Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 08:05:54 WIB
OPINI

Pasiva Neraca Daftar Calon Sementara

Oleh : Donny Syofyan

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Padang Ekspres • Rabu, 01/05/2013 11:35 WIB • 635 klik

12 parpol peserta pemilu legis­latif 2014 mulai melewati tahap perta­ma pertarungan pascapenyerahan daf­tar calon anggota legislatif sementara (DCS) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai syarat untuk mengikuti pemilihan tingkat nasional. Penyusunan dan pengajuan DCS relatif berjalan dengan baik  mengingat seba­gian besar calon sudah menda­patkan sosialiasi dan wawasan yang memadai tentang sistem yang akan berlaku. Hanya saja, lancarnya proses penga­juan DCS sesungguhnya menyibakkan problem serius pada mekanisme internal partai, semisal regenerasi anggota parlemen, tiadanya jalur pengem­bangan karir yang jelas, kredibilitas dan integritas kader partai.

 

Sejumlah nama dalam DCS dikenal publik terimplikasi dalam sejumlah skandal korupsi—Kahar Muzakir, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, dan Chairunnisa dari Partai Golkar, Saan Mustopa, Sutan Bhatoegana, Max Sopacua, dan Johnny Allen Marbun dari Partai Demokrat (PD), Wayan Koster, Olly Dondokam­bey dan Herman Hery dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), atau Abdul Kadir Karding dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 

Tak kalah parahnnya adalah absen­nya etika profesionalisme calon legisla­tif yang pada saat yang sama masih men­jalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai menteri kabinet dalam peme­rintahan Presiden SBY, di antaranya Jero Wacik, Amir Syamsuddin, Syari­fud­­din Hasan, Roy Suryo, dan EE Mangindaan yang semuanya berafiliasi dengan Partai Demokrat. Sementara konstitusional mereka dapat melaku­kannya, profesional pencalonan mere­ka akan mengambil beberapa waktu mereka sebagai menteri karena mereka akan segera sibuk ber­kampanye untuk pemilihan mereka. Sungguhpun secara konstitusional sah-sah saja, namun secara professional hal tersebut hanya akan menciptakan konflik kepentingan dan hilangnya fokus ma­najemen sum­ber daya (waktu, kon­sentrasi, dan ener­gi) dalam menjalankan fungsi peme­rintahan.

 

Deretan permasalahan yang hadir dalam DCS yang diajukan oleh parpol seharusnya mendorong KPU untuk berlaku kritis dan profesional dalam melakukan verifikasi. Salah satu per­sya­ratan yang ditetapkan oleh KPU yang memungkinkan parpol untuk menggantikan DCS adalah bila calon meninggal dunia setelah batas waktu penyerahan atau keluar atas kemauan sendiri.

 

Tapi ada hal-hal yang lebih fundamental yang berdampak pada diskua­lifikasi calon legislatif, seperti protes publik atau keterlibatan dalam krimi­nalitas. Ini semua adalah persoalan rekam jejak yang tak bisa dimanipulasi. Faktor-faktor ini jauh lebih bermakna daripada variabel administratif dalam menentukan apakah seseorang dapat maju untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Karenanya, KPU perlu merevisi aturan untuk mendis­kualifi­kasi para calon setelah penyerahan DCS. Tentu saja individu-individu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum KPU mendepak mereka dari DCS.

 

Mahalnya ongkos politik menjadi realitas yang bakal dihadapi oleh para calon legislatif. Secara kasar, seorang calon legislatif setidaknya akan meng­ha­biskan dana Rp 1 miliar. Kompetisi internal dan eksternal untuk Pemilu 2014 jauh lebih ketat dibandingkan tahun 2009 dan masa kampanye lebih panjang. Siapkah calon legislatif ini menggali saku mereka lebih dalam? Para kandidat akan membutuhkan modal yang cukup untuk mengo­perasi­kan tim sukses dan membayar kampa­nye. Seorang kandidat juga harus mengeluarkan uang untuk mengun­jungi basis konstituen mereka setidak­nya dua kali sebulan menjelang pemilu. Tiga bulan sebelum pemilu mereka akan menghabiskan banyak uang pada logistik seperti T-shirt, spanduk, kalender, baliho, dan iklan. Belum lagi bahwa seorang calon juga harus mem­bayar untuk saksi di setiap TPS.

