Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 21:39:35 WIB
CUCU MAGEK DIRIH

Calon Wako Padang Asnawi Bahar

Oleh : H. Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior

Padang Ekspres • Minggu, 21/04/2013 05:58 WIB • 1071 klik

H. Sutan Zaili Asril

Siapakah wali kota Padang yang akan datang yang ideal. Kalau ditilik dari sumber rekrutmen, dari kalangan manakah calon wali kota (wali kota yang ideal) itu? Apakah dari kalangan birokrat/pejabat, atau kalangan tentara/aparatur, atau kalangan politisi/aktivis, atau dari kalangan profesional—termasuk wartawan, atau dari kalangan ahli/profesor atau Ph.D, atau kalangan tokoh masyarakat (ninik mamak-alim ulama-cadiak pandai) budayawan/seniman, atau kalangan dunia usaha atau para pelaku usaha (pengusaha/perajin/pedagang dan atau eksekutif bisnis)? Maliek contoh ka nan sudah/maliek contoh ka nan manang—mana fakta best praktice yang dapat dirujuk/mana kisah sukses dari mereka yang menjadi kepala daerah (wali kota)?  Sesungguhnya siapa saja warga negara Republik Indonesia berhak menjadi calon kepala dae­rah wali kota/wakil wali kota Padang—sama ada menjadi calon presiden/calon wakil presiden atau calon gubernur/calon wakil gubernur atau calon anggota par­lemen (DPR-RI/DPD-RI dan DP­RD provinsi atau kabupaten/kota). Memang ada persyaratan ad­mi­nistrati yang harus dipe­nuhi—lebih sebagai tertib administrati, dan last but not least ada partai pengusung. Kalau tidak ada partai pengusung, juga terbuka jalan lain: menjadi calon independen. Sing penting dapat menjadi calon wali kota Padang.

 

Jadi, tidak persoalan apa latar belakang calon kepala daerah. Apakah lelaki dan atau pe­rem­puan—bahkan apakah ia/dia la­jang (gadis/janda dan atau bu­jang atau duda) atau berkeluarga, apa­kah ia/dia birokrat dan atau man­tan birokrat, atau apakah ia/dia sedang jadi petinggi/pejabat ren­dahan, atau apakah ia/dia ek­sekutif dan atau profesional, apa­kah ia/dia mahaguru/pakar dan atau guru/ulama/dai/mu­baligh, apakah ia/dia aktivis dan atau orang biasa atau apakah ia/dia pe­ngusaha/eksekutif bisnis—atau orang panggaleh di pasa, po­koknya boleh. Asal ia/dia dapat sokongan dari satu partai/koalisi partai yang akan mengusungnya jadi calon wali kota/calon wakil wali kota Padang ke Komisi Pe­milihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang—kalau tidak dapat menemupuh jalur calon in­de­penden.

 

Ada kegamangan di sementara kalangan sehingga mereka me­nam­bahkan satu persyaratan lagi bagi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, yaitu me­miliki pengalaman dalam pe­me­rin­tahan~!? ”Persyaratan tam­bahan” ini tidak begitu jelas! Apakah ”persyaratan tabahan” itu bermaksud: hanya orang yang jadi birokrat/pejabat saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah, dan rekrutmen dari sumber lainnya tidak diterima, misalnya?? Atau, ada kegamangan pula—kecenderungan dari ka­langan birokrat/orang memiliki darah sorang birokrat—kalau ca­lon dari kalangan dunia bisnis (pengusaha/panggaleh atau ekse­kutif bisnis) juga tidak dike­hen­daki? Karena nanti daerah/ma­syarakat daerah pula akan dijual/diperdagangkan—ini termasuk isu yang sangat jahat.

