Dicari, Caleg Berkualitas

Oleh : Asrinaldi A

(Dosen Magister Ilmu Politik FISIP Unand)

Padang Ekspres • Rabu, 06/03/2013 11:57 WIB • 254 klik

Setelah penetapan partai peserta Pemilu 2014 oleh KPU, tantangan berikutnya yang harus dilalui partai politik adalah mendapatkan calon legislatif yang berkualitas. Caleg berkualitas adalah mereka yang memang memahami hakikat demokrasi perwakilan, me­miliki integritas dengan prinsip yang kuat serta memiliki kapabilitas se­bagai wakil rakyat. Kenyataannya, memang tidak mudah mendapatkan kader partai yang memenuhi syarat tersebut. Karenanya partai dituntut berusaha merekrut dan menyeleksi dari sekian banyak masyarakat yang sekarang berminat mendaftar men­jadi calon legislatif. 

Proses seleksi calon legislatif ini adalah konsekuensi dari demokrasi tidak langsung yang dilaksanakan. Demokrasi tidak langsung membutuhkan partai politik yang modern, kuat dan dapat mem­per­juangkan aspirasi masyarakat.

Namun, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut haruslah dimulai dari kemampuan partai mendapatkan calon legislatif yang berkualitas. Tapi, jika dilihat pengalaman pemilu selama ini, betapa sulitnya partai mendapatkan kader yang berkualitas itu. 

Apalagi mencari calon legislatif di provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di Sumbar. Keterbatasan sumber daya manusia berdampak pada ketersediaan calon legislatif yang berkualitas tersebut. Yang patut dikhawatirkan dari rekrutmen calon legislatif ini adalah mereka yang memang sedang mencari pekerjaan dengan harapan dapat mengubah status sosialnya dari warga negara biasa dan menjadi elite politik. Mereka tidak memiliki idealisme politik, integritas dan komitmen dalam mewakili aspirasi masyarakat.

Inilah faktanya kita berdemokrasi yang memang belum siap dengan sumber daya berkualitas untuk melaksanakan fungsi partai modern. Dalam teorinya, kader partai yang duduk sebagai wakil rakyat adalah mereka memang sudah dipersiapkan secara matang oleh partai melalui proses seleksi dan pengkaderan ketat.  Jadi bukan suatu proses yang tiba-tiba karena tidak ada yang mendaftar di partai tersebut—kemudian dijadikan elite politik dan duduk sebagai wakil rakyat. Padahal, banyak aspek yang harus diperhatikan terkait rekrutmen dan seleksi calon legislatif ini. 

Belajar dari peran wakil rakyat di DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat periode sekarang, paling tidak ada tiga hal penting yang harus diperhatikan partai, jika ingin merekrut calegnya. Pertama, menyangkut aspek demokrasi perwakilan yang harus dilaksanakan oleh anggota legislatif. Demokrasi perwakilan memiliki makna bahwa ketika seseorang menjadi wakil rakyat, maka mereka harus sering mendengarkan langsung apa yang disuarakan masyarakat.

Suara masyarakat adalah harapan yang keluar dari pikiran dan nurani mereka yang harus diwujudkan oleh wakil rakyat. Masyarakat yang menjadi konstituen mengharapkan ada perjuangan yang dilakukan oleh wakil rakyat melalui perdebatan-perdebatan di dewan demi terwujudnya harapan tersebut. Namun, karena hakikat ini tidak dipahami oleh wakil rakyat, maka apa yang diperjuangkan di parlemen tidak lebih adalah apa yang diinginkan oleh elite partai yang telah merekrut mereka. Dan, tidak jarang yang mereka perjuangkan apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. 

Kedua, menyangkut integritas dan komitmen politik dengan prinsip. Semua mahfum, menjadi wakil rakyat bukanlah sekadar menjadi elite politik yang memiliki massa banyak. Menjadi elite politik harus memiliki integritas, karena mereka menjadi teladan yang akan diikuti massa politiknya. Namun, dalam banyak kasus, ketika calon legislatif sudah menjadi wakil rakyat, mereka menjadi jumawa dan bahkan arogan sehingga menjauh dari massa yang diwakilinya. Malah perilaku mereka ini menjadi tidak terkendali, sehingga sering melakukan tindakan yang tidak terpuji yang menjatuhkan integritas moral mereka.  Mengapa ini bisa terjadi? Jelas ini adalah efek kejutan budaya yang mereka alami ketika sudah menjadi elite, sehingga lupa dengan hakikat integritas dan prinsip demokrasi perwakilan.

Faktanya, banyak di antara mereka menjadi caleg hanya karena ajakan orangtua, kawan, saudara dan bukan panggilan idealisme politik yang dimiliki. Dan, paling berbahaya dari ini semua adalah mereka yang suka berpindah partai hanya karena tidak mendapatkan kekuasaan dari partai yang lama. Inilah panorama politik yang sering kita lihat, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lokal. Padahal, berpolitik tanpa idealisme adalah kesalahan yang sulit dimaafkan dalam kehidupan umat manusia. Apa boleh buat, ketika partai politik kekurangan sumber dayanya, maka siapa pun bisa diterima sebagai kader tanpa melalui seleksi yang ketat dan berkualitas.

Ketiga, menyangkut penguasaan substansi masalah yang dihadapi masyarakat. Selama ini, banyak anggota legislatif yang tidak memahami substansi masalah yang dihadapi masyarakat. Ini adalah implikasi dari rendahnya kemampuan mereka memahami realita yang ada di sekitar mereka. Kalaupun ada masalah masyarakat yang berhasil diidentifikasi, hanya sedikit yang bisa menjadi kebijakan publik karena rendahnya kemampuan merumuskan agenda kebijakan publik tersebut. Buktinya dapat dilihat dari target Program Legislasi Daerah yang jauh dari prestasi yang membanggakan. Padahal, fasilitas untuk kunjungan kerja atau studi banding sudah maksimal dimanfaatkan oleh wakil rakyat.

Barangkali pertanyaannya, bagaimana mungkin anggota legislatif dapat memahami substansi agenda kebijakan publik, jika latar belakang kehidupan mereka selama ini memang jauh dari dunia politik? Proses pengkaderan dalam partai politik menjadi kunci seseorang menjadi wakil rakyat. Mereka memang dipersiapkan jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan. Inilah kelemahan partai politik di daerah ini yang mengirim kader-kader instan ke DPRD. 

Karenanya menjelang penetapan daftar calon legislatif oleh KPUD sebulan ke depan, partai politik harus bekerja keras merekrut dan menyeleksi individu yang memang memiliki idealisme politik yang sesuai dengan manifesto politik partai tersebut. Tentu masyarakat tidak akan rela, jika calon anggota legislatif yang diusulkan oleh partai adalah mereka yang memang hanya sekadar mencari pekerjaan. (*)

[ Red/Administrator ]