 

Sesat piker selebritas politik juga menghinggapi banyak parpol. Sejum­lah ‘seleb’ masuk dalam DCS pelbagai parpol. Mereka adalah presenter TV Charles Bonar Sirait dan penyanyi Tetty Kadi dari Partai Golkar, aktor Donny Damara, aktris Jane Shalimar, penya­nyi Melly Manuhutu, mantan pemain bulu tangkis Ricky Subagja dan mantan pelatih tim nasional sepak bola Maizar Nil dari Partai NasDem; model Ratih Sanggarwati, penyanyi Emilia Contes­sa, aktris sinetron Lyra Virna, penyanyi dangdut Malaikat Lelga dan komedian Mat Solar dari PPP, aktor Irwansyah, aktris Bella Safira, mantan sprinter Purnomo, pembalap Moreno Soeprap­to, mantan petinju M. Rahman dan host program kuliner TV Bondan Winarno dari Partai Gerindra, dan mantan polisi Norman Kamaru dari Partai Amanat Nasional (PAN).

 

Gelombang selebritas politik ini ditengarai karena menguatnya pre­ferensi popularitas di atas kualifikasi. Banyak parpol menjadikan politisi selebritis ini sebagai penarik suara yang signifikan. Pandangan ini tegak di atas keyakinan bahwa massa akar rumput dan floating mass—yang kebanyakan gampang tergiur dengan pesona emo­sial ketimbang daya tarik intelektual—bakal memberikan suara lebih besar melebihi para pemilih independen dan kaum terpelajar. Mereka ini jauh lebih tertarik pada tokoh-tokoh populer dengan janji-janji jangka pendek daripada orang-orang terpelajar yang menyuguhkan kepentingan jangka panjang. Keterlibatan politisi selebritis, bersama dengan politisi dengan latar belakang pengusaha, juga dianggap bakal mencegah politik uang karena sudah dianggap mapan secara finan­sial. Mereka dipersepsi sukar untuk dibeli sehingga layak mendapatkan kepercayaan dari pemilih. Hal ini diyakini memberikan politisi selebritis tersebut semacam kredibilitas yang tidak dimiliki oleh politisi lainnya.

 

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat menjadi terkenal tidak menja­min kemenangan dalam peristiwa politik, seperti yang terlihat oleh kegagalan calon presiden John Glenn, kekalahan pencalonan Oliver North sebagai senator, atau ketidakmampuan Bill Bradley untuk menundukkan Al Gore dalam pemilihan di kubu De­mokrat. Keberhasilan politik membu­tuhkan kualitas dan kapabilitas yang melewati popularitas dan latar bela­kang selebriti. Kalaupun ada para artis yang sukses di belantara perpolitikan negera Paman Sam tersebut, latar pendidikan juga jauh lebih krusial. Ronald Reagan dan Arnold Schwar­zenegger menjadi Presiden AS dan Gubernur California adalah jebolan perguruan tinggi. Reagan adalah Sarja­na Ekonomi dan Sosiologi dari Eureka College pada 1932, adapun Arnie adalah Sarjana Ekonomi dari University of Wisconsin-Superior tahun 1979.

 

Itu semua menjadi semacam pasiva neraca bagi para calon legislatif yang ditawarkan oleh parpol peserta Pemilu 2014. Masyarakat masih punya satu tahun untuk menilai sebelum akhirnya memutuskan pilihan politik mereka pada hari pemilihan. Mudah-mudahan publik tidak memilih wakil rakyat yang salah. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!