 

Jadi, perlu dikembalikan per­spektif yang jujur/toleran, bahwa dari mana pun sumber rekrutmen calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, sesungguhnya di­jamin oleh peraturan-pe­run­da­ngan. Tak diharapkan muncul dan berkembang sentimen negatif yang menegasikan/menihilkan calon dari sumber rekrutmen tertentu. Sebab, sesungguhnya, tidak ada jaminan jika calon kepala daerah adalah birokrat/ber­pe­ngalaman di pemerintah karena mereka sesungguhnya adalah pe­kerja pemerintahan. Belum tentu memiliki kualifikasi yang ideal/minimum cukup untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah bukan hanya sebatas kepala pe­merintahan daerah yang me­ngu­rus administrasi.birokrasi pe­merintahan daerah—tidak ada manfaat mereka dalam hal pe­ningkatan kesejahteraan masya­rakat daerah/memajukan daerah yang akan dipimpinnya.

 

BUKAN karena kebetulan Cucu Magek Dirih seorang bisnismen (pengusaha dan atau eksekutif bisnis—walaupun hanya pada bi­dang media massa), bilamana ia lebih berharap kepala daerah seorang berlatarbelakang/dari kalangan dunia usaha!! Pertama, Cucu Magek Dirih, secara sim­plistis, cenderung memandang para birokrat yang jadi kepala daerah tidak tahu atau tidak me­ngerti/paham ”perekonomian dae­rah” sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan/kua­litas kehidupan masyarakat dae­rah—selain dalam hal ketersediaan pelayanan pendidikan/kesehatan/sosial, misalnya. Sejauh ini, ada kecenderungan kuat, kepala da­e­rah berlatar belakang birokrat, tidak mampu berdiri di samping para pelaku usaha (pengusaha/pedagang) dan memandang ma­salah dihadapi oleh dunia usaha seperti para penguaha/perajin/pedagang memandang masalah dihadapi. Pejabat yang berlatar belakang birokrat cenderung men­jadi pangareh dan atau memaksa rakyat patuh pada mereka belaka.

 

Dalam perspektif/pemahaman Cucu Magek Dirih, Kota Padang punya beberapa posisi: sebagai ibukota provinsi (di mana ke­dudukan gubernur bersama ber­bagai instansi dinas/teknis); pusat perekonomian daerah—walaupun sebenarnya sebagian dari peranan Kota Padang sebagai pusat per­dagangan sudah mulai/terpaksa/dipaksa beralih ke Bukittinggi; memiliki sentra perdagangan rak­yat (termasuk pasar-pasar tra­disional)—selain pedagang be­sar; kota pendidikan—khususnya di mana terdapat sekitar 30-an per­guruan tinggi (universitas/insti­tut/sekolah tinggi/akademi); wa­jah Provinsi Sumatera Barat (ke­majuan daerah/keunggulan pro­duk khas daerah); dan tentu saja pelayanan kepada masyarakat kota (dalam hal ini Kota Padang).

 

Cucu Magek Dirih justru me­rasa gamang kalau para birokrat hanya mampu mengurus peme­rintahan—dan bahkan minus pe­layanan kepada masyarakat, dan tidak mengerti dan paham ber­bagai problema Kota Padang seba­gaimana yang disebutkan tadi, atau tentu mereka tidak mampu memecahkan masalah yang diha­dapi tersebut, dan atau paling banter mereka hanya memandang secara salah/berdiri pada posisi yang salah, dan melahirkan kebi­jakan yang salah, dan hasilnya tidak dapat diukur sebagai satu keberhasilan—kecuali seperti dika­takan Mendagri Gamawan Fauzi bahwa kinerja dari pemda itu adalah membelanjakan APBN dan tidak peduli apa pembelajaan itu berguna atau memberi man­faat/memberi hasil dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh ma­syarakat!!

