Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 05:34:15 WIB
OPINI

Kerumitan Penetapan Upah Buruh

Oleh : Ir Abdul Haris MPM

Alumnus Carnegie Mellon University, AS

Padang Ekspres • Selasa, 29/11/2011 11:49 WIB • 1395 klik

Secara nasional tahun ini menguat tuntutan kenaikan upah buruh. Sehingga ditemukan aksi demo buruh di beberapa daerah seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Semarang, Batam dan lain-lain. Menarik menyimak pertanyaan seorang teman ketika kami selaku Ketua Dewan Penguahan menerima aksi demo buruh di Kota Depok pada tanggal 14 Nopember 2011, dalam rangka penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2012. Pertanyaan teman tersebut, “Kenapa harus ada demo buruh? Kalau mereka tidak mau digaji perusahaan dengan upah tertentu, cari pekerjaan lain aja!” Kalau menggunakan prinsip pasar bebas dan pemikiran sederhana memang bisa begitu. Tetapi  di dalam konteks upah buruh ini ada “hubungan kerja” yang diatur oleh peraturan perundangan ketenagakerjaan.


Perwakilan buruh yang diterima pemerintah di Balaikota menuntut agar UMK Depok 2012 sama dengan KHL, dan itu adalah harga mati. Mereka meminta pemerintah membuat pernyataan keputusan tersebut pada saat itu juga. Sebagai Ketua Dewan Pengupahan kami sampaikan bahwa kesepakatan dan keputusan tentang UMK 2012 dengan memperhatikan aspirasi buruh tetap akan dilakukan dalam forum resmi Dewan Pengupahan. Dan ternyata dari hasil sidang Dewan Pengupahan terakhir pada tanggal 15 November 2012 dapat dihasilkan UMK 2012 yang aspiratif.


Dipahami telah menjadi agenda tahunan di Republik ini bahwa pada bulan November ini masa strategis dan kritis penetapan besarnya upah buruh di tiap-tiap daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tetapi istimewanya tahun ini penetapan upah buruh lebih menggelora dengan dinamika yang cukup tinggi, yang berakibat lebih rumitnya dan lebih lamanya proses penetapan UMK dari pada tahun-tahun sebelumnya. Diikuti dengan adanya aksi massal buruh di beberapa daerah seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Semarang, dan beberapa daerah lainnya. Ada yang berjalan tertib tetapi juga ada yang anarkis. Sampai saat ini baru sebagian provinsi yang telah tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sisanya masih dalam proses penetapan dengan berbagai kendala yang dihadapi.


Karena ada kekhawatiran keterlambatan penetapan upah tahun ini, menyebabkan Kemenakertrans mengeluarkan SE No 07/MEN/XI/2011 tentang penetapan Upah Minimum 2012, dan SK No. 20/MEN/XI/2011 tentang Satgas Pemantauan Penetapan Upah Minimum 2012. Tujuannya untuk mendorong percepatan proses pembahasan dan penetapan Upah Minimum 2012. Pengaturan  seperti ini tidak ditemui pada tahun-tahun sebelumnya.


Apa sebenarnya kendala-kendala penetapan upah minimum tersebut?
Untuk mengerti kendala tersebut perlu dipahami terlebih dahulu bahwa upah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Propinsi (Depeprov) dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko). Dewan ini terdiri dari tiga unsur (tripartit) yaitu unsur pekerja (Serikat Pekerja/Serikat Buruh), pengusaha (Apindo), dan pemerintah (Dinas/Instansi terkait, dan pakar atau perguruan tinggi). Sebaiknya perwakilan masing-masing unsur yang duduk di dewan pengupahan diberi mandat penuh dan mampu mengambil keputusan, memiliki data dan informasi yang lengkap di bidangnya, serta mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan bernegosiasi. Seperti unsur Apindo yang kebanyakan berasal dari personil manajemen perusahaan, memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan. Sehingga direkomendasikan unsur Apindo itu adalah pengusahanya sendiri, sehingga bisa cepat mengambil keputusan.


Masing-masing unsur punya misi dan kepentingan sendiri. Oleh karena itu untuk merumuskan dan menentukan besarnya upah, maka perlu menyatukan dan mempertemukan 3 kepentingan tersebut. Inilah kunci keberhasilan dalam perumusan dan penetapan upah minimum, berdasarkan pengalaman penulis sebagai Ketua Dewan Pengupahan Kota.


Unsur pengusaha berkepentingan dengan upah yang rendah agar tidak terlalu membebani biaya produksinya. Sedangkan unsur pekerja berkepentingan dengan upah yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Di lain pihak pemerintah berkepentingan agar upah buruh berada pada tingkat yang optimal yaitu tingkat yang layak bagi kehidupan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan investasi sehingga perusahaan tetap exist tidak bangkrut dan tutup, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan buruh kehilangan pekerjaannya alias menganggur.


