Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 05:32:05 WIB
TAJUK RENCANA

Serial Mafia di Indonesia

Oleh : (*)

(*)

Padang Ekspres • Jumat, 24/06/2011 11:54 WIB • 323 klik

SEMUA gerbang di negeri ini sudah dijaga mafia. Sudah tidak ada lagi gerbang, pintu, atau jendela yang berhubungan dengan kekuasaan dan keadilan tidak ditunggui para garong tersebut.


Di ranah pengadilan sudah ada KPK dan Satgas Antimafia Hukum. Toh, mafianya semakin berani dan nekat. Daftar hakim, jaksa, dan polisi penerima suap semakin panjang. Sudah tak terhitung berapa banyak aparat culas yang tertangkap basah. Terakhir, yang menjadi pembicaraan publik adalah KPK menangkap basah hakim Pengawas Pengadilan Niaga Syarifuddin menerima suap dalam kasus sidang kepailitan PT SCI.


Ada lagi mafia proyek yang dilakoni ”trio macan”. Istilah trio macan itu menggambarkan sekongkol yang terdiri atas politisi, birokrat, dan pengusaha. Mereka itu berkonspirasi mencaplok proyek pemerintah dengan berbagai tipu muslihat dan memanfaatkan kekuasaan.  


Contoh paling muktahir mafia proyek adalah dugaan suap mantan Sekjen Sesmenpora Wafid Muharam dalam kasus wisma atlet SEA Games. Tiga macan ada di sini. Macan birokrat yang sudah menjadi tersangka adalah Wafid. Macan yang mewakili pengusaha tentu El Idris, salah seorang bos PT DGI pemenang tender, juga tertangkap saat memberikan suap. Sementara macan yang mewakili unsur politisi mengarah ke Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat yang kini berada di Singapura. Yang disebut di atas baru contoh karena jaringan trio macan pencaplok proyek itu tentu sangat banyak.


Mafia pajak juga perlu kita sisipkan dalam tulisan ini. Untuk menyegarkan ingatan kembali, kasus Gayus Tambunan yang ”meringankan” kewajiban wajib pajak kakap merupakan contoh. Gayus yang hanya golongan IIIA itu menerima miliaran rupiah karena jasa-jasanya tersebut.
Sedangkan negara kehilangan pendapatan pajak. Mafia anggaran juga ikut merongrong negeri ini. Pola dan modus mafia jenis itu sudah terdeteksi. Di sini termasuk politisi dan birokrat yang mengatur distribusi anggaran ke daerah.


Yang pertama membongkar adalah Wa Ode Nurhayati. Anggota Badan Anggaran DPR itu menceritakan bahwa sindikat pengatur anggaran DPR justru berkeliaran di DPR.


Saat ini, Wa Ode dan sejumlah politikus saling tuding. Rakyat hanya berdoa semoga mafia sesungguhnya secepatnya ditangkap. Yang terbaru terungkap adalah mafia pemilu. Hebatnya, sindikat itu diduga bisa membuat orang yang seharusnya tidak duduk di DPR bisa memiliki kursi terhormat di Senayan. Kasus yang kini sedang hangat adalah dugaan pemalsuan surat MK ke KPU. Versi MK, yang menjadi anggota DPR adalah wakil dari Gerindra. Tapi, karena ada dugaan telikung, yang berangkat ke Senayan adalah politikus Hanura.


Bila kita mencermati hasil investigasi MK, jelas sekali mata rantainya diduga melibatkan anggota KPU, hakim konstitusi, dan bahkan anak seorang hakim konstitusi. Bagaimana mungkin anggota keluarga hakim konstitusi bisa campur tangan. Kasus tersebut harus dibuka secara transparan ke publik untuk menentukan siapa yang sebenarnya salah. Bila memang ada pejabat negara terlibat, dia harus diadili.


Keberadaan mafia di Indonesia itu bisa menjadi reality show serial mafia paling hebat di muka bumi ini. Kita tidak tahu kejutan apa lagi yang muncul nanti. Serial mafia bidang apa yang ”tertayang”. Yang pasti, serial mafia adalah warna sesungguhnya negeri ini. Rakyat, pemerintah, aparat hukum—tentu yang bersih—tak boleh menyerah membasmi mafia. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Tajuk Rencana


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!