Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 22:58:51 WIB
TERAS UTAMA

Demokrasi Multikultural

Oleh : Jeffrie Geovanie

Sekretaris Majelis Nasional Partai NasDem

Padang Ekspres • Selasa, 27/11/2012 10:37 WIB • 570 klik

Jeffrie Geovanie

Demokrasi meniscayakan persamaan derajat da­­lam proses pengambilan keputusan seperti pe­mi­li­­han umum dan di depan hukum. Dalam pe­milihan umum (Pemilu) di suatu negara, tak ada per­bedaan sua­ra antara satu etnis dengan yang lain­nya, atau an­tara pemeluk suatu agama dengan pe­meluk agama yang lainnya. Begitu pun di depan hu­kum (before the law), ada persamaan (equality) yang tak bisa dire­duk­si baik oleh kelas sosial maupun jabatan struk­tural.

 

Demokrasi yang secara generik bermakna peme­rin­­tahan oleh dan untuk rakyat bertujuan untuk mem­ba­ngun ketertiban sekaligus kesejahteraan. Negara-ne­gara yang penduduknya memiliki keragaman etnik dan budaya (multikultural), bisa dibangun secara kons­truktif dalam sistem demokrasi, karena dem­o­krasi menyediakan mekanisme yang didasarkan pada prin­sip-prinsip yang memberikan penghargaan yang sama terhadap semua atribut kemanusiaan.

 

Penghargaan terhadap perbedaan harus benar-be­­nar objektif dan otentik, bukan atas dasar ke­pen­ti­ngan dan atau atas nama kekuasaan.

 

Otentisitas ini perlu ditekan­kan karena dalam praktik­nya, tak sedikit penghargaan atas per­bedaan hanya sekadar alat untuk meraih kepentingan atau un­­tuk meraih kekuasaan, atau ha­­nya alat kampanye bagi para pe­n­g­gila kekuasaan. Pada saat ke­kuasaan sudah berhasil diraih, peng­hargaan terhadap perbeda­an pun segera sirna atau dicam­pak­kan. Yang tampak kemudian ha­nya wajah kekuasaan yang me­nindas. Atas nama kepen­tingan mayoritas atau sebalik­nya, kepentingan lain dicampak­kan, padahal bisa jadi yang di­campakkan itulah yang lebih di­butuhkan masyarakat.

 

Jika ada kepentingan yang bisa berdiri di atas perbedaan-perbedaan (etnik, agama, dan lain-lain), salah satunya adalah pa­da saat ada kepentingan na­sio­nal yang benar-benar men­de­sak dan terpaksa harus dila­ku­kan. Misalnya pada saat meng­ha­­dapi musuh bersama seperti pen­jajahan yang dilakukan ne­ga­ra lain, bencana alam atau wa­bah penyakit yang mengan­cam, dan kepentingan untuk menjaga dan mengangkat nama baik ne­gara. Jika untuk kepentingan-ke­pentingan semacam ini, per­be­daan masih ditonjolkan maka yang terjadi adalah perpecahan dan kegagalan untuk meraih kepentingan bersama.

 

Para founding fathers kita telah memberikan contoh yang baik, kapan kepentingan bersa­ma harus diutamakan, dan ka­pan kepentingan kelompok ha­rus tetap dipertahankan. Se­be­lum kemerdekaan diraih, ke­pen­tingan bersama bisa diuta­makan dan perbedaan-perbedaan aga­ma dan etnisitas harus di­abai­kan. Tetapi, pada saat kemer­de­kaan sudah diraih, antara ke­pen­ti­ngan bersama dan per­be­daan-per­bedaan agama dan et­nisitas ha­rus bisa dipegang bersama, di­eks­presikan dengan ko­eksis­tensi yang saling mendukung.

 

Kegagalan untuk mem­ba­ngun koeksistensi antara kepen­ti­ngan nasional dan per­bedaan-per­bedaan kepentingan kelom­pok inilah yang kemudian mem­buat Soekarno, Presiden pert­a­ma RI, terjebak pada otorit­a­ria­nisme. Atas  nama kepen­tin­gan n­a­sional, Soekarno mem­be­ra­ngus partai-partai, dan menge­luar­kan Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante (parlemen). Lang­kah Soekarno inilah yang me­nurut Hatta seba­gai bentuk pe­ngangkangan de­mo­krasi sehing­ga ia terpaksa ha­rus bersikap de­ngan me­ngun­durkan diri dari j­a­batan Wakil Pre­siden RI.

 

Perbedaan antara Soekarno dan Hatta memberi pelajaran pen­ting bahwa untuk mem­ba­ngun demokrasi multi­kult­u­ral—yang dalam sistem ketatane­ga­raan diimplementasikan da­lam ben­tuk demokrasi liberal atau de­mokrasi parlementer—bukan per­­kara mudah. Idem ditto de­ngan Soekarno, Presiden Soe­har­to juga terjebak pada kes­a­la­han yang sama pada saat ia m­e­maksakan fusi (peng­gabungan) par­tai-partai dan menerapkan asas tunggal Pancasila bagi se­mua partai dan kelompok-ke­lom­pok kepentingan yang diba­ngun oleh masyarakat sipil.

 

Demokrasi Pancasila yang di­bangun Soeharto tidak jauh be­r­­beda dengan demokrasi ter­pim­pin yang dibangun Soekar­no. Mengatasnamakan demo­krasi untuk mematikan kepen­ti­­ngan kelompok yang dida­sar­kan pada perbedaan-perbe­daan aga­ma, etnik, dan budaya. Da­lam demo­krasi multikultural, ke­­pentingan kelompok bukan ba­rang haram. Per­bedaan ke­pen­tingan atas dasar etnik, aga­ma, dan budaya harus tetap di­hor­mati sebagai bagian dari ke­pentingan bersama. Kep­en­ti­ngan bersama hanyalah agre­gasi dari kepentingan-kepen­ti­ngan ke­lompok. Kepentingan na­­sio­nal ha­nyalah persatuan (bu­kan pe­nya­tuan) dari kepent­i­ngan-ke­pen­tingan kelom­pok. Inilah yang ke­mudian muncul dalam sem­boyan unity in diversity atau bhinneka tunggal ika. Inilah demokrasi multikultural yang sebenarnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Teras Utama


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!