Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 02:07:57 WIB
TERAS UTAMA

Kapolri Baru, (Ini) Baru Kapolri

Oleh : Bambang Widodo Umar

Guru Besar Sosiologi Hukum FISIP UI

Padang Ekspres • Sabtu, 12/10/2013 11:28 WIB • 522 klik

Bambang Widodo Umar

Berbagai kriteria kepemimpinan Polri yang disampaikan masyarakat setelah muncul Kapolri baru dengan berbagai kiprahnya sering jauh dari harapan. Kondisi itu tentu mengecewakan. Hal inilah yang membuat mas­yarakat menjadi pesimis me­lihat akan naiknya Kap­ol­ri baru, apalagi ia me­nunjuk­kan perasaan akan sukses dan kepastian mampu untuk me­nyelesaikan segala ma­cam masalah (over-optimist). Kepemimpinan se­ma­cam itu mudah dilak­sanakan pa­da masa dan situasi di ma­na antara kebaikan dan ke­bu­­rukan mudah dipahami dan dibedakan. Se­dang­kan masa kini kondisinya sudah jauh ber­beda dan beban tugas Polri sangat berat.

 

Masih lekat diingatan kita. Calon Kapolri Komjen Pol Timur Pra­dopo pada waktu mengikuti fit and proper test di Komisi 3 DPR-RI, menunjukkan sepuluh pro­gram prioritas: 1. Pengung­ka­pan dan penyelesaian kasus-ka­sus menonjol; 2. Me­ningkat­kan pemberantasan preman, ke­jahatan jalanan, perjudian, nar­koba, illegal logging, illegal fi­shing, illegal mining, human traffic­king, dan korupsi; 3. Pe­nguatan kemampuan Densus 88 Antiteror melalui peningkatan kerja sama dengan satuan antite­ror TNI dan Badan Nasional Pe­nang­gulangan Terorisme; 4. Pem­­benahan kinerja reserse de­ngan program ”keroyok reserse” me­la­lui peningkatan kompe­tensi penyidik; 5. Implementasi struktur baru dalam organisasi Polri; 6. Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang proaktif; 7. Memacu perubahan mindset dan culture set Polri; 8. Menggelar sentra pelayanan ke­po­lisian di berbagai sentra kegia­tan publik; 9. Mengem­bangkan la­y­anan pengadaan sistem elek­tro­­­nik; 10. Membangun dan me­nge­m­bangkan sistem in­formasi ter­padu dan pengamanan Pemi­lu 2014. Setelah akan meng­ak­hiri jabatannya, sepuluh program itu seperti sulit untuk dika­ta­­kan tercapai. Kondisi kam­tib­mas juga belum menu­n­jukkan ke arah kondusif justru muncul pe­ris­tiwa sangat dramatis, em­pat ang­gota polisi ditembak oleh orang tak dikenal dan hingga kini be­lum terungkap pelakunya. De­mi­kian pula terungkap kasus ko­rupsi yang fantastis di Kor­lantas dan juga seorang Bintara po­lisi da­lam tugasnya mampu me­­mi­liki kekayaan hingga tri­liunan rupiah.

 

Kini, diusulkannya Komjen Pol Sutarman oleh Presiden se­ba­gai satu-satunya calon Ka­polri men­dapat beragam komentar. Na­­mun umumnya, baik dari ang­gota Komisi 3 DPR-RI dan pa­ra pengamat menyatakan su­dah tepat (on the track), bah­kan ada yang mengatakan Sutarman me­rupakan the right man on the right place sebagai Kapolri. Dari kisaran pendapat tersebut, apa sesungguhnya yang tercermin di ba­­lik pernyataan itu? Di ling­ku­ngan masyarakat seperti ada se­ma­cam kerinduan untuk men­d­a­patkan seorang pemim­pin polisi yang ideal. Mungkin seper­ti RS Soekanto atau seperti Hoe­geng. Pertanyaannya ada­lah, mengapa kon­disi masyarakat sam­pai sede­mikian besar harap­kannya terha­dap Komjen Pol Sutarman?

