Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 16:57:10 WIB
OPINI

Menyigi RUU Pilkada

(Syarat Pencalonan Wali Kota Padang Makin Berat)

Oleh : M Sjahbana Sjams

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih KPU Kota Padang

Padang Ekspres • Jumat, 10/02/2012 10:04 WIB • 1071 klik

RUU Pilkada

Finalisasi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) telah dituntaskan Pemerintah. Dalam RUU Pilkada versi tanggal 31-01-2012 yang diunduh dari website www.parlemen.net, salah satu pasal yang diprediksi akan menjadi focus perhatian public adalah naiknya syarat dukungan bagi calon Bupati/Wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dari 15 % menjadi 20 %. Imbasnya tentu saja syarat pencalonan Bupati/Wali kota akan semakin berat.


Sebelumnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 ayat (2) menyebutkan “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.


Kini dalam RUU Pilkada yang telah disiapkan Pemerintah itu, khususnya Pasal 71 ayat (2) menyebutkan, “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 20% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.


Bila RUU Pilkada versi Pemerintah itu disetujui, maka naiknya syarat dukungan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPRD atau 20% dari akumulasi perolehan suara sah itu, dipastikan akan memberatkan partai politik peserta Pemilu 2009 yang meraih kursi DPRD untuk dapat mengusulkan calon Bupati/Walikota. Bahkan tragisnya lagi malah akan “membunuh” partai politik peserta Pemilu 2009 lainnya yang tidak memperoleh kursi di DPRD, dengan akumulasi perolehan suara sah yang tidak memenuhi syarat dukungan.


Koalisi di Pilkada Padang 2013
Dalam konteks Pilkada Kota Padang yang akan dilaksanakan pada Oktober 2013, naiknya syarat dukungan itu juga akan mempengaruhi konstelasi partai politik di Kota Padang. Sebagai catatan, dari 38 partai politik peserta Pemilu 2009 yang memperebutkan 45 kursi di DPRD Kota Padang, hanya 9 partai yang berhasil memiliki kursi-kursi tersebut.


Mayoritas kursi DPRD Kota Padang dikuasai Partai Demokrat dengan 17 kursi, diikuti PKS 6 kursi, PAN 5 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai Hanura 4 kursi, PPP 3 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, PBB 2 kursi dan PDI-P 1 kursi, dengan akumulasi perolehan suara sah sebanyak 278.407. Sementara 29 partai politik lainnya yang tidak memperoleh kursi, hanya mampu mengumpulkan akumulasi suara sah sebanyak 53.480. Adapun jumlah suara sah calon anggota DPRD pada Pemilu 2009 lalu adalah 331.887 suara (Data KPU Kota Padang).


Syarat dukungan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPRD bila dikonversi ke dalam bilangan adalah 9 kursi, sementara syarat 20% dari akumulasi perolehan suara sah bila dikonversi ke dalam bilangan menjadi 66.377,4 suara atau 66.378 suara (pembulatan keatas mengacu ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).


Dengan syarat sekurang-kurangnya 9 kursi maka untuk Pilkada Kota Padang 2013 sudah bisa dipastikan hanya Partai Demokrat dengan perolehan 17 kursi yang melanggeng sendiri mengusulkan calon Wali kota Padang, sedangkan 8 partai lainnya dengan akumulasi 28 kursi sudah pasti harus berkoalisi. Pada titik inilah koalisi 8 partai tersebut menjadi menarik. Akankah koalisi itu menghasilkan 3 calon? Atau bahkan hanya 2 calon saja?


Lalu bagaimana dengan nasib 29 partai lainnya yang tidak memperoleh kursi di DPRD Kota Padang? Malangnya, dengan ketentuan 20% dari akumulasi perolehan suara sah, koalisi partai tersebut tidak cukup untuk mengusulkan calon Wali kota Padang dalam kontestasi Pilkada 2013, seperti yang pernah terjadi pada Pemilukada Kota Padang 2008 lalu. Kenapa? Karena akumulasi suara sahnya hanya 53.480, jauh dibawah syarat 66.378 suara atau minus 12.898 suara.


Namun dalam dunia politik, pintu itu selalu terbuka. Koalisi 29 partai yang tidak meraih kursi itu masih tetap bisa mengusulkan calon Wali kota Padang dengan catatan mampu membangun koalisi dengan salah satu/lebih partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Padang, tentu saja dengan perolehan suara diatas 12.898 suara.


Sementara itu, syarat dukungan untuk calon perseorangan tidak mengalami perubahan. Pasal 71 ayat (3) huruf c RUU Pilkada menyebutkan : “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati/Wali kota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan : ...c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500,000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen)”.


Kendati tidak mengalami perubahan, bukan berarti syarat bagi calon perseorangan akan menjadi mudah. Mengingat syarat dukungan 4 % tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2013, yang diserahkan Pemerintah Kota Padang kepada KPU Kota Padang pada saat Tahapan Pertama Pilkada Kota Padang yakni Penyusunan Daftar Pemilih, telah dimulai (rancangan KPU Kota Padang, April 2013).


Sebagai ilustrasi, apabila jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2013 nanti tercatat sebanyak 800.000 orang, maka dukungan untuk calon perseorangan berjumlah 32.000 orang, yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Padang. Dukungan itu dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh ganda dengan dukungan bagi calon perseorangan yang lain (vide ; pasal 71 ayat (3), (4), (5) dan (10), RUU Pilkada).


Dari ilustrasi diatas, kita dapat memprediksi calon Wali kota Padang yang akan berkontestasi dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2013 sekitar 4-6 calon, 3-4 calon diusung Partai politik atau gabungan partai politik dan 1-2 calon dari Calon Perseorangan, sama halnya dengan Pemilukada Kota Padang tahun 2008 lalu.


Terlepas dari dinamika yang akan muncul saat RUU Pilkada ini dibahas maupun setelah disahkan termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi nantinya, harapan penulis “Mari bersama-sama kita sukseskan Pilkada Kota Padang tahun 2013 yang Luber, Jurdil dan Berkualitas serta mampu melahirkan Wali kota Padang yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat untuk membangun Kota Padang yang kita cintai”. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!