Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:53:39 WIB
TERAS UTAMA

Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan)

Oleh : Nasfryzal Carlo

Verifikator Sekolah Adiwiyata Nasional Kementerian LH 2012 dan Ketua PSL UBH

Padang Ekspres • Rabu, 06/06/2012 13:08 WIB • 5193 klik

Nasfryzal Carlo

Pembangunan berkelanjutan merupakan ko­mit­men dan tanggung jawab bersama masya­ra­kat dunia untuk menyelamatkan bumi dari ­ke­rusakan, dan kehancuran akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. S­a­lah satu cara mewujudkannya dikembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang disebut sekolah Adiwiyata. Program ini dicanang­kan 21 Februari 2006 lalu, bertujuan mening­kat­kan kapasitas, pengetahuan, dan pema­haman ten­tang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hi­dup dalam pembangunan berkelanjutan melalui du­nia pendidikan.

 

Adiwiyata bermakna sebagai tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pe­nge­tahuan dan berbagai norma, serta etika yang da­pat menjadi dasar manusia menuju terciptanya ke­se­jahteraan hidup dalam menuju cita-cita pem­ba­ngunan berkelanjutan. Dengan demikian, se­ko­lah Adi­wiyata merupakan tempat me­wujudkan war­­ga se­k­olah yang bertanggung jawab dalam upa­ya per­lindungan dan pengelolaan lingkungan hi­dup (PPLH) melalui tata kelola sekolah yang baik untuk men­dukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

 

Lalu bagaimana mewujudkan sekolah Adiwi­yata tersebut? Ada dua prinsip dasar dari program Adiwiyata. Pertama, partisipatif. Warga sekolah ter­libat dalam manajemen sekolah melalui proses pe­­rencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai de­ngan tanggung jawab dan peran. Kedua, berke­lan­ju­tan. Keseluruhan kegiatan harus dilakukan se­ca­ra terus menerus secara kom­prehensif.

 

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, maka di­tetapkan empat komponen standar yang menjadi satu kesatuan dalam mencapai sekolah Adiwiyata.

 

Yakni, kebijakan berwa­wasan lingkungan dengan stan­dar kurikulum tingkat sa­tuan pendidikan (KTSP) yang memuat upaya PPLH dan alo­ka­si rencana kegiatan ang­ga­ran sekolah (RAKS) yang me­n­­­­dukung upaya PPLH ter­­­se­­but. Komponen kedua be­rupa pe­lak­sanaan ku­riku­lum ber­basis ling­kungan de­ngan stan­dar guru; mem­pu­nyai kom­petensi da­lam me­ngem­bang­kan ke­giatan pem­bela­jaran lingku­ngan hi­dup dan siswa yang telah mela­ku­kan ke­giatan pem­­belajaran ten­tang PPLH.

 

Komponen ketiga adalah kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dengan standar pe­laksanaan kegiatan PPLH yang terencana bagi warga se­kolah dan menjalin kemi­traan dalam upaya PPLH dengan berbagai pihak (masyarakat, pemerin­tah, swasta, media, sekolah lain). Komponen terakhir be­ru­pa pengelolaan sarana pen­dukung ramah lingkungan de­ngan standar ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan dan pe­ningkatan kualitas pe­nge­lolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di se­kolah. Dengan demikian, se­kolah Adiwiyata bukanlah se­k­olah instan/dadakan, tetapi me­m­erlukan proses.

 

Lalu apa implementasinya di Sumbar? Tiga tim yang di­utus oleh Kementerian Ling­ku­ngan Hidup melakukan ve­ri­fikasi dengan cukup mele­lah­kan selama seminggu. Mele­lah­kan karena Sumbar mengu­sul­kan sekolah Adiwi­yata ter­ba­nyak kedua setelah Jawa Ti­mur. Sumbar telah mengu­sul­kan 2 sekolah untuk men­jadi Adiwiyata Mandiri dan 28 se­kolah untuk Adiwiyata Na­sional.

