Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 05:06:31 WIB
OPINI

Menantang Perda Kota Padang

Oleh : Tasriyal

Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang

Padang Ekspres • Kamis, 22/08/2013 11:46 WIB • 532 klik

Belum tentu massa kampanye datang, sudah terlihat “wajah-wajah” kan­didat para pemimpin Kota Padang “an­trian” terpampang disetiap sisi kota de­ngan bergambarkan wajah nan riang. Senyumannya yang “manis”, ter­lihat tidak mendengarkan “he­bo­han” Wa­­hana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar: untuk menjaga ke­bersihan wilayah Kota Padang nan ter­cin­­ta. Begitu juga dengan upaya pe­me­rin­tah daerah (pemda) kota. Berbagai pe­­r­a­turan pun sudah diluncurkan pem­da kota, namun baliho dan span­duk yang bertuliskan, “calon wali kota pa­dang” dibawahnya, tetap ter­pam­pang manis diruang terlarang. Se­hing­ga, publik pun bertanya: “apa yang meng­hambat pemda kota kita untuk mem­ber­sih­kannya?”

 

Sangat bertolak belakang dengan de­ngan peristiwa masa HUT RI ke 68 yang beberapa hari belakangan tiba. Ben­dera merah putih yang seharusnya ber­hak untuk berkibar di pinggiran ja­lan raya, malah tampak sepi sunyi di­ma­ta. Diduga, rendahnya kesadaran warga dalam memperingati ka­me­r­de­kaan, akhirnya pemda kota bersuara. Ren­­cananya, wali kota Padang hendak me­­l­ahirkan regulasi tentang “upaya me­naikan bendera pusaka” (Padek, 19 agus­tus 2013). Namun cemasnya, nasip regulasi yang hendak mengantur ten­tang menaikan bendera dihari mer­deka, diramalkan tak ubahnya dengan pe­raturan tentang ketertiban kota: di­ma­na regulasinya ada, tetapi kota ma­sih tetap penuh dengan wajah-wajah ma­nis. Yang sampai saat ini, “pe­la­ku­nya” masih merasa tidak berdosa.

 

Perang yang Terabaikan

 

Da­lam catatan sejarah kampanye di In­donesia, berkampanye dengan cara memperkenalkan gambar wajah kan­di­dat diruang publik hampir sudah sa­ma tuanya dengan sejarah pemilu itu sen­diri. Seakan tuanya, sering kali ma­sya­rakat bosan akan melihat wajah-wa­jah para politisi yang terpampang di­se­tiap sudut kota dan desa. Bahkan, eks­presi kempanye ini, tidak lagi diang­gap­ sebagai ikon kandidat yang me­rak­yat, tetapi lebih dianggap sebagai upaya pe­mimpin boros yang tidak mau me­ne­mui rakyat.

 

Namun, seberapa pun “cacian” itu, tam­paknya pemilik baliho dan spanduk ter­lihat tutup mata dan telinga. Lihat saja, mulai dari tiang listrik, pinggiran ja­lan, sampai pada tempat-tempat umum terlarang lainnya, telah terisi wa­jah-wajah para kandidat calon Kota Pa­dang, yang semakin lama semakin ter­lukis seperti berperang. Bahkan di pun­cak perperangan itu, tampak jelas bah­wa: perpohonan kota telah menjadi kor­ban baliho dan spanduk para kan­didat. Hampir sebagian besar per­po­ho­nan di Kota Padang yang selama ini diban­ggakan, telah tertancap oleh pa­ku-paku tajam dengan bergantungan war­na-warnian gaya dan ekspresi wa­jah para calon petinggi. Seolah seperti: tum­buhan kloning temuan baru ala A­me­rika yang muncul dipusat kota. Dan sa­yangnya, sampai saat ini tidak ada yang mengakui, siapa pelakunya.

 

Perang wajah yang terpampang di­rua­ng terlarang, sudah seharusnya di­hentikan oleh para penjaga ketertiban Ko­ta Padang. Pemda Kota harus me­ngam­bil sikap untuk “mendamaikan” me­r­eka, agar tidak merusak hak-hak war­ga. Siapa pun itu yang terpampang dan berperang, dengan tanpa pandang bulu, wilayah publik harus dihormati. Dan jika diabaikan sampai pada kam­pa­nye dan pemilihan umum (pemilu) tiba (Oktober 2013), korban “per­pe­ra­ngan wajah” dikota padang akan ber­ja­tu­han. Bahkan dapat ramalkan: mulai dari rumah warga, jalan kota, per­po­ho­nan, trotoar jalan, tiang listrik hingga cat serta badan jalan pun akan bisa be­ru­bah menjadi bentuk wajah para kan­di­dat pemimpin kota.