 

Seorang pemimpin (formal) seperti termasuk kepala darah (gubernur dan bupati/wali kota) dan bahkan juga presiden, adalah figur yang dipandang memiliki kemampuan (kapasitas) secara pengetahuan (knowledge base) dan kecerdasan (intelegensia) menguasai masalah dihadapi dan memandang ke masa depan (lima, 10, 15, atau 20 tahun ke depan), dan berdasarkan apa realitas saat dihadapi, mengetahui apa potensi dimiliki, menghitung penge­ta­huan/intelektualitas dan ke­cer­dasan (bekerja dengan pe­nge­tahuan dan cermat/penuh per­hitungan)—yang didukung para ahli/para orang berpengalaman, memikirkan bagaimana membuat kemajuan yang akan dicapai secara rutinitas (lima-10-15-20 tahun di depan ) dipercepat menjadi di bawah lima tahun/lebih cepat dihadirkan kepada/dirasakan ma­syarakatnya—kalau tidak de­mi­kian kepala daerah itu hanya bi­rokrat!!

 

Dalam perspektif demikian, siapa sesungguhnya yang memiliki orientasi ke masa depan—mem­perhitungkan masa depan dan berusaha menghadirkan secara lebih cepat/lebih awal tersebut? Apakah birokrat, apakah kaum proesional—termasuk tentara, apakah para ahli/profesor atau Ph.D, dan apakah pengusaha/ekskutif bisnis! Kalau pertanyaan itu diajukan kepada Cucu Magek Dirih, maka ia akan memilih pe­ngusaha atau eksekutif bisnis berpengalaman—he/she known very well about. Lalu, bagaimana halnya dengan birokrat—termasuk tentara!? Mereka adalah orang yang bekerja/diperintahkan me­ngerjakan! Mereka tak mungkin untuk melakukan perubahan—mereka dapat bicara perubahan! Bagaimana dengan kalangan ahli/profesor/Ph.D? Mreka orang yang pandai memikirkan/me­nyam­pai­kan dan tak ada bukti mereka bisa melakukan apa mereka katakan?

 

DALAM perspektif yang dise­der­hanakan/dihitamputihkan ter­sebut, secara esensial, Cucu Magek Dirih lebih memilih rekrutmen untuk kepala daerah—dalam hal ini calon wali kota Padang—dari kalangan pengusaha dan atau eksekutif bisnis. Apalagi, menurut pertimbangan Cucu Magek Dirih, calon wali kota Padang yang akan datang diharapkan memiliki visi bisnis (tahu/mengerti/memiliki mindset bisnis/berusaha—ter­masuk berdagang) agar para pe­dagang tidak terus dimarginalkan. Pengusaha/pebisnis dan perajin/pedagang adalah sektor ketiga yang harus semakin tampil dalam perekonomian daerah. Bagaimana untuk meningkatkan kuantitas/kualitas produksi, bagaimana mendorong semakin berkembang usaha baru/kerajinan baru/pe­dagang baru, dan bagaimana meng­kondisikan para pelaku usa­ha merasakan iklim berusaha yang sehat!

 

Dalam perspektif demikian, Cucu Magek Dirih menyemangati keberanian calon wali kota Padang dari kalangan pengusaha/pebisnis dan eksekutif bisnis, seperti Ketua Kadinda Provinsi Sumatera Barat Asnawi Bahar dan beberapa calon wali kota dari kalangan usahawan atau partikelir lain, misalnya. Belum tentu juga Asnawi Bahar akan lolos menjadi calon wali kota!? Dari partai mana? Karena dalam satu partai masih mungkin ada beberapa calon pula. Ka­laupun Asnawi menjadi calon dari satu partai—katakan Partai Gol­kar, belum otomatis Asnawi akan ter­pilih menjadi wali kota Padang. Masih banyak hal yang ikut/andil/menentukan dan masih panjang perjalan ke arah sana. Cucu Magek Dirih menyebut nama Asnawi pun lebih dalam arti simbolis, me­wakili figur dunia usaha (pe­ngusaha dan atau eksekutif bisnis skaligus). (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Cucu Magek Dirih


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!