 

Sekolah-sekolah tersebar di Padang, Bukittinggi, Paya­kum­b­uh, Solok, Paria­man, Ka­bupaten Solok, Tanahdatar, Pa­saman, Agam, Padang­paria­man, dan Pesisir Selatan. De­ngan jarak antarsekolah yang cukup berjauhan tim verifikasi harus menuntaskan 2 sekolah tiap hari. Melelahkan, tetapi me­ngasyikan karena para pe­ma­ng­ku kepentingan di seko­lah yang diverifikasi sangat an­tusias dan bersemangat se­kali untuk menjadikan seko­lah Adiwiyata nasional.

 

Segala persiapan dilakukan un­tuk menyambut tim veri­fikasi. Konon kepada dae­rah setempat pun ikut bergotong royong bersama warga sekolah mempoles fisik sekolah dan pra­sarana lainnya, bahkan ang­gota DPRD pun turun ta­ngan membantu. Ini suatu pertanda baik dan patut ditiru ka­rena semua sudah mulai pe­duli terhadap masalah ling­kungan.

 

Apa hasilnya? 18 dari 30 se­kolah yang diusulkan Sum­bar menerima piagam sebagai Adi­wiyata Mandiri (2 sekolah) dan sekolah Adiwiyata Na­sio­nal (16 sekolah) dari Men­teri Ling­kungan Hidup Prof Bal­thasar Kambuaya pada Selasa (5/6) pada Hari Ling­kungan Hidup Sedunia.

 

Apa yang sudah dilakukan te­ruslah dikembangkan dan di­pertahankan untuk tetap men­jadi sekolah Adiwiyata. Pe­­kerjaan menjaga dan mem­per­­tahankan merupakan pe­ker­jaan yang sulit karena kita sering alpa dan merasa puas terhadap hasil yang dipe­roleh. Sa­dari bahwa pia­gam bukan ha­sil akhir, tetapi apresiasi pe­merintah atas apa yang su­dah dilakukan warga seko­lah sela­ma ini. Hasil yang terbaik adalah mengubah sikap dan pe­rilaku warga sekolah yang pe­duli dan berbudaya ling­kungan dalam kehidupan se­ha­­ri-hari baik semasa berada di se­kolah maupun di luar se­kolah. Karena itu, diper­lukan pro­ses pemahaman, penya­da­ran, dan perubahan sikap dan perilaku tersebut. Jadi, ti­dak cukup dengan menghapal visi dan misi baru sekolah akibat mengikuti program sekolah Adiwiyata.

 

Bagi sekolah yang belum berhasil, tidak usah kecewa dan berkecil hati. Sadari bahwa ada 33 indikator yang menjadi acuan dan bukti fisik yang diverifikasi tim nasional. Seko­lah Adiwiyata Nasional harus mencapai nilai minimal 72 (90 persen dari nilai total 80). Cek dan recek kembali apa yang sudah dilakukan? Apa hasil (output) dan dampak (outcome) dari perjalanan sekolah yang diusulkan menjadi seko­lah Adiwiyata Nasional?

 

Kepada instansi pengusul ti­d­ak perlu gegabah dan per­tim­bangan politis lain da­lam mengusulkan suatu sekolah untuk menjadi sekolah Adi­wiyata Nasional, apabila seko­lah tersebut belum memenuhi ta­hapan dan persyaratan. Ke­pa­da instansi terkait, khu­susnya insitusi pendidikan dan ling­kungan hidup, mari ber­sinergi melakukan pem­binaan guna menumbuhkan dan me­wujudkan sekolah-sekolah adi­wiyata baru di Sumatera Barat. Perjuangan terhadap anggaran sekolah Adiwiyata di legislatif sangat diperlukan, tidak cukup dengan mengan­dalkan anggaran dari bantuan operasional sekolah (BOS)/yayasan saja. Instansi pendi­dikan akan lebih banyak ber­pe­ran dalam kebijakan dan me­wujudkan kurikulum ber­ba­sis lingkungan dengan sega­la aspeknya. Sedangkan ins­tan­si lingkungan hidup akan lebih banyak berperan, bagai­mana pengelolaan sarana pen­dukung ramah lingkungan dan bim­bingan teknis lain.

 

Selamat berjuang, sehing­ga kelestarian, pence­gahan pen­­cemaran dan kerusakan ling­kungan terwujud dengan baik melalui sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Teras Utama


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!