Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 13:21:26 WIB
CUCU MAGEK DIRIH

Teologi Tentang Jujur dan Bohong

Oleh : H. Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior

Padang Ekspres • Minggu, 19/02/2012 11:54 WIB • 1560 klik

H. Sutan Zaili Asril

Hanya Allah dan orang yang bersangkutan yang tahu apakah ia/dia jujur atau bohong. Orang yang melakukan pun bisa saja sudah tak membedakan lagi antara apa jujur atau bohong (permisif) dan atau bahkan orang bersangkutan dengan sadar dan merencanakan dengan baik untuk berbohong — hati manusia ini sudah membatu (ghisawah). Bagaimana halnya jika para pemimpin — pemimpin negara dalam berbagai kedudukan/amanah yang diberikan kepadanya — termasuk orang-orang yang merencanakan dengan saksama untuk berhohong? Sama ada mereka bermaksud melindungi kejahatan/kebusukannya dan atau karena hendak membangun citra dirinya!?


JUJUR (Al-Shiddik) dalam spritualitas Islam dapat dikemukakan pada potongan kisah khalifah Umar ibn Khaththab dengan anak gembala domba. Umar mengajak sang remaja pengembala untuk menjual seekor domba gembalaannya. Tetapi remaja pengembala domba itu mengatakan, domba-domba tersebut bukanlah miliknya, tapi, milik tuannya. Umar menyebut, domba yang digembalakannya dalam jumlah banyak (puluhan ekor), dan tentu tuannya tidak menghitung berapa jumlah domba-domba itu. Jadi, kalau pun si remaja pengembala menjualnya agak sekor, maka tentu tuannya tidak akan mengetahuinya. Remaja pengembala menjawab, “Bagaimana dengan Allah?”


Tentang Al-Amanah pula, dalam spritualitas Islam, pun ada pada potongan kisah khalifah Umar. Sebagai pemimpin yang sangat amanah, ia selalu turun melihat keadaan rakyatnya — tanpa protokol/tanpa gembar-gembor/tanpa publikasi dan atau maksud pencitraan apa pun. Lalu, Umar menemukan ada rakyatnya, seorang ibu yang tengah memasak — sementara anaknya terus menangis sampai lelah dan tertidur. Umar menanyakan kepada sang ibu, kenapa anaknya menangis? Sang ibu menjawab, anaknya lapar. Lalu, bukankah ibu itu tengah memasak — kenapa lama sekali matangnya? Sang ibu membukakan tutup periuknya, dan di dalamnya ada beberapa batu dalam air yang tengah mendidih. Khalifah Umar sangat terenyuh. Ia merasa bersalah. Ia bertanya, apa Amirul Mukminin tak tahu keadaannya itu, apa Amirul Mukminin tak pernah berkunjung ke rumahnya? Sang ibu — yang tidak mengenali yang bertanya sesunguhnya adalah Amirul Mukminin —menjawab, mana pula Khalifah Umar bin Khathhab akan sempat memperhatikan nasibnya!


Sebagaimana kita mengetahui, Umar kembali ke al-Baitul al-Mal, dan meminta sekarung gandum. Ia menjelaskan — kepada pegawai al-Baitul al-Mal, gandum itu akan diberikannya kepada seorang warga Madinah yang kelaparan. Pegawai pula mengatakan, biarlah mereka saja yang mengantarkan gandum itu. Khalifah Umar mengatakan, ia yang bersalah karena sudah tidak amanah sebagai Khalifah atau Amirul Mukminin terhadap rakyatnya, maka ia pulalah yang harus memikul kesalahannya itu. Umar memikul sediri sekarung gandum itu dan mengantarkannya ke sang ibu. Ia mengatakan pada sang ibu, Khalifah Umar mengetahui kondisi sang ibu dan menyadari kesalahannya. Khalifah menyuruh mengantarkan sekarung gandum itu kepadanya.


