Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 14:03:00 WIB
CUCU MAGEK DIRIH

Menjadi Politisi

Oleh : H. Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior

Padang Ekspres • Minggu, 07/10/2012 08:51 WIB • 548 klik

H. Sutan Zaili Asril

FILSUF dan pemenang hadian Nobel Sastra (1950) dari Inggris Bertrand Arthur William Russell (18 Mei 1872–2 Februari 1970) menyebut syahwat berkuasa sebagai manusiawi (The Power, 1988). Bekuasa tidak hanya di dalam perspektif kenegaraan/ pemerintahan, tapi, juga dalam bilah kehidupan lainnya. Bahkan, dalam organisasi keagamaan/ pemuka agama (tentu saja Russell menganalogi pada realitas gereja/ agama Kristen) pun! Bisa jadi akan debatable atau terjadi perbedaan argumentasi di kalangan/ lingkungan agama Islam: apa para ulama juga memiliki syahwat kekuasaan melalui keulamaannya? Dalam sejarah masyarakat Islam, yang terjadi ulama menjadi bagian kekuasaan/ menghamba kekuasaan atau dekat dengan penguasa dan atau mengambil posisi sebaliknya—melawan kekuasaan yang dianggap zalim.

 

Dalam sejarah klasik, ke­kuasaan digambarkan dalam bentuk yang lebih bar-bar (yang mengabaikan etika/ moral atau kemanusiaan/ keber­mar­ta­ba­tan). Yang menonjol siapa yang kuat—dalam berbagai ben­tuk dan prosesnya—ia/ mereka yang berkuasa. Sampai ada sikap/ perlakuan penguasa begitu ke­jam dalam memperlakukan lawannya. Apalagi kalau yang berkuasa memang berwatak bengis/ otoiter dan mempe­lakukan para lawan politiknya dengan sewenang-wenang/ se­gala atau berbagai cara seakan tak ada harga nyawa manusia (sesungguhnya, mengalahkan dan atau menghancurkan lawan politik tetap masih berlaku dalam berbagai bentuk yang lebih elegante atau busuk (bisa pembunuhan politik atau mem­bunuh karakter. Jadi, mungkin terasa lebih busuk dan lebih kotor).

 

Dalam sejarah modern, ke­kua­s­aan diupayakan beretika/ bermoral dan prosesnya lebih bermartabat (demokrasi). Da­lam praktiknya, proses ke­kua­saan direalisasikan melalui organisasi politik/ partai. Mi­salnya, demokrasi Barat yang kemudian telanjang dalam rea­litas proses yang mengacu pada jumlah suara terbanyak. De­mokrasi dengan demikian tidak lagi tentang kebenaran/ hukum/ keadilan, tapi, siapa yang kuat secara dukungan, maka ia/ merekalah yang berkuasa. Ka­rena itu, dalam Islam tidak dianjurkan kebenaran melalui pemungutan suara, tapi, melalui siapa/ mana yang paling benar. Islam lebih menekankan kebe­naran dan keadilan. Hanya, walaupun para pengurus kekua­saan beragama Islam, belum tentu ia/ mereka akan mengacu pada nilai keislaman/ kemusli­man, tapi, lebih merasa cocok pada format/ proses kekuasaan secaa praktik Barat.

 

Dalam praktik dan atau realitasnya di Indonesia—seba­gai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia—pun, misalnya, yang terjadi para pengurus organisasi keagamaan Islam dan atau ulama/ dai/ mubaligh memperlihatkan ke­pa­da kita bahwa mereka sangat berminat berkuasa atau terjun ke gelanggang politik praktis—dengan seakan menganggap peranan mereka sebagai pe­ngurus organisasi keagamaan Islam atau sebagai ulama/ dai/ mubaligh kalah/ tidak menarik dibanding menjadi penguasa. Setidaknya bagi Cucu Magek Dirih, adalah sebuah tragedi apabila pengurus organisasi keagamaan Islam dan ulama/ dai/ mubaligh lebih tertarik menjadi penguasa daripada melakoni peranan sebagai pe­ngurus organisasi keagamaan Islam atau menjadi ulama/ dai/ mubaligh.

