Tunjangan bukan untuk Guru tak Kompeten

Oleh : -

Padang Ekspres • Kamis, 16/08/2012 12:26 WIB • 715 klik

GAGALNYA penyelenggaraan ujian kompetensi guru sejatinya bukan sekadar kegagalan teknis. Sengkarut tersebut terjadi karena kegagalan Kemen­terian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan peta jalan peningkatan mutu tenaga kependidikan.

Ujian kompetensi guru digelar pemerintah untuk melaksanakan amanah Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Permendiknas tersebut terbit setelah derasnya kritik terhadap banyaknya guru yang dinyatakan tersertifikasi namun dinilai tidak kom­peten dalam mengajar. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan uji kom­petensi terhadap lebih dari satu juta guru untuk menguji kritik tersebut. Hasilnya, nilai rata-rata nasional guru yang tersertifikasi hanya 4,5. Ini sangat mem­prihatinkan. Kompetensi guru yang memegang ser­tifikasi seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Fak­tanya, guru yang tersertifikasi tidak pasti kom­peten.

Sertifikasi yang disertai dengan pemberian tun­ja­ngan profesi pendidik diberikan kepada guru yang di­anggap senior, usianya lebih dari 50 tahun, sarjana, dan me­ngajar 24 jam pelajaran dalam sepekan. Menurut dugaan awal, guru yang jam terbangnya tinggi pasti lebih kompeten daripada guru junior yang masih bau bangku kuliah. Faktanya, mayoritas guru senior menduduki jabatan struktural, bahkan mungkin tidak lagi mengajar untuk sekian lama. Kompetensi mereka lambat laun akan terkikis karena tidak ada program untuk mengupgrade kemampuan. Dengan begitu, tidak mustahil guru baru menguasai teknik mengajar dan materi ajar secara lebih baik daripada sang senior.

Melihat hasil tersebut, kita patut bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sertifikasi diberikan kepada guru yang tidak kompeten? Lantas, bagaimana mungkin guru yang tidak kompeten bisa mendapatkan 24 jam mengajar dalam sepekan? Bagaimana hasil belajar siswa yang diajar oleh guru yang tidak kompeten? Bagaimana mungkin guru baru yang bisa saja lebih kompeten tidak mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikasi dan tunjangan profesi pendidik?

Kita menginginkan ujian kompetensi guru bukan se­­kadar ujian formal untuk melihat peringkat guru dan ha­­sil akhirnya adalah proyek-proyek pembinaan. Kita me­­nginginkan, ujian kompetensi guru dibuka secara umum untuk seluruh guru sertifikasi maupun non­ser­ti­fikasi.

Dengan standar nilai yang baku, akan terlihat guru yang kompeten dan tidak kompeten. Guru yang kompeten mendapatkan sertifikasi dan tunjangan profesi pendidik, yang tidak kompeten bisa mencoba lagi tahun depan. Kalau siswa bisa dididik dengan ujian nasional, mengapa guru tidak boleh dididik dengan ujian kompetensi guru?

Kita tidak menginginkan, dana triliunan rupiah dari anggaran pendidikan yang diserahkan dalam bentuk tunjangan profesi pendidik hanya diberikan berdasar senioritas. Kita menginginkan, tunjangan diberikan kepada guru yang terbukti mampu me­ngu­a­­sai bukan hanya kemampuan teori, namun juga tin­dakan kelas yang baik. Karena itu, perlu dikaji ulang pemberian sertifikasi dan tunjangan profesi pendidik bagi guru-guru yang kemam­puan­nya dinyatakan di bawah rata-rata. (*)

[ Red/Administrator ]