 

Disisi lain, tidak pernah terlintas oleh para kandidat untuk mengukur, apa­kah dengan memampangkan diri di­ruang publik adalah prilaku efektif atau tidaknya. Spanduk dan baliho seo­lah dianggap sebagai conditio sine qua non (keharusan) dari ajang pemilu. Na­mun sayangnya para kandidat tak peduli kampanye wajah itu ber­pe­nga­ruh pada hasil pemilu atau tidaknya. Yang jelas bagi warga: terlalu banyak me­mampangkan wajah manis diranah pub­lik, telah mengotori wajah kota pa­dang tercinta nan bersih ini.

 

Hukum Perang Wajah

 

Harus dimaklumi, isi pesan dari si­kap memampangkan wajah diranah pub­lik, tak lain untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat banyak agar da­pat menarik simpati. Namun juga ha­rus diakui, aturan hukum tentang ke­ter­t­iban dan berkampanye adalah wajib di­patuhi. Melihat realita dari para calon kan­didat pemimpin kota padang yang masih berkampanye ditempat-tempat terlarang, dan itu masih dibiarkan. Sepertinya, aturan hukum untuk itu layak untuk dibahas dan diingatkan.

 

Merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu me­nga­ta­kan: kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik ma­sya­ra­kat. Kampanye diperintahkan untuk san­tun, dalam artian, para kandidat ber­upaya untuk penyampaian visi, misi, dan program pada waktu tahapan kampanye Pemilu. Regulasi ini diatur secara teknis dalam peraturan-pe­ra­turan KPU. Namun, untuk kegiatan-ke­giatan di luar tahapan itu (sebelum mas­sa kampanye), penyelenggara pe­milu biasanya tidak bisa mengambil tin­dakan atau memberikan sanksi ter­ha­dap tindakan kandidat yang berbau kam­panye. Termasuk memampangkan ba­liho atau spanduk di tempat-tempat ter­larang.

 

Logikanya, “perang wajah” yang men­jadi persoalan di Kota Bingkuang mu­sim ini, tidak bisa ditindak dengan Un­dang-Undang No. 8 Tahun 2012 mau­pun peraturan KPU, sebab, belum ma­suk pada massa kampanye. Dan wa­jar saja, jika panitia pengawas pemilu (pan­waslu) tidak bisa bertindak untuk me­nertibkan gambar wajah para kan­di­dat kota padang di tempat terlarang.

 

Namun, bukan berarti gambar-gam­bar wajah itu patut dibiarkan. Bila ada tindakan yang merusak, bahkan meng­gaggu ketertiban umum, ter­ma­suk akibat spanduk dan baliho para kan­didat siapa pun itu. Pemda kota me­la­lui perangkatnya berwenang, ber­tin­dak dan melakukan penaggulangan. Hal ini telah tertulis jelas pada Pe­ra­tu­ran Daerah (Perda) Kota Padang No­mor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ( Pasal 2 angka (1), Pasal 4 angka (1),(3),(5) Pasal 6 angka (5) ). Bahkan, menurut Perda No. 4 Tahun 2007 tentang perubahan Perda No 11 Tahun 2005, “pelaku” perusak ketertiban dan kea­­manan bisa diberi sanksi pidana ku­ru­ngan bagi yang menentang ke­bi­ja­kan ter­tinggi kota tersebut.

 

Jamak diketahui, “perang” spanduk dan baliho yang dilakukan para kan­didat di tempat terlarang, jelas me­lang­gar norma perda kota. Bahkan terlihat telah menantang perda secara kasat ma­­ta. Namun: apakah pemda kota be­ra­ni untuk menyingkirkan baliho-ba­li­ho dan spanduk yang bergantungan de­ngan terlarang itu?. Apa lagi, para kan­di­dat yang ikut berkopetisi, salah sa­tu­nya terdapat pasangan incumbent. Ma­s­ya­ra­kat menanti tindakan Pemda. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!