Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 05:07:53 WIB
OPINI

Legalitas THR PNS Daerah

Oleh : Suharizal

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

Padang Ekspres • Senin, 06/08/2012 12:30 WIB • 1028 klik

Bolehkah Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya di daerah menerima tunjangan hari raya (THR)? Pertanyaan ini selalu menjadi perdebatan hangat setiap menjelang Idul Fitri. Bagi kepala daerah yang tidak setuju beralasan bahwa PNS bukanlah pegawai swasta dan THR tidak dikenal dalam perangkat hukum kepegawaian dan keuangan daerah, sehingga tidak bisa dianggarkan.

 

Penolakan sebagian daerah untuk membayar THR bagi PNS adalah bukti tidak cerdasnya kepala daerah yang bersangkutan memahami aturan hukum yang ada dan memahami kewenangan yang dimilikinya sebagai seorang kepala daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tegas mengatur bahwa Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti, pengelolaan keuangan daerah menjadi kewenangan mutlak dari seoarang kepala daerah.

 

Istilah THR memang tidak dise­but­kan dalam banyak aturan kepegawaian atau keuangan daerah. Namun bukan berarti PNS dilarang untuk menerima penghasilan tambahan untuk merayakan Idul Fitri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bukanlah aturan yang menghambat pemberian THR, tetapi sesungguhnya aturan tersebut adalah legalitas pem­berian THR bagi PNS. Pasal 39 Per­mendagri tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mem­peroleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-un­dangan. Lebih jauh diatur bahwa tam­bahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pe­gawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. Pasal ini ditutup dengan satu ayat yang menegaskan bahwa kriteria pemberian tambahan peng­hasilan ditetapkan de­ngan peraturan kepala daerah.

 

Bila dirinci lebih jauh, aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat ditafsiran dalam beberapa hal. Pertama, di setiap daerah yang akan memberikan penghasilan tambahan kepada PNS menjelang Hari Raya Idul Fitri harus memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Kriteria Pemberian Penghasilan Tambahan PNS. Peraturan Kepala Daerah ini akan me­ngu­raikan kriteria-kriteria pemberian penghasilan tambahan tersebut. Bila kepala daerah “cerdas” menyikapi aturan ini, sesungguhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah membuka celah kepada kepala daerah untuk menggunakan  kewe­nangan dalam bertindak (fres emerson) yang dimilikinya dalam menentukan sendiri kriteria dalam penghasilan tambahan tersebut.

 

Kedua, jenis-jenis penghasilan tambahan dan istilahnya (nomenklatur) dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan aturan yang dibentuk oleh kepala daerah. Ini berarti pemberian tunjangan penghasilan tambahan menjelang Hari Raya Idul Fitri amat ditentukan oleh “ketulusan” dari seorang kepala daerah.

 

Terlalu sempit bila berpandangan bawah THR untuk PNS daerah sebagai beban anggaran bagi daerah. Sadar atau tidak, THR sesungguhnya adalah media untuk mendekatkan kepala daerah dengan aparatur di daerah. Ini tidak sekadar pencitraan semata, namun menjadi sebuah strategi silaturahmi yang patut ditunaikan. Dalam jangka panjang jelas akan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan etos kerja aparatur di daerah.

 

Prinsip utama adalah bahwa Ke­uangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan mem­per­hatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sepanjang prinsip ini dijalankan oleh setiap kepala daerah, pemberian THR sebagai bentuk pemberian penghasilan tambahan bagi PNS memiliki legalitas yang jelas, bu­kanlah perbuatan melawan hukum atau bentuk korupsi keuangan negara.(*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!