Memahami Alasan Polisi Ngotot

Oleh : -

Padang Ekspres • Rabu, 08/08/2012 12:16 WIB • 268 klik

BADAI kasus dugaan korupsi simulator SIM Polri kian menyerempet ke sana-kemari. Pusarannya tak hanya berhenti di jenderal bintang dua polisi. Kemarin Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna juga mengaku pusing ditanya kasus itu. Entah siapa lagi yang kepalanya dikitari ”bintang tujuh”, masih banyak yang harus diungkap dengan jernih.

Dengan semakin banyaknya nama pembesar Polri yang disyakwasangkai, tentu wajar bila membesar pula kecemasan akan penuntasan kasus tersebut. Terus terang, Polri belum cukup meyakinkan dalam menepis kecurigaan publik. Kasus rekening gendut selalu menjadi contoh yang mengganjal, tetapi Polri terkesan tak peduli untuk menyelesaikannya.

Kasus individual perwira Polri saja tak tuntas, apalagi kasus simulator SIM ini yang lebih sistemik. Makin banyak yang tersenggol. Apalagi, dikabarkan perusahaan M. Nazaruddin, si koruptor kelas kerbau itu, juga terlibat. Tetapi, Kapolri Jenderal Timur Pradopo diperkirakan tetap akan bersikeras ikut mengusut kasus itu. Meski banyak argumen, termasuk dengan akal sehat, yang menunjukkan bahwa KPK lebih meyakinkan me­nun­tas­kan kasus tersebut, tetap saja beliau tidak bergeser pen­dirian.

Ada baiknya perlu digamblangkan kenapa pada suatu titik Polri memilih mengabaikan memburuknya citra atau keraguan publik. Ada beberapa sebab yang, ironisnya, masuk akal. Pertama, tak ada ceritanya Kapolri diber­hen­tikan karena tidak menuntaskan suatu kasus korupsi atau tak mereformasi internalnya. Patut diduga, apa pun hasil pengusutan nanti, tuntas atau tidak, sang Kapolri akan tetap bertahan. Apalagi, presiden tak bersikap, meski pernah mengatakan akan memimpin sendiri pem­berantasan korupsi.

Kita bisa belajar dari kasus Cicak v Buaya Jilid I. Waktu itu, Kapolri membeberkan indikasi percakapan telepon antara pimpinan KPK dan pihak yang terkait perkara. Bahkan, itu dipaparkan di depan DPR. Terjadi keributan besar. Namun, ketika pengacara Anggodo meminta fakta tersebut diungkap di sidang, ternyata tak pernah bisa ditunjukkan. Tak ada sanksi atas ketidak­be­naran yang sudah menguras energi bangsa ini.

Kedua, apa pun yang terjadi, Polri tetap dipimpin orang dalam. Undang-undang memang mengistimewakan Polri untuk tetap dipimpin jenderal aktif Polri. Beta­pa­pun tak ada yang pantas memimpin reformasi internal, Polri tetap akan dipimpin orang dari kepolisian sendiri. Karena itulah, betapapun ngotot-nya Polri melawan akal sehat publik, toh penentu estafet kepemimpinan mereka tetap di elite Polri. Karena itu, semangat korps kerap terkesan melebihi semangat menegakkan hukum.

Keinginan untuk menempatkan Polri di bawah Mendagri masih menjadi wacana yang jauh di cakrawala. Polri berbeda dari Kejaksaan Agung yang bisa dipimpin pejabat yang ditunjuk presiden. Lembaga penuntut itu pernah beberapa kali dipimpin orang luar. Meski mengubah kultur di sana juga tak mudah, setidaknya kejaksaan lebih bisa disentuh reformasi bila ada keinginan kuat dari presiden. (*)

[ Red/Administrator ]