Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 19:08:55 WIB
OPINI

Membangun Struktur Penyelenggara Pemilu

Oleh : Sondri Dt Kayo

Ketua KPU Tanahdatar

Padang Ekspres • Kamis, 29/03/2012 12:15 WIB • 972 klik

Aura Pemilu 2014 mulai terasa walau rentang waktu penyelenggaraannya masih relatif lama. Persiapan awal penyelenggaraan Pemilu 2014 sebetulnya sudah dimulai dengan proses rekrutmen anggota KPU RI dan Bawaslu yang baru. Setelah terpilihnya KPU dan Bawaslu RI periode 2012-2017 maka akan diikuti dengan rekrutmen KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.

KPU periode 2012-2017 bertanggung jawab secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemilu DPR, DPD dan DPRD dan pemilihan presiden. Selain itu, KPU juga bertanggung jawab terhadap pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dan wali kota sesuai UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sedang Bawaslu dan jajarannya bertanggung jawab mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu.


Seluruh elemen masyarakat tentunya berharap agar KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajaran yang nantinya terpilih di berbagai tingkatan bisa menyelenggarakan pemilu secara baik, benar dan berkualitas. Harapan yang besar dari masyarakat ini tidak terlepas dari rasa kecewa sebagian peserta pemilu yang merasa adanya masalah-masalah seputar penyelenggaraan pemilu yang telah berlalu.


Terlepas dari ada atau tidaknya fakta pelanggaran atau permasalahan pada penyelenggaraan pemilu sebelum ini, rasanya tuntutan akan terselenggaranya pemilu secara baik dan berkualitas ini merupakan tantangan yang mesti disikapi serius oleh penyelenggara pemilu mendatang. Semua pihak tentu tidak menginginkan penyelenggaraan pemilu ke depan menghadapi banyak masalah, apalagi dianggap lebih buruk dari periode sebelumnya. Rakyat Indonesia juga akan semakin jenuh dengan situasi politik yang penuh dengan saling tuding dan saling menjatuhkan.


Untuk memenuhi harapan seluruh pihak agar terbentuknya penyelenggara pemilu yang profesional dan independen mulai dari tingkat KPU sampai ke tingkat TPS-TPS tentu bukanlah pekerjaan yang gampang. Kemampuan dan integritas penyelenggara pemilu barangkali akan sangat ditentukan oleh proses rekrutmen. Sistem dan tahapan rekrutmen penyelenggara Pemilu yang diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu memasukkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon penyelenggara pemilu.


Hasil rekrutmen penyelenggara pemilu dengan berbagai bentuk tes kemampuan diharapkan akan menghasilkan penyelenggara yang berkualitas. Selain memiliki kapasitas, melalui proses seleksi penyelenggara pemilu juga diharapkan mampu menghasilkan penyelenggara yang memiliki integritas. Untuk tingkat pusat sendiri proses seleksi terakhir dari rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu dilakukan oleh DPR yang notabene merupakan bagian dari partai politik. Barangkali proses ini secara konstitusional tak bisa dihindari. Namun, adanya proses politik yang berjalan dalam rekrutmen penyelenggara pemilu diharapkan tidak dijadikan sebagai media untuk menumpangkan agenda-agenda politik partai politik kepada penyelenggara.


Input calon penyelenggara untuk tingkat pusat, provinsi dan kabupaten tentu secara umum tidak diragukan lagi. Kebanyakan yang mendaftar menjadi calon penyelenggara adalah mereka-mereka yang sudah sarjana bahkan sebagian sudah menamatkan pendidikan pascasarjana, dosen, mantan penyelenggara Pemilu, praktisi hukum dan aktivis organisasi sosial kemasyarakatan. Untuk tingkat pusat sampai tingkat kabupaten calon penyelenggara biasanya juga mereka yang sudah banyak dikenali masyarakat dari berbagai unsur. Hal pokok juga yang dituntut pada saat seleksi yaitu tentang pengetahuan kepemiluan. Dari gambaran proses seleksi dapat disimpulkan output-nya memiliki kualitas dan kapasitas yang relatif baik.


