Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:52:47 WIB
OPINI

NPWP dan Parpol Taat Pajak

Oleh : Chandra Budi

Bekerja di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, alumnus Pascasarjana IPB

Padang Ekspres • Selasa, 12/02/2013 11:49 WIB • 708 klik

WALAU pemilu baru akan ber­lang­sung 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyiapkan draf peraturan tentang pengelolaan dana kampanye pemilu. Salah satu poin penting dalam draf peraturan tersebut adalah kewajiban bagi penyumbang dana kampanye parpol di atas Rp 30 juta untuk mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Menurut KPU, pencantuman NPWP itu akan memperjelas transparansi perolehan dana kampanye parpol. Sayang, ka­langan DPR justru menolak aturan tersebut karena berpotensi meng­ham­bat aliran sumbangan dana kampanye.

 

Terlepas dari polemik tersebut, setidaknya ada potensi penerimaan pajak yang cukup besar dari rangkaian pemilu mendatang. Namun, pengga­lian potensi pajak itu menjadi sulit apabila para penyumbang tidak men­can­tumkan identitas jelas, terutama NPWP.

 

Akuntabilitas Parpol

 

Ditinjau dari aturan perpajakan, kewajiban mencantumkan NPWP bagi penyumbang dana parpol di atas Rp 30 juta sudah tepat. Selain memenuhi syarat subjektif, yaitu warga negara Indonesia atau perusahaan dalam negeri, mereka dipastikan telah memenuhi syarat objektif atau memiliki pengha­silan.

 

Penyumbang di atas Rp 30 juta tentu memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 24,3 juta setahun. Sehingga, ada atau tidaknya peraturan KPU tersebut, sebenarnya mereka telah diwajibkan memiliki NPWP menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ke­tentuan Umum dan Tata Cara Perpa­jakan (KUP).

 

Kewajiban mencantumkan NPWP bagi penyumbang dana untuk parpol peserta Pemilu 2014 akan memberikan dua keuntungan bagi Ditjen Pajak Keuntungan pertama adalah tambahan wajib pajak baru potensial yang cukup signifikan. Ini disebabkan penyumbang yang belum ber-NPWP akan segera menjadi wajib pajak.

 

Keuntungan kedua adalah data penyumbang yang telah ber-NPWP dapat dijadikan data pembanding atas kewajiban perpajakannya selama ini. Kalau melihat nilai sumbangan yang berasal dari penyumbang dengan identitas tidak jelas cukup besar selama ini, berarti kemungkinan menyimpan potensi pajak juga cukup besar.

 

Prinsip akuntabilitas dan transpa­ransi dalam pengelolaan dana parpol memang sulit diwujudkan. Hasil audit terhadap rekening resmi yang menam­pung dana parpol masih menemukan data penyumbang dengan identitas tidak jelas. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan, ada identitas “Hamba Allah”. Di sinilah peran pencantuman NPWP dapat membantu. Dengan mencantumkan NPWP secara benar –perlu verifikasi online ke sistem Ditjen Pajak agar meyakini kebenaran NPWP yang di­can­tumkan– secara otomatis identitas lain dari penyumbang tersebut dapat diketahui (nama, alamat, pekerjaan, dan pembayaran pajaknya).

 

Parpol Berstatus Pengusaha

 

Akibat penurunan perekonomian global, penerimaan pajak 2012 meleset dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2012. Pada 2013, penerimaan pajak meningkat 24,79 persen dari realisasi penerimaan pajak 2012. Sementara itu, perekonomian global justru masih lesu. Tidak ada cara lain, Ditjen Pajak harus melihat peluang potensi penerimaan pajak sebanyak-banyaknya.

 

Pesta demokrasi selalu berbiaya besar. Pada Pilpres 2004, dana kampa­nye keseluruhan calon presiden berki­sar Rp 291 miliar. Pada 2009, total dana kampanye peserta pilpres menca­pai Rp 500 miliar. Tentunya, pada 2014 mendatang, dana kampanye akan lebih besar lagi. Sebagai pembanding, Barack Obama dalam kampanye presiden 2012 setidaknya mengeluarkan dana hing­ga Rp 890 miliar. Secara keselu­ruhan, pada pesta demokrasi 2009, di­perkirakan dana yang beredar men­ca­pai Rp 30 triliun (detikcom, 11/3/2009).

 

Dari sisi pengeluaran parpol, seba­gian besar dana akan terserap untuk belanja iklan, pembuatan kaus dan bendera, serta keperluan konsumtif lainnya. Kalau diperkirakan dana yang mengalir sepanjang Pemilu 2014 dua kali lipat daripada dana Pemilu 2009, ada sekitar Rp 60 triliun uang yang akan dibelanjakan. Diperkirakan 60 persen dana itu dikeluarkan untuk belanja iklan di televisi sehingga penerimaan PPN (pajak pertambahan nilai) dalam negeri saja sudah men­capai Rp 3,6 triliun.

 

Sisa dana tersebut akan habis untuk pem­belian kaus, spanduk, bendera, dan barang konsumtif lainnya yang diperkirakan potensi penerimaan PPNnya Rp 2,4 triliun. Total jenderal potensi pajak mencapai Rp 6 triliun. Belum lagi potensi pajak yang berasal dari PPh (pajak penghasilan) atas jasa konsultan politik, konsultan desain, atau konsultan manajemen lainnya.

 

Agar potensi pajak tersebut men­jadi nyata, Ditjen Pajak harus memas­tikan setiap parpol peserta Pemilu 2014 memiliki NPWP dan berstatus pengu­saha kena pajak (PKP). Selain itu, perlu juga segera menyusun mekanisme penyampaian data atau informasi berkaitan dengan keuangan parpol peserta Pemilu 2014 oleh KPU atau Bawaslu kepada Ditjen Pajak. Bila perlu, Ditjen Pajak dan KPU atau Bawaslu segera menandatangani me­mo­randum of understanding (MoU) untuk memperlancar tata cara pen­cantuman NPWP penyumbang dana pemilu, verifikasi, dan pemanfaatan datanya.

 

Seruan taat pajak kepada rakyat tentu wajib diikuti parpol. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!