Insentif Pembangunan Kilang BBM

Oleh : Pri Agung Rakhmanto

Pendiri dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Padang Ekspres • Sabtu, 26/05/2012 11:50 WIB • 204 klik

KESADARAN akan pentingnya ketahanan ener­gi dalam upaya mendukung ketahanan per­ekonomian telah mendorong beberapa negara mem­bangun dan mengembangkan kapasitas ki­lang bahan bakar minyak (BBM) nasional masing-ma­sing. Penulis juga menyampaikan penting dan men­desaknya pembangunan kilang BBM baru bagi In­donesia untuk meningkatkan kemampuan pro­duksi BBM nasional.

Sebagaimana diketahui, salah satu penyebab utama lambatnya pengembangan kilang BBM nasional adalah adanya kecenderungan dalam satu dekade terakhir ini kilang BBM dipandang sebagai bisnis biasa yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau margin relatif kecil. Dengan begitu, bisnis kilang BBM dipandang tidak terlalu menarik bagi para investor.

Beberapa negara yang telah berfokus mengem­bang­kan kilang sesungguhnya juga menyadari bah­wa margin keuntungan dalam bisnis kilang BBM memang tidak sebesar (lebih kecil)—ka­takanlah—jika dibandingkan dengan investasi di hulu migas. Bah­kan, jika hanya memper­tim­bangkan ke­untu­ngan bisnis jangka pendek, dapat lebih mengun­tungkan mengimpor BBM dari negara-negara yang telah efisien dalam membangun dan mengem­bang­kan kilangnya jika dibandingkan dengan mem­bangun kilang sendiri.

Akan tetapi, mengingat as­pek keamanan dan keberlan­jutan pasokan BBM memiliki nilai yang jauh lebih strategis, banyak negara tetap menjadikan pem­bangunan kilang BBM seba­gai prioritas nasionalnya. Nega­ra-negara seperti Iran, Vietnam, Brazil, Tiongkok, India, Jepang, dan negara-negara Amerika La­tin adalah beberapa negara yang dalam beberapa tahun ter­akhir ini cukup gencar dalam me­ngembangkan kapasitas ki­lang BBM nasional masing-masing.

Dalam melakukan itu, nega­ra-negara tersebut memberikan in­sentif fiskal maupun nonfiskal agar dapat menarik foreign direct investment (FDI) kilang BBM ke negara masing-masing. Beberapa insentif utama dalam pengembangan kilang BBM yang diberikan negara-negara tersebut: (1) bea masuk impor untuk barang-barang yang di gu­nakan pada tahap pemba­ngu­nan, peng operasian, dan pe­meliharaan ki lang dibebas­kan; (2) investor diberi tax holiday selama 3–10 tahun sejak awal pengusahaan; (3) investor diberi pe­ngurangan pajak badan sebe­sar 50 persen selama 2–5 tahun setelah masa tax holiday; (4) pemerintah meng alokasikan tanah kepada investor dengan sistem sewa murah untuk jangka waktu hingga 50 tahun atau bahkan (5) memberikan pembe­basan sewa tanah secara ke se­luruhan selama proyek ber­jalan; serta (6) pemerintah menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pasokan minyak mentah agar kilang dapat berproduksi de­ngan kapasitas penuh.

Dalam kondisi di mana ke­bu­tuhan kilang BBM baru sudah mendesak dan peme­rintah tak (bersedia) mengalokasikan dana sendiri untuk membangun ki­lang BBM secara mandiri, pem be­rian kemudahan dan insentif yang memadai harus dilakukan oleh pemerintah. Dari beberapa con­toh insentif yang diterapkan di ­negara-negara lain itu, kiranya pe­­merintah kita dapat me­nga­dop­­si satu-dua di anta­ranya, se­suai dengan kebutuhan yang di­­per­lukan. Memberikan insen­tif dan kemudahan inves­tasi kilang BBM bu kanlah suatu kerugian, me­ngingat ni lai strategis dari ke­be­radaan kilang BBM ter­sebut. (*)

[ Red/Administrator ]