Menghargai Mr Sutan Mohd. Rasjid

Oleh : H. Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior

Padang Ekspres • Minggu, 03/03/2013 07:01 WIB • 520 klik

MENYEBUT nama Sutan Mo­hammad Rasjid, ingatan sebagian besar kita akan segera berkelabat ke Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), satu peristiwa penting bangsa/nasional Indonesia yang berlangsung di wilayah Pro­vinsi Sumatera Tengah (ter­utama di Sumatera Barat)—semua operasi/logistik dan perlindungan terhadap Ketua PDRI Mr. Syafruddin Pra­wiranegara dan kabinetnya men­dapat dukungan penuh rakyat Su­matera Barat/Provinsi Sumatera Tengah.

Sebagaimana sebagian kita me­nge­tahui, tidak lama setelah Ibu Kota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belan­da II dan mereka berulangkali me­nyiarkan berita Republik Indonesia sudah bubar. Karena para pemim­pinnya, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta beberapa menteri, sudah menyerah dan ditahan. Men­dengar berita, tentara Belanda menduduki Ibu Kota Yogyakarta, menangkap sebagian besar dari pimpinan pemerintah RI, pada 19 Desember sore itu, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera berkedudukan di Aceh Kol. Hidayat, mengunjungi Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat Mr. Tengku Mohammad Hasan di kediamannya, di atas ngarai untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bu­kit­tinggi menuju Nagari Halaban—daerah perkebunan teh sekitar 15 km selatan Kota Payakumbuh.

Sejumlah tokoh pimpinan RI yang berada di Sumatera Barat berkumpul di Halaban. Pada 22 Desember 1948 mereka menga­dakan rapat/dihadiri antara lain, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. TM, Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Luk­man Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Ma­nanti Sitompul, Maryono Danu­broto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim, dan Mr. Latif. Walau secara resmi kawat Presiden Soe­karno belum/tidak diterima, sampai 22 Desember 1948 itu, sesuai kon­sep yang disiapkan, dalam rapat di Halaban diputuskan membentuk PDRI. Susunan kabinet: Mr. Syaf­ruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/MenhanPertahanan/Menpen/Me­n­lu ad-interim; Mr. TM Hassan, Waka PDRI/Mendagri/Men-PPK/Men­nag; Mr. St. Mohd Rasjid, Menkam/Mensos, Pembangunan, dan Pe­muda; Mr. Lukman Hakim, Men­keu/Menkeh; Ir. M. Sitompul, Men-PU/Menkes; Ir. Indracaya, Menteri Kemakmuran/Menhub.

Pada 31 Maret 1949, Syafruddin mengumumkan susunan pimpinan PDRI—di antaranya Mr. St. Moham­mad Rasjid jadi Menteri Perburuhan dan Sosial. Pejabat militer: Letjen Sudirman, Panglima Besar Ang­katan Perang RI; Kol. Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa; Kol. R. Hidajat Martaatmadja, Panglima Tentara Teritorium Sumatera; Kol. Mohd. Nazir, Kastaf AL; Komodor Udara Hubertus Suyono, Kastaf AU;  Komi­saris Besar Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara. Tanggal 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI Jawa dikoordinasikan Mr. Susanto Tirtoprojo urusan kehakiman dan penerangan); Mr. IJ Kasimo (urusan persediaan makanan rakyat); dan R. Panji Suroso (urusan dalam negeri). Selain dr. Sudarsono, Wakil RI di India, Mr. AA Maramis, Menlu PDRI berkedudukan di New Delhi (India), dan LN Palar, Ketua delegasi RI di PBB.

ADALAH Sutan Mohammad Rasjid, lahir di Jawijawi, kini Jalan Sudirman, Pariaman, Sumatera Barat, 19 November 1911, dan wafat di Jakarta, 30 April 2000 (usia 88 tahun), adalah salah seorang pe­juang dan perintis kemerdekaan. Saat perang kemerdekaan II (Clash II), Rasjid menjabat Gubernur Militer Sumatera Barat/Tengah. Dalam Kabinet Darurat menjabat Menteri Keamanan/Sosial dan lalu jadi Menteri Perburuhan dan Sosial. Setelah menamatkan pendidikan MULO di Padang (1929,) Rasjid berangkat ke Batavia dan masuk sekolah menengah atas (AMS/1930). Tamat AMS 1933, Rasjid muda memilih melanjutkan pen­didikan ke Sekolah Tinggi Hukum (tamat tahun 1938/mendapatkan gelar Meester in de Rechten atau Mr.). Kelak, terbukti, Mr. Sutan Mohammad Rasjid merupakan salah satu putra bangsa Indonesia berasal daerah Sumatera Barat—seorang tokoh yang membuat orang Piaman sekitarnya merasa sangat bangga karenanya.

Dalam PDRI, Mohd. Rasjid ada­lah satu tokoh penting/menjabat Gubernur Militer Sumatera Barat/Tengah, dan dalam Kabinet Darurat ia menjabat Menteri Keamanan/Sosial dan Menteri Perburuhan dan Sosial (dari PSI). Tahun 1954, ia diangkat jadi Dubes RI untuk Italia. Tahun 1958, Rasjid memutuskan bergabung dengan PRRI dan akhir­nya hidup berpindah-pindah sebagai pelarian politik. Salah satu anaknya, Arwin Rasyid. kini jadi direktur utama Bank CIMB Niaga, dan per­nah menjabat sebagai direktur utama Bank Danamon dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia. Wafat di Jakarta, Almarhum Mr. Sutan Mohammad Rasjid dimakamkan di TPU Tanah Kusir.

