi sebagai Presiden, bukan personalnya. Rumusan aturan dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR diharapkan betul tepat sasaran tanpa mengenyampingkan kepentingan rakyat. (*)

© 2014 - 2018 Padek.co