 

JADI penguasa/ naik ke pentas atau puncak kekuasaan secara politik mungkin memang lebih menarik/ atraktif bagi siapa saja—sebaaimana dikata­kan filsuf Russel tadi. Kita—termasuk Cucu Magek Dirih—tentu memandang normal/ wajar apabila manusia memiliki kecenderungan/ syahwat politik (untuk berkuasa). Terlebih bila­mana jalan ditempuh secara terbuka/ dapat diterima masya­rakat luas dan dengan maksud menegakkan kebenaran/ mem­per­juangkan keadilan/ me­ningkatkan kebermartabatan—termasuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup/ ber­ke­hidu­pan yang layak. Proses dan jalan politik meraih kekuasaan/ berkuasa melalui format/ pera­turan memungkinkan praktik/ proses/ realitas kekuasaan di­pan­dang/ terasa benar dan me­menuhi prinsip berdemokrasi (Barat) secara benar, meru­pakan pilihan terbaik yang disepakati/ diterima masyarakat dunia.

 

Lalu—setidaknya dalam pen­­cermatan seorang Cucu Ma­gek Dirih, yang menjadi masalah adalah realitas demokratisasi/ berpolitik praktis dan atau rea­litas kekuasaan/ kalau sudah berkuasa—seperti dikatakan Maurice Duverghier (Les Partis Politiques 1951; dan Sosilogi Politik 1998) cenderung akan mempertahankan kekuasaan melalui berbagai upaya/ cara termasuk menyusun sistem dan atau penataan kehidupan berpo­litik dan atau mendayagunakan kekuatan militer)!?

 

Bagi kita di Indonesia, what ever, berdemokrasi (secara Barat secara lebih ”utuh”— yaitu pemilihan pemimpin secara langsung di semua tingkatan dan berbagai bidang kekuasaan) yang kita pilih (Reformasi 1998), misalnya, terbukti lebih me­nim­bulkan banyak korban/ pengor­banan daripada memetik buah­nya. Di antara pengorbanan bangsa yang besar, politik telah menyedot/ menyeret berbagai lapisan elite/ non-elite bangsa (masyarakat) terjun ke politik praktis—termasuk merekrut intelektual/ akademisi dan pe­ngu­rus/ tokoh kemasyarakatan agama, serta ulama/ dai/ mu­baligh tadi. Kita akan berusaha mengatakan, walau sebagian kita memandang sebagai pe­ngor­banan, sebetulnya tak ada yang keliru/salah pada ak­a­demisi, pengurus/tokoh orga­nisasi kemasyarakatan (Islam), dan pemuka agama—termasuk ulama/ dai/ mubaligh terjun ke politik.

 

Yang menjadi masalah ada­lah jatuh banyak korban—me­reka yang gagal naik ke atas pentas politik/ gagal naik pang­gung kekuasaan—karena ber­bagai sebab yang terutama ke­cen­derungan yang salah (jalan pintas)/ ketidaksiapan/ risiko kurang dikalkulasikan terjun ke politik/ naik kekekuasaan. Se­bagaimana dikemukakan Rus­sel, dalam tradisi kekuasaan kontemporer/ modern, mereka yang akan terjun ke politik dalam perspektif kemuliaan—bukan jalan pintas/ instan. Atinya, mereka yang sudah berhasil dalam bidang pokok yang dite­kuni/ secara ekonomi sudah mapan yang baru memilih/ memutuskan terjun ke politik/ berusaha ikut berkuasa. Jadi, seandainya belum berhasil/gagal pun tidak menjadi victim (korban) karena salah memilih/ tidak siap terjun ke politik.

 

Yang lebih menjadi masalah adalah setelah mereka akhirnya naik ke pentas/ panggung ke­kua­saan (sama ada menjadi kepala pemerintahan di berbagai tingkat (presiden/ wakil presi­den), dan atau  gubernur/wakil­gubernur dan atau bupati/ wali kota) dan atau jadi penyelengara negara pada lembaga negara lainnya—termasuk jadi politisi/ pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat DPR/DPD-RI dan DPRD provinsi/ kabu­pa­ten/ kota), ternyata kemudian tak mampu menjadi penguasa/ penyelengara negara/ pemer­in­tahan yang baik atau dicintai rakyat/ masyarakat yang me­milihnyanya. Bahkan belum lagi setahun berkuasa/mengakhiri jabatannya, penguasa/ politisi dipermasalahkan/ digugat/ dituntut mundur!? Sungguh menyedihkan/menjadi tragedi yang lainnya—terutama karena rakyat ternyata merasa salah memilih pemimpin.

