MK setelah Mahfud M.D

Oleh : -

Padang Ekspres • Rabu, 06/03/2013 12:17 WIB • 309 klik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) bakal kehilangan orang menarik: Mahfud M.D. Masa tugas tokoh penuh warna itu berakhir pada 1 April mendatang. Penggantinya sudah terpilih tadi malam lewat voting di DPR, yakni Prof Dr Arief Hidayat SH MS, akademikus Universitas Diponegoro.

Arief akan menggantikan Mahfud sebagai hakim konstitusi, bukan sebagai ketua MK. Pengganti ketua MK akan ditentukan via voting antara sembilan hakim MK. Kita layak menanti siapa nakhoda baru lembaga tinggi negara tersebut. Meski para hakim MK memiliki independensi, kepemimpinan tetaplah posisi strategis bagi ”anak kandung reformasi” yang lahir pada 2003 itu.

Sebelum Mahfud, ketua MK juga merupakan tokoh yang kuat: Jimly Asshiddiqie. MK menjadi lembaga yang disegani, selain posisinya kukuh berdasar undang-undang, karena visi kepemimpinan Jimly.

Salah satu putusan yang paling fenomenal adalah ketika ada permohonan uji materiil untuk membubarkan peradilan tipikor. Alasannya, pembentukan peradilan tipikor tidak diatur UU KPK. Secara kasatmata, itu ”melanggar” UUD 45. Namun, majelis hakim Jimly dkk memberikan putusan melegakan akal sehat: memberi waktu untuk membuat UU Peradilan Tipikor selama tiga tahun!

Sayang sekali, Jimly mundur dari MK pada 2009 setelah kalah suara dalam pemilihan ketua dibanding Mahfud M.D. yang baru masuk MK dari posisi legislator di DPR. Mahfud, dengan gayanya yang tetap vokal, membawa MK melalui fase-fase seru.

Kita ingat, MK mendapat panggung besar ketika memutar rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan para pembesar negeri ini yang disadap KPK. Sebagai pengingat, Anggodo adalah adik buron KPK Anggoro Widjojo. Percakapan tersebut menggemparkan karena saat itu KPK sedang dikuyo-kuyo dengan kriminalisasi dua pimpinannya, Bibit dan Chandra (yang disebut-sebut dalam percakapan Anggodo).

MK punya pintu untuk menguaknya setelah Bibit-Chandra mengajukan uji materiil UU KPK yang menyatakan pimpinan KPK yang berstatus tersangka harus berhenti, padahal belum tentu bersalah.

Mahfud juga menjauhkan MK dari korupsi. Ketika Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima uang dari M. Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, Mahfud melapor ke SBY. Uang 120 ribu dolar Singapura itu juga dikembalikan kepada petugas satpam rumah Nazaruddin karena Nazaruddin menolak dikembalikan.

Masih banyak langkah fenomenal lain Mahfud. Termasuk, meminta pengacara yang mengaku menyaksikan MK tak bersih lagi, Refly Harun, menjadi ketua tim pencari fakta. Hasilnya heboh, termasuk menyorot peran dua hakim MK, Akil Mochtar dan Arsyad Sanusi.

Dalam sidang etik, Akil dinyatakan tidak melanggar, namun Arsyad dinyatakan sebaliknya. Arsyad pun mundur dari MK. Kita layak mendorong lahirnya kepemimpinan kuat untuk melanjutkan estafet Jimly dan Mahfud. Sembilan hakim MK yang punya peluang adalah Harjono, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Achmad Sodiki, Akil Mochtar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim serta yang baru terpilih, Arief Hidayat.

Kalau dilihat, tidak ada lagi ”media darling” di kalangan hakim MK. Namun, ini bisa baik juga karena ada kalanya hakim perlu low profile. Yang penting adalah menjaga ”marwah” MK. Apalagi, kian hari MK kian jadi tumpuan saat peradilan lain justru sering tampak tumpul. (*)

[ Red/Administrator ]