Momentum Akhiri Imunitas yang Kebablas

Oleh : *

*

Padang Ekspres • Kamis, 14/06/2012 12:37 WIB • 143 klik

KEMENTERIAN Hukum dan HAM punya begitu banyak peristiwa yang bisa dijadikan tonggak untuk membersihkan rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) dari praktik lacur. Namun, puluhan bahkan ratusan momentum itu nyaris tidak pernah dimanfaatkan. Wajah rutan dan lapas sebagai sarang pungutan liar, praktik korupsi, serta pengendalian bisnis narkoba pun semakin sulit diubah.

Kasus jual beli ruang tahanan di Rutan Medaeng seharusnya tidak dibiarkan lewat oleh Kemenkum dan HAM jika tidak ingin tertinggal momentum untuk kali kesekian. Mantan tahanan dan keluarga tahanan sudah berbicara blak-blakan tentang praktik menyimpang di dalam rutan. Fakta pun jelas tergambar bahwa tahanan berduit bisa ”hidup mulia” di dalam rutan. Sementara itu, tahanan dengan kantong tipis harus menerima nasib tragis.

Kalau mau, Kemenkum dan HAM bisa menggandeng pihak luar untuk mengusut berbagai penyimpangan tersebut. Sebab, komitmen pengusutan yang mereka lakukan selama ini nyaris tak menampakkan hasil. Jangankan menjatuhkan sanksi dan membersihkan praktik korupsi, menginjakkan kaki di dalam rutan atau lapas yang merupakan wilayah sendiri pun mereka kerap dilawan.

Sudah saatnya mengakhiri imunitas penjara yang terkesan sangat dibuat-buat. Bekali-kali polisi mengeluh kesulitan memutus mata rantai peredaran narkoba karena pengendalinya berada di dalam penjara. Razia narkoba di dalam penjara pun kerap tidak menemukan hasil. Menurut sejumlah mantan tahanan, razia hanya formalitas karena sudah dibocorkan. Kalau memang tidak mampu mengusut kriminalitas di dalam penjara, mengapa tidak membuka diri saja terhadap bantuan pihak lain?

Masih ingin bukti tidak mampu berbenah sendiri? Sekelas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indra­yana pun pernah sulit masuk ke lapas. Denny yang secara struktural membawahkan 30 ribu sipir itu pernah tertahan beberapa saat di gerbang Lapas Pekanbaru. Bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), dia berencana merazia bui lantaran ada penjahat narkoba yang bercokol. Niat baik Denny itu justru berubah miring. Dia dituding menampar sipir yang berjaga.

Penjara juga selalu ingin lepas dari sorotan. Masih ingat larangan meliput di dalam rutan pada era Menkum HAM Patrialis Akbar?

Surat edaran Ditjen Pemasyarakatan bernomor HM 01.02.16 berisi tiga poin menggemaskan. Yakni, napi dilarang wawancara dengan wartawan, larangan tempat peliputan, serta peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara harus seizin Dirjen Pema­sya­ra­ka­tan atau bila perlu Menkum HAM.

Tapi, itulah fakta yang terjadi di balik tembok penjara. Ber­­bagai upaya sistematis, tampaknya, dikerahkan agar pen­­jara terhindar dari kritik. Hasil akhirnya, segala sesuatu ya­ng bisa dikendalikan dari balik bui masih bisa dijalankan. (*)

[ Red/Administrator ]