Jujur (Al-Shiddiq) dan Al-Amanah (orang dan atau pemimpin yang dipercaya dan atau diberi kepercayaan) adalah dua dari empat sifat utama (Al-Shiddiq, Al-Amanah, Al-Fathanah, Al-Tabligh). Empat sifat ini, dalam riwayat/sejarah nabi Muhammad SAW dikaitkan dengan masa kanak-kanaknya, saat ia dibedah malaikat, membersihkan dadanya, dan memasukan empat sifat utama tersebut ke dalam dada Muhammad kecil. Karena nabi Muhammad adalah tauladan terbaik dalam Islam, dan aklaq nabi Muhammad adalah Al-Quran, maka umat Islam diwajibkan meneladani nabi Muhammad. Sebaliknya, tentang orang-orang munafik, setidaknya melekat pada diri mereka tiga kondisi: kalau berkata bohong; kalau berjanji mangkir; dan kalau dipercaya berkhianat. Tempat orang-orang munafik kelak di akhirat di kerak neraka.


DI ZAMAN moderen dalam kehidupan tertib (bernegara) dengan lebih menggunakan etika atau moral dan nilai bersama Barat yang dikodifikasikan ke dalam kebijakan berpolitik dan hukum negara atau hukum positif, rujukan nilai bersama yang diambil/digunakan adalah nilai Barat (untuk Indonesia adalah nilai Kristen?), maka kita menempatkan keberadaan pribadi — termasuk para pemimpin negara — dan kelompok dalam persepektif legalitas formal, kebijakan, dan hukum negara (peraturan-perundangan). Bisa saja, seorang pribadi masih berada di lingkungan masyarakat asalnya — dengan masih mengamalkan nilai kearifan lokalnya, atau berada di lingkungan masyarakat beragama (Islam) — dengan masih menyebut diri sebagai seorang muslim/muslimah, tapi, bilamana berada di dalam domain bernegera, maka pribadi-pribadi warga negara atau kelompok masyarakat dalam negara mengetahui ia berada dalam domain hukum negara.


Nah! Betapa pun seorang pribadi, katakan seorang Minang, yang berada/lahir dan dibesarkan dalam lingkungan adat-budaya Minang dan dibentuk menjadi diri pribadi di lingkungan masyarakat Islam, manakala bebuat sebagai warga negara, maka ia akan menggunakan peraturan perundangan sebagai patokan apa perbuatan dan tingkah-lakunya, dan seakan mengabaikan referensi nilai adat-budayanya dan seakan melepaskan kemuslimannya!? Katakan sebagai muslim, seorang pribadi dalam kehidupan pribadi dan berkelompok mengetahui kewajiban untuk memiliki empat sifat utama: jujur (Al-Shiddiq), dipercaya (Al-Amanah), cerdas di dalam mempertimbangkan semua perbuatan (hati, pikiran, dan anggota tubuh)/tindakan an tingkah-lakunya (Al-Fathanah), dan menyampaikan kabar baik/mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan akibat berbuat salah (Al-Tabligh).


Maka hal itulah yang berlaku — terutama pada pemimpin (mereka yang dipercaya masyarakat menduduki jabatan/posisi apa saja dengan dibiayai negara), seperti yang akhir-akhir ini dipertontonkan oleh sebagian para pemimpin di Indonesia. Soal satu kata/perbuatan (kejujuran) terasa begitu mahal, soal mudah berjanji saat kampanye (pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan kepala daerah — gubernur/bupati/walikota, dan pemilihan anggota DPR-RI/DPD-RI/DPRD provinsi dan kabupaten/kota — bahkan pemilihan walinagari/kepala desan pun!) begitu mudah lupa/begitu cepat melupakannya. Ya, berlaku tiga ciri orang munafik — sebagian dari para pemimpin itu menjadi munafik: jika berkata bohong; jikalau berkata bohong (tidak jujur); jikalau berjanji/mudah mangkir; dan jikalau dipercaya/berkhianat.