Karier perjuangan signifikan. Tahun1927-1928, Ketua Jong Su­matranen Bond Cabang Padang; tahun 1930-1933, Sekretaris Indonesia Muda Cabang Jakarta; tahun 1944 Jaksa Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang; tahun 1946-1948, Residen Sumatera Barat; tahun 1948, Komisaris Negara Urusan Keamanan Dalam Negeri seluruh Sumatera dengan pangkat menteri; tahun 1949-1950, Gubernur Militer Sumatera Barat/Tengah merangkap Menteri Keamanan/Pembangunan/Pemuda/Sosial/Perburuhan PDRI; tahun 1950-1954, Sekjen Deplu; tahun 1954-1958, Dubes RI/ber­kuasa penuh untuk Italia; tahun 1956-1959, dan Anggota Kons­tituante Republik Indonesia. Rasjid pun memperoleh beberapa tanda jasa: Bintang Order of Saint Silvestre (dari pemimpin Tahta Suci Vatikan); Bintang Perintis Kemerdekaan; dan Bintang Mahaputra Adipradana.

HARI Kamis (28/2) lalu, Cucu Magek Dirih mengusahakan untuk ikut hadir sebentar di atas fly over Duku, peresmian nama jalan mulai dari bandara sampai fly over Duku menjadi bernama Jalan Mr. Sutan Mohammad Rasjid. Peresmian dila­kukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) H. Irman Gusman SE MBA. Turut hadir antara lain Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno Dt. Rajo Bandaro Basa, Wakil Gu­bernur Drs. H. Muslim Kasim Dt. Sinaro Basa AK, MM, Bupati Pa­dangpariaman Drs. Ali Mukhni dan sejumlah tamu dan undangan lain­nya. Peresmian nama jalan dari menuju bandara Bandara Intern­a­sional Minangkabau (BIM), me­nurut Irman dan juga Irwan, lang­kah awal karena direncanakan BIM nanti berganti nama menjadi Ban­dara Mr Sutan Mohammad Rasjid.

Bagi Cucu Magek Dirih, lebih dari sekadar salah seorang warga Pariaman sekitarnya (Paris), selain gagasan memberikan nama Mr Sutan Mohammad Rasjid menjadi nama BIM, adalah langkah-langkah persiapan mengajukan beliau men­jadi Pahlawan Nasional. Alasan utama, Mr. Mohammad Rasyid bukan hanya Gubernur Militer Sumatera Barat/Tengah yang ter­ma­suk dalam rombongan ke Suliki, kabupaten Limapuluhkota—ia ter­masuk selamat saat Suliki dibom­bardir Belanda. Sebagaimana seba­gian kita mengetahui, setelah meng­umumkan kabinet darurat di Hala­ban, Ketua PDRI Syafruddin mem­bagi kabinetnya dalam dua rom­bongan. Rombongan Syafruddin menuju Bangkinang lewat Pang­kalan. Rombongan kedua, St. Mohd. Rasyid menuju ke Suliki. Pembagian dua rombongan memecahkan per­hatian Belanda, dan Belanda me­nyangka Syafruddin tengah bera­da di Suliki, dan membombardir Su­liki—banyak korban berjatuhan. Lalu, Belanda mengetahui Syaf­ruddin berada di Bangkinang, dan dibombardir pula—pada saat itu Syafruddin dan rombongan sudah menyeberangi Sungai Kampar di Taratakbuluh.

Setelah menyeberang Sungai Kampar/menenggelamkan mobil-mobil masuk ke Sungai Kampar, mobil jip ganti untuk Syafruddin sempat terbalik sampai kaca­ma­tanya pecah—ia mendapatkan ganti dari seorang dokter di Teluk Kuan­tan. Rombongan Syafruddin terus ke Sungaidareh, Kotobaru, terus ke Bidaralam (Solok Selatan sekarang). Sementara itu, justru Mr. Sutan Mohammad Rasjid dan rombongan di Suliki yang mengadakan rapat dengan Panglima TT Sumatera yang berkedudukan/datang dari Ban­daaceh ke Suliki Kol. R. Hidajat Martaatmadja, mengadakan rapat di Suliki, mengambil keputusan pen­ting/sangat strategis mengubah pemerintahan provinsi jadi provinsi milter dengan gubernur/wakil gu­bernur militer. Melalui radio, ke­putusan rapat Mohd. Rasjid dan rombongan dengan Kol Hidayat di Suliki itu diberitahukan/disetujui Ketua PDRI yang berada di Bi­dar­alam.

Jadi, setidaknya bagi Cucu Ma­gek Dirih, selayaknya/sudah se­pantasnya tokoh Mr. Sutan Moham­mad Rasjid diusulkan menjadi Pahlawan Nasional—dilakukan lang­­kah/persapan ke arah itu. Me­mang, semula ada ganjalan, karena Mr. Sutan Mohammad Rasjid ter­masuk tokoh yang dengan amat tegar memilih mendukung/berga­bung dengan Pemerintahan Revo­lusioner Repubik Indonesia (PRRI) saat ia menjadi Dubes RI di Italia—sebagaimana H. Mansur Daud (HMD) Dt. Palimo Kayo juga me­milih menjadi Dubes RI di Irak. Toh, Mr. Syafruddin dan Mohd. Natsir—bahkan juga Prof. Dr. Hamka sudah terlebih dahulu menjadi Pahlawan Nasional. Artinya, Bupati Ali Mukh­ni dapat mengkonsolidasikan ma­sya­rakat Padangpariaman/masya­rakat kota Pariaman mem­perjuang­kan Mr. St. Mohammad Rasjid menjadi Pahlawan Nasional. Me­mang, setelah PDRI didudukkan sebagai persitiwa penting bangsa Indonesia berskala nasional/inter­nasional yang terjadi di dan atau dipikul oleh provinsi/penduduk Sumatera Barat/Tengah, PRRI pun harus didudukkan posisinya. (*)

[ Red/Administrator ]