Menanti UN Tak lagi Menjadi Momok

Oleh : *

*

Padang Ekspres • Kamis, 24/05/2012 11:27 WIB • 236 klik

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan sebe­nar­nya tidak perlu kaget ketika mendengar pengungkapan kasus jual beli kunci jawaban ujian nasional (UN) SMP/sederajat di Surabaya. Sebab, saat pelaksanaan ujian, SMS kunci jawaban sudah beredar luas di kalangan siswa. Meski akurasi kunci jawaban tersebut diragukan, setidaknya hal itu membuktikan bahwa UN masih menjadi sesuatu yang ”menakutkan” bagi siswa, guru, bahkan wali murid.

Apalagi ketika Kemendikbud mempertinggi ekspektasi terhadap ujian nasional. Bukan hanya sebagai alat untuk mengukur keberhasilan studi siswa, UN juga menjadi satu-satunya persyaratan masuk ke jenjang pendidikan lebih ting­gi. Bahkan, UN digadang-gadang menjadi pengganti ujian masuk perguruan tinggi, meski ide itu masih pro-kontra.

Sedikit menoleh ke belakang, kegelisahan wali murid sebenarnya mulai diaduk-aduk setahun menjelang pelaksa­naan UN. Sistem pengajaran yang selama ini diterapkan di sekolah sama sekali tidak bisa membuat mereka tenang. Pelajaran yang diberikan guru tidak dipercaya bisa mengatasi soal-soal yang muncul di lembar UN.

Karena itu, tak perlu heran jika bisnis bimbingan belajar makin tumbuh subur dan laris manis dari tahun ke tahun. Hampir bisa dipastikan, orang tua yang ingin anaknya masuk perguruan tinggi ternama lebih percaya kepada LBB daripada sekolah. Berapa pun uang yang dikeluarkan untuk belajar di LBB tak jadi soal. Wajar kalau kemudian ada LBB yang berani mematok tarif lebih dari Rp 20 juta untuk siswa SMA dengan berbagai fasilitas serta jaminan seperti lulus dan diterima di perguruan tinggi yang diinginkan.

Ironisnya, guru-guru sekolah negeri yang anaknya meng­hadapi UN juga tidak ragu mendatangi LBB. Mereka ber­harap anaknya mendapat jurus-jurus jitu dalam me­ngerj­akan soal-soal UN. Lho... bukankah itu tugas mereka? Sedikit me­ngutip kritik salah seorang guru dalam sebuah seminar kom­petensi pendidik di Surabaya, ”Menjamurnya LBB bisa diar­tikan sebagai kegagalan sekolah mendidik siswa dan memberi­kan kepercayaan kepada orang tua.” Benarkah demikian?

Kegelisahan lebih besar bisa saja dialami guru dan kepala sekolah. Bagi mereka, UN juga menjadi pertaruhan kredibilitas. UN juga menentukan nasib sekolah mereka, apakah tahun depan semakin diminati atau malah ditinggal­kan. Lebih jauh, UN menjadi pertaruhan.

Tentu ada kepentingan lebih besar yang harus dilihat Kemendikbud dalam kasus terungkapnya jual beli soal di Surabaya. Apakah UN layak diperlakukan luar biasa istimewa sehingga mampu memaksa jutaan keluarga gelisah setiap tahun. Apalagi memaksa orang tua tidak percaya pada metode pengajaran di sekolah, bahkan memaksa guru merasa lebih bodoh dibanding pengajar LBB.

Menjadikan UN sebagai satu-satunya syarat masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selain salah satu faktor penentu kelulusan tentunya, memang sebuah pertaruhan.

Jika ingin tetap memperlakukan UN seperti itu, minimal Kemendikbud memberikan jaminan bahwa sal-soal UN di­­susun secara objektif. Artinya, guru di sekolah (bukan guru LBB) benar-benar pernah dan bisa mengajarkan cara pe­me­cahan soal UN. Bila perlu, kompetensi guru di sekolah ha­rus melebihi pengajar di LBB yang selalu punya kiat jitu meng­hadapi UN. PR besar bagi pemerintah untuk membuat sis­wa dan wali murid percaya bahwa guru di sekolah bisa me­nyelesaikan soalsoal UN. Sepele? Tapi, itulah salah satu akar permasalahannya. (*)

[ Red/Administrator ]