Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 19:08:23 WIB
TAJUK RENCANA

Kritik terhadap Menteri yang Ketua Parpol

Oleh : *

*

Padang Ekspres • Senin, 21/05/2012 14:59 WIB • 309 klik

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berlatar ketua umum parpol agar tetap berfokus pada bidang tugasnya. Mereka diminta memprioritaskan tugas negara daripada aktivitas yang terkait dengan parpol yang dipimpinnya.

 

Pernyataan SBY tersebut tentu tidak begitu saja terlontar. Sudah pasti ada alasan dia mengeluarkan pernyataan itu. Apalagi, selaku presiden, sudah semestinya dalam kesem­patan rapat kabinet dia mengingatkan tugas-tugas pemerintahan para menterinya.

 

Bagi SBY, bisa jadi ada beberapa menteri yang kinerjanya memang memble. Mereka terindikasi gagal menyelesaikan target-target yang dipatok sejak awal menjabat. Siapa saja menteri tersebut? Tentu hanya SBY yang tahu. Namun, bisa jadi, sorotan SBY kepada menteri dari ketua umum parpol dapat menjawab instruksi tersebut.

 

Ada 18 di antara 34 menteri dalam KIB II yang berlatar ketua umum parpol. Di antaranya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali. Selain tiga menteri itu, ada 13 menteri yang berlatar pengurus atau kader parpol.

 

Di antara seluruh menteri berlatar parpol, hanya Hatta yang dicalonkan partai yang dipimpinnya (PAN) sebagai capres pada Pilpres 2014. Di luar bidang tugas di kabinet, kesibukan Hatta menonjol di bidang persiapan menghadapi pilpres. Aktivitas tersebut selama ini tidak mengganggu jadwal dia sebagai anggota kabinet.

 

SBY memang perlu mengingatkan para menteri berlatar parpol. Sebab, dari tiga tahun sisa pemerintahan, sesung­guhnya hanya dua tahun para menteri efektif bekerja, yakni pada 2012 dan 2013. Pada 2014, mereka bisa jadi lebih memilih berfokus pada persiapan pemilu daripada mengurus kementerian yang dipimpinnya. Setidaknya, pengalaman kinerja menteri menjelang Pemilu 2009 bisa dijadikan pelajaran.

 

Selain itu, masyarakat belum bisa menikmati sepenuh­nya kinerja anggota kabinet. Terbukti, sejak kabinet dibentuk, reshuffle menteri, hingga sekarang, kinerja kabinet bisa dibilang belum optimal.

 

Soal reformasi birokrasi, misalnya, masyarakat menge­luh­kan masih adanya kementerian yang belum seratus persen menerapkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Integritas pelayanan publik kementerian juga tidak mengalami perbaikan secara signifikan.

 

Itu belum lagi soal kemudahan berusaha para investor yang masih terkendala berbagai pungutan.

 

Kinerja menteri yang memble merupakan konsekuensi pemilihan menteri dari parpol. Mereka sudah teruji mengamankan stabilitas roda pemerintahan. Namun, kemampuan sang menteri yang tidak sesuai bidang keahliannya membuat kementerian yang mereka pimpin sering lamban merespons instruksi presiden.

 

Hal itu memang tidak bisa terelakkan dari sistem pemerintahan setengah presidensial dan setengah parle­menter. Menteri kadang terjebak antara kepentingan parpol dan pemerintahan.

 

Namun, ada baiknya menteri tersebut tetap menge­de­pankan jiwa kenegarawanannya. Apalagi, saat meng­angkat se­bagai menteri, presiden tidak sekadar memberikan cek ko­song kepada mereka. Kini yang bisa menjawab adalah sang men­teri yang bersangkutan: apakah tetap mengabdi untuk rak­yat atau menggadaikan kepercayaan untuk parpolnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Tajuk Rencana


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!