 

Hal ini dapat dijelaskan, pada dasarnya dalam suatu kehidupan masyarakat maupun dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan pemimpin yang tidak sekadar ditentukan oleh ”surat keputusan”, tapi pemim­pin yang dapat dijadikan panu­tan karena memiliki ketau­ladan yang paripurna. Hal ini berang­kat dari suatu premis, bahwa: ma­nusia dalam memasuki eksis­ten­sinya lewat jalan persekutuan dengan manusia-manusia lain membutuhkan berbagai rasa, seperti rasa cinta, rasa hormat, rasa bangga, rasa kagum, rasa percaya yang tidak dibuat-buat ke­pada seseorang sebagai pe­mim­pin. Lewat suatu jabatan, se­seorang harus mampu me­num­buhkan perasaan-perasaan tadi untuk mencapai tujuan orga­nisasi yang telah ditetapkan. Jika tidak dipenuhi, maka ia akan tere­duksi dari lingku­ngan­nya.

 

Dengan alasan itulah diper­lu­kan seorang Kapolri yang me­mi­liki terutama kualitas mo­ral, de­dikasi, dan kualitas in­telektual yang prima. Menga­pa demi­kian? Nitibaskara (2001) me­nga­­takan bahwa: profesi polisi ada­lah profesi mulia (nobile officum) sebagaimana profesi ter­hormat lainnya yang mem­be­rikan layanan kepada masya­ra­kat. Jasanya sangat dibutuh­kan untuk melindungi warga mas­yarakat dari berbagai gangguan penjahat, memelihara keterti­ban, dan membimbing masyara­kat agar taat hukum. Tetapi pro­fesi semulia apapun, bila di­kotori oleh para pelakunya, apa­lagi pim­pinannya maka hal itu akan me­nurunkan derajat kemuliaan pro­fesi yang bersangkutan dan orang-orang yang duduk di dalamnya. Dari sini Sutarman akan menghadapi berbagai ma­sa­­lah yang dilematis baik yan­g belum terselesaikan mau­pun yang terabaikan, yang berpacu de­ngan munculnya masalah-ma­salah baru. Konflik sosial di­sertai tindakan anarkis seakan te­lah menjadi bahaya laten. Tak ter­tahankan pula jumlah krimi­nal yang terus meningkat, ko­rup­si, teror, narkotika, peram­po­kan, perjudian, penipuan dan lain-lain yang hal itu bisa meru­sak kapasitas pemimpin. Belum lagi menghadapi masalah dalam or­ganisasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang terjadi. Demikian pula de­ngan situasi keamanan dalam ne­geri dan sistem peradilan pi­dana juga belum kondusif.

 

Kapolri baru pada dasarnya menghadapi masalah yang tidak la­gi bersifat teknis, masalah yang di­hadapi semakin kompleks, ru­mit, dan pelik. Suatu masalah yang bersifat substansial. Di luar tu­gasnya juga menghadapi ma­sa­lah yang tidak ringan, berbagai masalah yang menyangkut dam­pak dari masih tingginya angka pe­ngangguran, sempitnya lapa­ngan kerja, kemiskinan, dan de­kadensi moral. Hal itu bisa men­jadi semacam sclerosis lea­dership, perasaan ragu atas ke­mam­puannya sendiri. Untuk me­­ngatasi, biasanya muncul ke­bi­­j­akan yang bersifat populis tan­­pa menghitung dampaknya. Ope­rasi preman, rasia ken­daraan bermotor, operasi judi, ope­rasi minuman keras pada da­sarnya tidak menyentuh akar ma­salah, justru hal ini bisa me­nyakiti masyarakat jika tidak te­pat pendekatannya.

 

Problem-problem masa kini da­pat menyeret polisi kejurang ke­putusasaan, namun sebalik­nya hal itu justru menun­tut per­lu­nya dilakukan suatu peru­ba­han. Dari berbagai masa­lah yang sangat kompleks dihadapi polisi, hal yang mendasar perlu dila­ku­kan adalah restrukturisasi Pol­ri da­lam ketatanegaraan RI. Ak­hir­nya kepada calon Kapolri saya sampaikan pepatah: ”Jus­tum et tenacem propositi virus”, orang yang adil dan teguh pen­diriannya tidak akan goyah dan te­r­guncang oleh kemarahan rak­yat. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Teras Utama


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!