 

NAH! Mencermati realitas obyektif tersebut, menurut Cucu Magek Diih, kita tak perlu (sea­kan tidak ada gunanya) me­ngajukan pertanyaan: apa yang salah; bagian mana yang salah; dan atau mencari kambing hi­tam, misalnya!? Mungkin benar apa yang disinyalir para ahli, antara lain, Ralph Braibanti (1920-2005) dalam buku Dina­mika Pertumbuhan (Myron Weiner, UGM Press, 1984) ten­tang modernisasi pepolitikan di negara-negara bekas jajahan Inggris (commonwealth) dan atau negara sedang bekembang.

 

Perkembangan penye­leng­gaaan perpolitikan/ kekuasaan di negara kita—terutama pasca­proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) mengalami pa­sang naik dan pasang surut dengan pengorbanan yang be­sar. Tergantung diukur dari segi mana/ apa. Kalau diukur dari segi kehidupan berbangsa/ ber­negara, Indonesia sudah men­jadi negara berdaulat dan atau merdeka. Bahkan dari segi pili­han sistem politik, bangsa Indonesia pernah berdemokrasi secara benar—sampai penye­lenggaraan Pemilu 1955. Hanya saja palemen hasil Pemilu 1955 tidak berhasil menyusun kem­bali dasar negara dan Undang-Undang Dasar (UUD)—teru­tama terjadi tarik menarik an­tara partai yang berhaluan na­sional dengan partai Islam yang masih tetap ingin menganti Pancasila—menjadikan Piagam Jakarta sebagai dasar negara.

 

­Sebagaimana kita me­nge­tahui, Presiden Soekarno mem­bubarkan parlemen (Dekrit 5 Juli 1959), Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin sam­pai Angkatan 1966 me­num­bangkan kekuasaan rezim Pre­siden Soekarno, Indonesia me­masuki era rezim Orde Baru. Lalu, Angkatan 1998—juga de­ngan kekuatan inti mahasiswa (dengan format politik berbeda) menumbangkan kekuasaan re­zim Presiden Soeharto, dan Indo­nesia memasuki era Re­formasi—sampai sekarang. Per­bedaan kejatuhan rezim Pre­siden Soekarno justeru kala­borasi antara Angkatan Ber­senjata Republik Indonensia (ABRI) dan mahasiswa—para pentolan angkatan 1966 masuk dan ikut berkuasa. Keruntuhan kekuasaan rezim Presiden Soe­harto justru dengan kekuatan mahasiswa Indonesia dengan sejumlah tokoh sipil—didukung sebagian elite militer, tapi elite mahasiswa Indonesia tidak ikut berkuasa. Yang berkuasa ke­mudian justeru ”orang-orang didikan Soeharto dan sebagian justeru masih loyal kepada Soeharto”).

 

Pada perkembangan situasi pilihan jalan politik no point return, rekrutmen pemimpin dan politisi lebih buruk. Memang ada partai lahir bersamaan/ pas­caReformasi 1998, tapi, justru oang-orangnya adalah yang semula jadi penguasa/ politisi di rezim Orde Baru/ Presiden Soeharto. Yang terjadi, partai baru dengan rekrutmen yang lebih buruk—sebagian partai lama mengalami rasionalisasi dan partai baru menampung petualang politik. Membuka peluang rekrutmen kader-kader dari partai yang lompat pagar dengan konstribusi dana politik. Sebagiannya jadi kepala daerah (gbernur/ bupati/ wali kota) dan anggota parlemen (DPR/DPD-RI dan DPRD povinsi/kabu­paten/kota) justru karena faktor dana politik ikut menentukan/ bermain. Sebagian mereka terin­dikasi/ terbukti memanipulasi jabatan/ korupsi—tidak ter­ke­cuali partai yang menyebut diri reformis dan partai Islam pun! (*)

 

H. Sutan Zaili Asril

[ Red/Administrator ]

Komentar Cucu Magek Dirih


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!