Kebangkitan versus Bad News

Selasa, 21/05/2013 12:25 WIB • Oleh : Sirikit Syah

APA yang kita pikirkan ketika menghadapi peringatan Hari Ke­bangkitan Nasional kemarin? Kita perlu berta­nya: Apakah Indonesia sudah benar­benar bangkit? Bangsa kita, yang waktu itu belum bernama Indonesia, mulai bangkit dari keterlenaan ”diurusi” oleh penjajah, ketika para pemudanya ber­satu padu. Para saudagar muslim yang berkecukupan tak berdiam diri dalam gelimang kekayaan. Mereka memba­ngun syarikat dagang yang kemudian menjadi cikal bakal partai politik di Indonesia.

Kepompong dan Kupu-kupu PKS

Selasa, 21/05/2013 12:24 WIB • Oleh : Anwar Hudijono

HATI Pak Ustad begitu berbunga-bunga setiap kali memandangi gambar rancangan rumahnya. Material untuk rumah sudah didatangkan. Setelah berta­hun-tahun hidup dalam kefakiran di rumah reyot, kini dia akan memiliki rumah dua lantai yang bagus seharga ratusan juta rupiah. Rumah itu hadiah dari orang kaya yang sembuh setelah dia obati.

Golput dan Pendidikan Politik

Senin, 20/05/2013 11:30 WIB • Oleh : Hendrizal

Makin dekat penyelenggaraan Pemilu 2014, suara-suara miring tentang golongan putih (golput) makin santer terdengar. Di antara sikap yang mengarah ke golput itu adalah banyaknya warga masyarakat yang tak peduli terhadap Pemilu 2014.

Meracik Perlawananan Korupsi

Sabtu, 18/05/2013 11:58 WIB • Oleh : Muhammad Ichsan Kabullah

Factually does not necessarily mean true (Herbert Simon, 1997)

Ungkapan tersebut masih relevan ketika masyarakat telah berada diposisi krisis kepercayaan kepada pejabat publik. Pernyataan faktual seorang pejabat publik bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang masih dipertanyakan tingkat kebenarannya. Saat ini ma­syarakat sudah terlampau jenuh dengan semakin banyaknya pejabat publik yang terindikasi korupsi. Setidaknya sudah 290 kepala daerah tersangkut kasus korupsi (Tempo, 9 Februari 2013). Ekspektasi masyarakat yang besar se­harusnya tidak hanya ditumpukan ke­pada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Pemborosan SDM Guru

Jumat, 17/05/2013 13:58 WIB • Oleh : Junaidi

Sekitar dua belas tahun yang lalu, Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001:308) dalam buku Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, menulis sebagai berikut: “Banyak dosen perguruan tinggi kepen­di­dikan atau pengelola pendidikan pada tingkat kabupaten, wilayah dan pusat tidak mempunyai pengalaman sebagai guru. Sebaliknya banyak guru yang berpengalaman tidak dapat mem­berikan sumbangan kepada sistem pendidikan, karena mereka tidak dapat beranjak dari tugasnya sebagai guru yang dijalaninya sepanjang hayat: sekali guru tetap guru! Hal tersebut merupakan pemborosan Sumber Daya Manusia yang amat besar”.

Antipati Dinasti Politik

Kamis, 16/05/2013 11:20 WIB • Oleh : Ibnu Setyo Hastomo

Blood is thicker than water (darah lebih kental daripada air). Doktrin politik kuno tersebut sangat selaras apabila kita sandingkan dengan fenomena dinasti politik yang sedang “menjangkiti” banyak kepala daerah di Indonesia. Dinasti politik dapat dimak­nai sebagai pendistribusian kekuasaan antar anggota keluarga sedarah. Feno­mena ini sangat berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerin­tahan di daerah.

Membentuk Branding Pariwisata Sumbar

Rabu, 15/05/2013 11:38 WIB • Oleh : Eko Budiono

Pembangunan pariwisata di Sumbar telah menunjukkan perkem­bangan  yang cukup signifikan selama beberapa tahun belakangan. Berdasar­kan data Biro Pusat Statistisk (BPS) Sumbar, jumlah turis asing yang ber­kun­jung ke Sumatera Barat melalui Ban­dara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padangpariaman dan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang turun hingga 42, 08 persen pada awal 2013.

Posisikan Diri dan Terapkan Prinsip Pemilu

Rabu, 15/05/2013 11:38 WIB • Oleh : Yudi Setiawan

Genderang pesta demokrasi di Kota Arang Sawahlunto akan segera ditabuh. Sesuai jadwal tahapan Pemi­lukada yang telah dirancang Komisi Pemilihan Umum KPU-Kota Sawah­lunto, tahap pemungutan suara Pe­milu­kada Sawahlunto periode 2013-2018 digelar tanggal 16 Mei besok. Dengan demikian hari ini (Rabu 15/05), terhitung sebagai masa tenang, dimana masing-masing calon wali kota beserta wakilnya, ataupun tim sukses pasangan calon, tidak diperkenankan lagi melancarkan segala bentuk kam­panye, karena tahapan dimaksud telah dijadwalkan tersendiri.