BEGITU mudah mereka berbohong. Mereka sengaja/merencanakan berbohong dengan saksama, penuh perhitungan, dan dengan tujuan duniawi tertentu. Katakanlah untuk pencitraan yang dimaksud/diinginkannya, selain terutama menyembunyikan kebusukan hati/kerusakan otak/tindak kejahatannya. Katakan, ada pejabat yang ingin/selalu berusaha mencitrakan diri sebagai tidak korupsi/tidak manipulasi jabatan/tidak nepotisme (KKN). Kasarnya, ia hendak menyatakan, bahwa dirinya pejabat negara yang jujur, miskin/kere, tidak ada harta hasil korupsi selama ia menjadi pejabat sejak belasan tahun lalu. Misalnya, walau dua kali jadi bupati, sekali jadi gubernur, dan kini jadi menteri, misalnya, ia tidak punya rumah pribadi — apalagi akan punya dua rumah pribadi bak istana!?


Atau seperti sejumlah politisi Senayan (DPR-RI). Sebut sajalah kasus anggota Komisi X dan Panitia Anggaran DPR-RI dari Partai Demokrat (PD) Ny. Angelina Sondah yang kini sedang jadi saksi untuk kasus kosupsi mantan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) PD, Mohammad Nazaruddin. Masalahnya remeh saja, hanya terkait bukti materil di persidangan. Yaitu, apakah Angelina sudah punya Blackberry (BB) sebelum medio 2010. Punya atau belum punya BB sebelum medio 2010 itu berkaitan dengan transkrip percakapan Angelina dengan Rosalina Manulang. Angelina mengatakan, ia belum punya BB sampai akhir 2010. Rupanya, ada bukti foto media yang menunjukkan Angelina sudah punya BB sejak Juni 2009 — saat foto diambil. Angelina terancam bersaksi palsu (di bawah sumpah), dan diancam hukuman tujuh tahun.


Lalu, ada begitu banyak kata/pernyataan bohong dari sejumlah politisi Senayan lainnya. Kebohongan yang dilakukan dengan direncanakan untuk menutupi suatu kejahatan/kebusukan politik (korupsi politik dan manipulasi kekuasaan untuk politik), kebohongan yang direncanakan untuk melindungi sejumlah orang yang juga tersangkut kejahatan/kebusukan politik yang terjadi dan ketahuan. Bila sudah berhadapan dengan hukum — di persidangan atau di depan majelis hakim — masih juga berbohong/tidak jujur, maka dibutuhkan pula beberapa keranjang atau beberapa kontainer kebohongan lain untuk menyelimuti kebohonan semula. Ketidakjujuran/kebohongan yang dipertontonkan kepada rakyat — betapa rakyat merasa hendak muntah mengetahui/menyaksikan ketidakjujuran dipermainkan atau kebohongan begitu mudah dilakukan para pemimpin.


MUNGKIN — sebagaimana Cucu Magek Dirih, kebanyakan kita masgul megetahui ada para pemimpin yang tidak jujur/berkata bohong, mangkir/begitu mudah melupakan janji-janjinya, dan tidak amanah/begitu biadab mengkhianati rakyat yang sudah mempercayainya? Kasihan rakyat Indonesia masih terus dibohongi, dimangkiri, dan dikhianati oleh pemimpin-pemimpinnya!? Kita tidak lagi dalam wilayah/level yang mengharapkan para pemimpin malu berbohong/mangkir/berkhianat terhadap rakyat, tapi, para pemimpin itu sudah tidak bermalu. Sudah sampai ke tingkat pemimpin itu merencanakan kebohongannya dengan saksama/dengan sesadar-sadarnya, dan merasa sukses telah bebohong.


Jadi, sudah jauh untuk berbicara mengharapkan para pemimpin masih memelihara nilai kearifan/adat-budaya lokalnya dan atau kemuslimannya.***

H. Sutan Zaili Asril

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Cucu Magek Dirih


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!