Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Sumbar Segera Miliki Perda LGBT


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-01-12 15:44:00 WIB    Dibaca : 68 kali

 

Diperkirakan Ada 5.000 Homoseksual di Sumbar

Sumbar bakal segera memiliki peraturan daerah (Perda) tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Direncanakan, Maret ini rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pengaturan LGBT bakal tuntas. Digagasnya Ranperda ini karena keberadaan kelompok- kelompok menyimpang sudah semakin nyata dan komunitasnya tersebar di berbagai media sosial.

Hal itu disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setprov Sumbar Syafruddin saat pembahasan terkait LGBT bersama perwakilan seluruh kabupaten/ kota di Auditorium Gubernuran, kemarin (11/1).

Syafruddin menyebut, yang akan menjadi landasan dari Perda LGBT adalah Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. “Bagi orang Minang dan Islam, LGBT itu jelas-jelas maksiat. Karena itu, yang lebih efektif kami sempurnakan adalah Perda Maksiat, sehingga tercakup semuanya. Target kami, memang 2018 terwujud. LGBT termasuk sesuatu yang ada pengaturannya di Sumbar,” kata Syaruddin.

Menurutnya, keberadaan Perda LGBT penting di Sumbar, lantaran keberadaan kelompok-kelompok menyimpang itu keberadaannya nyata. Komunitasnya tersebar luas di berbagai media sosial dan cukup mudah ditemukan. Seperti di  facebook dan twitter.

“Salah satu yang diatur Perda itu dengan mengharamkan organisasi tersebut, sama dengan organisasi terlarang.  Akan ada sanksi hukum. Sampai Maret, sudah ada rancangan dan rampung. Pada bulan itu, apa konsep kebijakannya mulai dari makro sampai ke tingkat kabupaten/ kota sudah ada. Khusus, hal-hal yang kecil, kami akan menjadikan inovasi kebijakan bagi organisasi di Sumbar, seperti pemerintahan dan masyarakat,” ulasnya.

Tidak hanya sanksi, nantinya juga akan disediakan tempat rehabilitasi untuk membina dan mengembalikan orientasi seksual LGBT tersebut kembali normal. “Jadi sanksinya, bagaimana bisa pembinaan. Kalau dia tampak berbuat kan sama dengan mesum. Tentu, kami akan tangkap, tapi kalau dia dari kelompok itu, kami akan sediakan lembaga untuknya, klinik-klinik therapy bagi mereka agar bisa meninggalkan kebiasaan itu,” ulasnya.

Sekretaris Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) Sumbar, Katherina Welong menyebut, berdasarkan estimasi dari Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Sumbar, diperkirakan terdapat sekitar 5.000 Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL/Homoseksual) di Sumbar. “Untuk mengujinya, perlu sosial mapping dan itu baru dilakukan di tiga kota, yaitu Padang, Bukitinggi dan Solok,” ucapnya.

Di Kota Padang terdapat lebih kurang 500 LSL, Kota Bukittinggi 200 orang, dan Kota Solok sekitar 100 orang. Tapi angka pasnya, pihaknya tidak bisa pastikan. Alasan kenapa diperkirakan jumlahnya 5 ribu, karena masih ada 16 kota dan kabupaten lainnya.

Dikatakannya, untuk penyembuhan dan mengembalikan orientasi seksual adalah hal yang sulit karena sangat tergantung dari niat pelakunya. “Perubahan kembali ke seks seperti sedia kala itu, hanya 1 diantara 100 orang. Kalau agama, mereka bahkan ada yang lebih kuat dari orang normal. Mau berubah atau tidak, sangat tergantung niat dari yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk melakukan mapping, KPA kesulitan soal dana. Karena minimnya dana, maka perlu diperkuat dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Hanya saja, karena ini bukan isu favorit kepala daerah, tidak banyak kepala daerah yang menganggarkan untuk melakukan mapping. Sejauh ini, baru tiga kota yang menganggarkan, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh,” beber Katherina.

Ketua Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Sumbar, Hidayat menyebut, dengan digelarnya pertemuan kali ini, maka yang paling penting adalah mengungkapkan fakta, sehingga menimbulkan kesadaran bagi banyak komponen.

“Ada instrumennya berbentuk peraturan daerah untuk menggerakkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki landasan hukum yang jelas dalam melakukan aksi dan berbagai kegiatan. Apakah itu konselor, apakah penindakan, apakah pemberatasan yang nanti ada hukumnya berupa Perda,” kata Hidayat.

Menurutnya, tidak hanya Perda, di sisi lain juga harus ada gerakan sosial dari tim yang melibatkan adat, agama, ulama, bundo kanduang, politisi, dan segala macam melakukan deklarasi sebagai awal penolakan Sumbar terhadap LGBT. “Instrumen, regulasi, hukumnya Perda. Dan itu butuh proses, tidak bisa selesai dalam waktu dua bulan tiga bulan ini,” tukasnya. (*)
© 2014 - 2018 Padek.co