Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 09:01:25 WIB
TAJUK RENCANA

Pasal Pemerasan, Resep Reformasi Birokrasi

Oleh : (*)

(*)

Padang Ekspres • Rabu, 04/01/2012 10:08 WIB • 441 klik

KALAU Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat reformasi birokrasi yang lamban, rakyat sebenarnya sudah lama marah juga. Sebab, rakyatlah yang sehari-hari terpaksa menghadapi banyak birokrasi yang tak bisa diandalkan itu. Bedanya, presiden punya kekuasaan untuk mengubah dengan lebih cepat keadaan tersebut, sedangkan rakyat tidak.

Sebenarnya, rakyat juga punya ”kekuasaan” untuk mengubah, tetapi rumit, harus lewat pemilu, dan aspirasi perubahan harus berproses di birokrasi yang lamban itu juga!


Kita tentu senang karena ternyata presiden tak nyaman dengan keadaan tersebut. Dengan begitu, kita bisa mengharapkan presiden menggunakan tangan kekuasaannya untuk mengubah keadaan.


Pemerintah kita titipi kekuasaan, memang, sebagai ikhtiar untuk mengubah nasib rakyat dan presiden pasti sudah melakukan banyak upaya untuk mengubah keadaan.

Untuk yang berada di birokrasi, perubahan itu agaknya harus lebih dipercepat. Street level bureaucracy mengorbankan banyak rakyat untuk memperkaya diri. Ada instansi yang bebal dengan aneka kritik. Contohnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang selalu disorot KPK sebagai institusi yang tak sigap memperbaiki diri.


Birokrasi punya ciri bawaan dihuni para pegawai negara dengan segala sifatnya. Mereka bisa sangat nyaman berada di sana hingga pensiun tiba (bahkan, setelah pensiun masih digaji sampai mati). Sangat sulit memecat mereka yang malas, tak mau belajar, ataupun tak peduli perannya sebagai pelayan publik. Karena itu, mereka harus dikeluarkan dari zona nyaman tersebut. Mereka perlu diberi target dan rambu yang menyangkut kelangsungan posisi masing-masing sebagai pegawai negara.


Salah satu problem terberat birokrasi adalah suka memeras. Seakan-akan birokrasi adalah institusi yang seret sehingga setiap saat pengguna jasa layanannya harus memberikan ”pelicin”. Tanda tangan dan stempel menjadi senjatanya. Mereka lupa sudah digaji bulanan dan biaya operasional kantornya sudah ditanggung anggaran negara.


Publik penikmat jasa layanan juga maklum bila dibebani biaya tambahan asal resmi dan ada kuitansi. Keadaan akan berbeda apabila dalam kasus semacam itu yang ditegakkan adalah pasal pemerasan. Birokrat yang menerima uang pelicin dari penerima jasa layanan sebaiknya dibidik dahulu dengan pasal pemerasan. Ciri pemerasan tersebut jelas sekali.

Yakni, sang birokrat tak mau atau enggan menjalankan kewajibannya memberikan layanan apabila tidak ada uang tambahan. Sang birokrat memanfaatkan kekuasaannya dan kelemahan posisi penerima layanan.


Sebab, penerima layanan mau tak mau harus berhubungan dengan sang birokrat sebagai representasi kekuasaan negara. Dengan menerapkan pasal pemerasan itu, publik penerima layanan yang dipaksa mengeluarkan uang lebih akan berani berteriak. Sebab, dia aman dari tuduhan penyuapan. Dengan banyaknya orang yang berani berbicara saat dimintai uang lebih, kebiasaan makan uang pelicin bisa diberantas. Sebab, publik merasa terlindungi ketika melaporkan pejabat yang rakus tersebut.


Untuk menerapkan pasal pemerasan itu, simpel saja. Presiden hanya perlu memerintah Kapolri dan jaksa agung, juga para menteri, agar membuat aturan main internal. Ketika ada kasus birokrat makan uang pelicin, Kapolri dan jaksa agung menggariskan bahwa yang digunakan adalah pasal pemerasan, bukan pasal penyuapan.(*)

 

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Tajuk Rencana


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!