Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 06:27:04 WIB
OPINI

Catatan untuk DPRD Padang

Oleh : Hengki Andora

Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

Padang Ekspres • Kamis, 17/01/2013 12:08 WIB • 395 klik

Keinginan kuat DPRD Kota Padang untuk menelusuri dugaan pen­yim­pangan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang patut untuk mendapatkan ap­re­siasi. Melalui langkah ini, DPRD Padang seakan ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka betul-betul serius me­wujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bebas KKN. Na­mun, upaya ini akan terasa sia-sia, ma­nakala prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ditabrak dan diabaikan oleh DPRD Padang.

 

Penyelidikan = Hak Angket? Ide dasar (raison d’etre) pembentukan DPRD adalah untuk mengawasi penye­leng­ga­raan pemerintahan daerah. Untuk itu, UU telah membekali DPRD dengan 3 buah amunisi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya itu, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pen­dapat. Masing-masing amunisi ini tidak bisa ditembakkan secara serampangan dan membabi buta. Ada beberapa aturan dan prosedur yang harus ditaati dan dipedomani. Jika tidak, DPRD harus bersiap menerima risiko terburuknya.

 

Merujuk kepada pernyataan Ketua DPRD Padang di harian ini (15/01), secara materil penelusuran pe­nyim­pangan anggaran tersebut dapat dimak­nai berada dalam konteks peng­gunaan hak angket. Indikasi ini terlihat dari adanya 3 kata kunci, yaitu pembentukan panitia khusus (pansus), upaya pen­yelidikan dan pemberian rekomendasi. Pernyataan yang menggunakan kata ”penelusuran” atau ”penyelidikan” iden­tik dengan hak angket yang oleh UU diartikan sebagai hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah ka­bupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Prosedur Hak Angket

 

Secara normatif, Pasal 43 Ayat (2) UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi dua persyaratan yang wajib dipenuhi agar gagasan hak angket terwujud. Pertama, hak interpelasi harus diajukan terlebih dahulu. Kedua, gagasan hak angket tersebut harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD, dan 2/3 dari anggota DPRD yang hadir menyetujui penggunaan hak angket. Kedua pers­ya­ratan ini merupakan persyaratan mutlak (bestaansvoorwaarde). Jika tidak ter­penuhi, maka penggunaan hak angket menjadi cacat prosedural.

 

Selain itu, hal yang seringkali luput dari perhatian dalam penggunaan hak angket adalah legalitas pembentukan pansus. Pada saat ini, ada kecenderungan pembentukan pansus dilakukan hanya untuk kepentingan pragmatis yang terkadang mengabaikan tahapan prose­dural, sehingga pansus yang dibentuk berakibat menjadi tidak sah secara hukum (neitig van rechtswege).

 

Apabila ditinjau dari aspek ke­lem­bagaan, keberadaan pansus sebagai alat kelengkapan DPRD memang sama sekali tidak disebutkan dalam UU No 32/2004 maupun dalam UU No 27/2009. Namun, bukan berarti DPRD tidak berwenang membentuk pansus. DPRD dapat mem­bentuk pansus melalui penafsiran sis­te­matis atas Pasal 46 Ayat (1) huruf f UU No 32/2004 dan Pasal 353 Ayat 1 huruf g UU No 27/2009. Kedua pasal ini mem­beri ruang pada DPRD untuk mem­bentuk alat kelengkapan lain, selain dari adanya pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, dan badan kehormatan.

 

UU No 32/2004 juga sama sekali tidak memberi petunjuk bagaimana mekanisme pembentukan pansus. Wa­lau­pun demikian, melalui ketentuan Pasal 353 Ayat 1 huruf g UU No27/2009 dapat dipahami bahwa pembentukan pansus harus dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

 

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan DPRD Padang dalam melaksanakan upaya penelusuran dugaan penyim­pangan anggaran di sejumlah SKPD Kota Padang. Pertama, gunakan terlebih dahulu hak interpelasi sesuai prosedur yang ditentukan oleh UU No 32/2004 dan UU No 27/2009. Dalam hal ini, DPRD harus terlebih dahulu meminta keterangan dari wali kota terhadap penggunaan anggaran yang diduga disimpangi oleh SKPD. Apabila tidak puas, barulah kemudian DPRD meng­gu­nakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran tersebut secara lebih mendalam dan lebih men­detail. Kedua, pembentukan pansus harus dilakukan melalui rapat paripurna. Pansus hak angket ini harus bekerja dan menyampaikan hasil kerjanya itu pada rapat paripurna DPRD dalam rentang waktu 60 hari sejak ia terbentuk.

 

Dalam pelaksanaan hak angket, pansus hak angket diperkenankan me­manggil pihak terkait untuk didengar dan diperiksa kesaksiannya. Orang-orang yang dimintai keterangannya wajib hadir. Jika membangkang, DPRD dengan bantuan kepolisian dapat memanggil secara paksa orang yang bersangkutan. Kemudian, apabila dari hasil pemerik­saan hak angket ditemukan bukti tindak pidana, DPRD menempuh jalur hukum dengan jalan menyerahkan proses penye­lesaiannya kepada aparat penegak hu­kum.

 

Perlu diperhatikan pula bahwa dugaan tindak pidana hanya dapat disimpulkan dari pelaksanaan peng­gunaan hak angket, bukan dari hasil penggunaan hak interpelasi.

 

Catatan-catatan yang diuraikan di atas seyogianya mendapat perhatian dari DPRD Padang dalam melakukan pene­lusuran atau penyelidikan terhadap du­gaan penyimpangan anggaran di se­jum­lah SKPD Kota Padang.

 

Masyarakat tentu tidak ingin di­kecewakan jika niat baik DPRD Padang untuk mewujudkan tata kelola pe­me­rintahan daerah yang baik dan bebas KKN tidak berbanding lurus dengan pe­ma­haman yang utuh terhadap pelak­sanaan hak-hak kelembagaannya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!