Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 09:57:50 WIB
TAJUK RENCANA

Apresiasi Tol Laut Bali

Oleh : Redaksi

Padang Ekspres • Selasa, 09/07/2013 12:52 WIB • 731 klik

RASANYA sangat bangga melihat tol laut di Bali rampung. Jalan yang menghubungkan Benoa–Ngurah Rai–Nusa Dua sepanjang 12,7 kilometer itu kini menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, mengalahkan Jembatan Suramadu yang panjangnya 5,4 kilometer. Memang masih kalah dengan Jembatan Penang yang panjangnya mencapai 13,5 kilometer. Seandainya kita mau menambah bebe­rapa kelokan lagi, mungkin bisa menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara.

 

Tetapi, lumayanlah, dari Nusa Dua ke Benoa yang biasanya memakan waktu dua jam dengan mobil kini hanya perlu 15 menit. Yang mem­banggakan lagi waktu pembangunannya yang supercepat, yakni 14 bulan atau satu tahun lebih dua bulan. Apresiasi pantas diberikan kepada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menge­royok proyek tersebut hingga mencatat sejarah di Indonesia sebagai proyek berskala besar dengan waktu pengerjaan tercepat. Bandingkan dengan

 

Jembatan Suramadu, yang panjangnya tidak sampai separo jembatan tol laut Bali, membutuhkan 12 tahun untuk membangunnya. Peletakan batu pertama dan peresmian dilakukan oleh presiden yang berbeda. Membangun tol di tengah laut secara teknis memang lebih sulit daripada membangun tol di darat. Namun, kelebihan membangun tol di tengah laut adalah tidak dipusingkan dengan urusan pembebasan lahan yang sangat menjengkelkan. Padahal, kebutuhan tol di trans-Jawa sudah sangat mendesak. Realisasi jalan tol Surabaya–Mojokerto, Mojokerto–Kertosono, dan Kertosono–Solo sangat dinantikan oleh masyarakat. Bayangkan saja, waktu tempuh Surabaya–Ngawi, yang seharusnya hanya empat jam, saat Sabtu (6/7) mencapai delapan jam.

 

Kemacetan terjadi di Balongbendo, Perak, Bagor, dan Saradan. Proyek tol Surabaya–Mojokerto, Mojokerto–Kertosono, dan Kertosono– Solo terham­bat oleh pembebasan lahan. Sebagian besar memang disebabkan oleh ulah spekulan tanah yang ingin mengeruk keuntungan dari proyek jalan tol. Tetapi, ada juga warga yang menolak pembebasan karena ingin mempertahankan sawah yang telah menghi­dupinya selama puluhan tahun. Seorang petani di Desa Watualang, Ngawi, Djoko Wiyono, misalnya, sampai menggugat panitia pembebasan tanah hingga ke Mahkamah Agung (MA) karena menilai perenca­naan jalan tol Kertosono–Solo tidak tepat. Sebab, proyek tersebut menggusur infra­struktur irigrasi yang mengairi puluhan hektare areal persawahan di desa tersebut. Seandainya saja bisa lebih fleksibel, pemerintah tentu bisa menam­bahkan satu kelokan di lokasi-lokasi yang belum dibebaskan.

 

Kita semua pantas berharap kinerja yang ditunjukkan pelaksana proyek jalan tol laut di Bali, terutama soal kualitas dan kecepatan, bisa menular ke proyek-proyek tol antarkota yang lain. Termasuk di proyek tol laut Jawa–Sumatera yang saat ini masih menjadi perdebatan. Kalau virus tim BUMN di Bali bisa menyebar, dalam dua tahun ke depan akan lahir puluhan kilometer jalan tol di Indonesia. Itu akan berimbas secara langsung pada kelancaran distribusi barang di Indonesia. Kondisi itu juga akan mendong­krak perekonomian Indonesia.

 

Tentu tidak semua problem jalan harus disele­saikan dengan jalan tol. Tol tengah Kota Surabaya me­rupakan salah satu rencana proyek yang mubazir. Un­tung saja, Surabaya punya wali kota yang gigih me­nolak pembangunan tol tengah kota yang diyakini ti­dak akan memberikan solusi kemacetan Surabaya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Tajuk Rencana


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!