Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 05:31:23 WIB
TAJUK RENCANA

Memancing di Air Keruh Pembebasan Lahan

Oleh : -

Padang Ekspres • Jumat, 21/09/2012 13:29 WIB • 526 klik

Sengkarut pembebasan lahan bak benang kusut tak terurai. Lebih satu dasawarsa sistem desentralisasi diterapkan, konflik agraria di Bumi Minangkabau belum juga reda. Bahkan kian menguat. Masyarakat berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah, atau dengan pemodal besar yang dibeking pemerintah daerah.

 

Bila Orde Baru (otoriter) masalah konflik tanah tak muncul ke permukaan, di Orde Reformasi (demokrasi) menyeruak bak bola salju. Jika dulu tangan besi penguasa otoriter begitu kuat membungkam suara rakyat, kini suara rakyat begitu lantang terdengar.

 

Zaman telah berubah, tapi perilaku penyelenggara pemerintahan tak kunjung berubah. Berdalih demi pembangunan infrastruktur, hak-hak sosial ekonomi warga negara dikebiri. Namun begitu, konflik lahan tidak melulu kesalahan pemerintah daerah. Lantas, siapa yang salah?

 

Kita tidak dalam konteks mencari kambing hitam. Harus diakui, sejak otonomi daerah bergulir, betapa banyak pembangunan infrastruktur telantar di Ranah Minang ini akibat konflik pembebasan lahan. Hampir semua pembangunan  infrastruktur, tidak luput dari masalah ini. Di Kota Padang misalnya, sejumlah proyek strategis terkatung-katung pengerjaannya.

 

Proyek itu adalah pembangunan PLTU Teluk Sirih, pelebaran jalan Alai-Bypass, Simpangharu-Indarung, jalan Purus-Bandara International Minangkabau dan pembangunan jalan dua lajur Bypass Duku-Teluk Bayur. Proyek-proyek tersebut telah berulang tahun tak berbilang. Terutama proyek PLTU Teluk Sirih, tensinya selalu naik turun mengikuti irama gendang pecepatan pembangunan. Setiap kali dipercepat pembangunannya, aksi protes warga Bungus Teluk Kabung menuntut hak ganti rugi kembali menggelora. Padahal, proyek pembangkit listrik berkapasitas 2X100 MW itu, adalah solusi krisis listrik yang terjadi Sumbar saat ini.    

 

Begitu juga pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, konon juga terhambat pembebasan lahan. Singkat kata, tidak ada pembangunan proyek strategis yang tidak tersandung masalah lahan. Sayangnya, persoalan itu seakan terjadi pembiaran tanpa ada terobosan pemerintah mengakhiri konflik agraria.       

 

Perpres Nomor 71/2012 sebagai pedoman pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur, dinilai sebagian pengamat dan praktisi LSM belum menjawab masalah. Tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Berdalih demi kepentingan umum, tak jarang pemda di Sumbar mengabaikan hak-hak pemilik tanah.

 

Lagi-lagi, masyarakat dituntut berkorban yang terkadang dibungkus untuk kepentingan umum. Lalu, kapan pemerintah atau negara berkorban untuk rakyat? Kita mendukung pembangunan infrastruktur di Sumbar, tapi tentunya tanpa mengorbankan hak rakyat. Kalau tidak ada asap, tidak mungkin muncul ”api” kemarahan masyarakat memprotes sejumlah pembangunan infrastruktur di negeri tanah ulayat ini.     

 

Istilah ganti rugi benar-benar telah merugikan masyarakat pemilik tanah. Selalu saja ada ”tangan-tangan tersembunyi” memancing di air keruh, mengejar rente di balik proyek-proyek pemerintah. Alhasil, rakyat kecil menjadi korban keserakahan itu. Namun begitu, harus diakui, tidak sedikit pula masyarakat berwatak jahat yang sengaja mencari untung besar dari pembebasan lahan. Hanya, mereka tidak berdiri sendiri. Tetap saja ada kaum “cerdik pandai” di belakang layar mengipas-ngipasi pemilik tanah yang lugu itu, mempersulit proses pembebasan lahan demi fulus atau politis. Keruhnya pembebasan lahan untuk pembangunan itu, lantaran banyak pihak ingin memancing di air keruh. (*)     

[ Red/Administrator ]

Komentar Tajuk Rencana


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!