Bila ditinjau dari segi jumlah penyelenggara setiap tingkatan, untuk anggota KPU RI dengan jumlah 7 orang tentulah tidak terlalu sulit mencari calon penyelenggara dari ratusan juta rakyat Indonesia. Untuk provinsi dengan jumlah komisioner 5 orang tentu juga demikian halnya. Untuk sebuah kabupaten mencari lima orang anggota KPU tentu masih relatif tersedia sumber daya manusianya. Sedang untuk penyelenggara di tingkat PPK dalam proses rekrutmennya tentu relatif lebih minim potensi sumber daya manusia. Demikian juga untuk tingkat PPS dan KPPS. Satu lagi elemen penting yang juga harus direkrut oleh KPU, yaitu petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang akan bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih.


Jika dikalkulasi total penyelenggara Pemilu, KPU beserta jajaran se-Indonesia jumlahnya akan mencapai jutaan orang. Pada pemilu legislatif tahun 2009 jumlah penyelenggara jajaran KPU dari KPU RI sampai ke tingkat TPS, termasuk di dalamnya 2 petugas keamanan (hansip) di TPS mencapai jumlah 4. 944.418 orang. Sedang pada Pemilu presiden jumlahnya lebih sedikit, sebanding dengan pengurangan jumlah PPK, PPS dan TPS di antaranya karena faktor kuota pemilih per TPS. Jumlah penyelenggara pada pemilu presiden yaitu 4.316.072 orang, termasuk 2 petugas keamanan (Hansip) (kpu.go.id). Untuk Pemilu Gubernur di Sumatera Barat total penyelenggara termasuk di dalamnya 2 petugas keamanan (hansip) berjumlah 97.704 orang. (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat tahun 2010 dalam Angka, KPU Sumbar)


Hal yang sama tentunya juga akan dihadapi dalam rekrutmen Badan Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan sampai pengawas pemilu lapangan. Untuk pengawas pemilu memang jumlahnya tidak sebanyak jajaran KPU, tapi jika dikalkulasi jumlah tersebut secara keseluruhan tentunya juga cukup banyak. Mencari orang-orang independen yang bisa bekerja secara profesional dan objektif dalam mengawasi seluruh proses Pemilu tentu tidaklah mudah.


Pengalaman di Kabupaten Tanahdatar dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (PPK), PPS dan KPPS biasanya mereka yang muncul sebagai calon penyelenggara adalah aktor-aktor penggerak atau pegiat kegiatan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, nagari atau jorong. Mereka biasanya juga terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya.


Banyaknya tokoh-tokoh masyarakat yang direkrut oleh partai politik serta oleh calon kepala daerah telah mengurangi jumlah mereka yang berpotensi untuk direkrut atau ditempatkan sebagai penyelenggara pemilu. Mengingat ini, khususnya penyelenggara pemilu KPU di kabupaten dan kota dihadapkan pada tugas merekrut penyelenggara yang memiliki kualitas dan integritas, sedang sumber daya manusia yang ada relatif terbatas.


Tantangan lain yang perlu dipahami oleh setiap mereka yang menyediakan diri sebagai penyelenggara pemilu, yaitu beratnya beban undang-undang yang memayungi penyelenggara untuk tidak bersikap main-main dan terlibat dalam permainan politik peserta pemilu. Berbagai macam sanksi telah disiapkan dalam undang-undang bagi penyelenggara Pemilu. Banyaknya aturan yang mengikat penyelenggara dapat dinilai sebagai perlindungan dan sekaligus berpeluang jadi perangkap bagi penyelenggara dalam setiap proses yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.


Harapan kita semua penyelenggara pemilu tentu memiliki kapasitas dan integritas sampai ke penyelenggara tingkat terendah. Di satu sisi, sepatutnya semua elemen bangsa memberi apresiasi kepada mereka yang sudah menyediakan diri sebagai penyelenggara pemilu. Mereka telah menyediakan diri menjalankan tugas yang sesungguhnya memiliki dimensi persoalan yang sangat kompleks. Warga negara yang telah berpartisipasi sebagai Penyelenggara pemilu telah mengemban tugas yang cukup berat dalam menjaga transisi kekuasaan dan pemerintahan yang sesungguhnya sangat rentan konflik.Terutama bagi mereka yang konsisten taat pada azas-azas penyelenggara pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang penyelengara Pemilu.


Pada akhirnya hanya dengan penyelenggara yang tidak jadi subordinat kepentingan tertentu yang bisa melahirkan hasil pemilu yang baik. Semuanya tentu tidak terlepas dari iklim dan proses yang dibangun secara jujur dan objektif oleh semua pihak. Biarlah penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar hasil-hasil pemilu mendapat legitimasi konstitusional dan legitimasi sosial. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!