Kalau dilihat ketiga kepantingan tersebut adalah saling bersinggungan satu sama lain dan tidak terpisahkan, dan bahkan saling membutuhkan. Pekerja berkepentingan dengan kelangsungan hidup perusahaan karena merupakan lapangan pekerjaan mereka. Perusahaan berkepentingan dengan kerja keras pekerjanya untuk produktifitas perusahaannya. Pemerintah membutuhkan kedua hal tersebut berjalan dengan baik, demi kesejahteraan masyarakatnya dan perkembangan perekonomian daerahnya.


Sikap yang dibutuhkan dari ketiga pihak tersebut adalah pihak pengusaha/Apindo memperkirakan tingkat upah yang layak bagi buruh, meskipun pengusaha berusaha menekan biaya produksi untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Bagi pekerja juga perlu memperjuangkan upah yang rasional dan layak untuk kehidupannya. Pihak pemerintah dengan berbekal regulasi dan kewenangan yang dimiliki mangatur keseimbangan dari kedua kepentingan tersebut diatas dalam perundingan untuk mencapai musyawarah menuju mufakat, sehingga dapat dihasilkan kesepakatan angka upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, tanpa tekanan-tekanan pihak tertentu.


Tentang tahapan penetapan UMK, mulai dari penetapan dan pengesahan tata tertib dewan pengupahan, survei pasar terhadap jenis komoditas kebutuhan hidup, penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar untuk menentukan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Terjadi perdebatan dalam dua hal yaitu tentang besarnya KHL dan besarnya UMK terhadap KHL.


Dalam kaitan KHL yang ditetapkan dengan 46 item jenis kebutuhan di dalamnya, ada pekerja di daerah-daerah tertentu yang merasa puas dan ada pula yang merasa kurang puas. Bahkan ada yang tidak puas sehingga melakukan aksi massa dengan mengerahkan buruh yang ada. Tetapi karena survei pasar dan perhitungan penetapan KHL tersebut dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari 3 unsur, mestinya sudah memenuhi aspirasi ketiga pihak. Seperti di Kota Depok, KHL yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan disepakati dan disetujui oleh ketiga pihak sehingga tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah karena perumusan KHL tersebut berdasarkan hasil survei nyata di 4 pasar tradisional oleh tim survei yang terdiri dari 3 pihak tersebut.


Menjadi rumit tatkala mulai penetapan besarnya UMK. Meskipun sudah dihasilkan angka KHL, tetap terjadi perdebatan di dewan pengupahan, terutama antara Serikat Pekerja dan Apindo. Pekerja menginginkan tingkat upah adalah sebesar KHL atau lebih tinggi. Yang selama ini lebih rendah dari KHL, meskipun telah dijanjikan lama bahwa upah minimum akan sama dengan KHL. Sebaliknya Apindo menginginkan upah di bawah KHL karena merasa berat dengan pembayaran upah sebagai biaya produksinya. Kalau perbedaan antara kedua pihak ini cukup tajam, maka pemerintah akan sulit menengahinya.


Yang diperlukan adalah agar ada mutual understanding dan mutual trust dari semua pihak dalam penentuan UMK. Sehingga bisa terjadi dialog dan perundingan menuju kesepakatan UMK. Hal lain yang perlu diingat adalah UMK tidak hanya ditentukan oleh KHL. Tetapi juga oleh tingkat inflasi, kemampuan perusahaan, kondisi pasar kerja, usaha marjinal, upah daerah sekitar, dan kondisi perekonomian daerah. Berhubung ada faktor penentu lainnya bagi UMK, makanya bisa terjadi bahwa UMK tidak sama dengan KHL, bisa lebih besar dari/sama dengan/lebih kecil dari KHL. Sehingga jika kita mengharapkan UMK akan lebih besar dari KHL, satu-satunya jalan adalah mengupayakan agar keenam faktor penentu UMK lainnya mempunyai kondisi baik dan dapat menunjang UMK yang lebih tinggi.


Dalam proses penetapannya ada yang berjalan sesuai dengan aturan yaitu UMK ditetapkan oleh Dewan Pengupahan melalui Berita Acara, diajukan ke Bupati/Walikota yang selanjutnya Rekomendasi Walikota kepada Gubernur untuk penetapannya. Untuk Kota depok berlangsung sesuai dengan aturan ini, dan saat ini sedang menunggu penetapan UMK tersebut oleh Gubernur Jawa Barat. Tetapi ada juga daerah yang tiak bisa mencapai kesepakatan Dewan Pengupahan seperti ini, yang pada akhirnya besaran UMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota.


Jika diamati komentar para pihak, baik terkait maupun tidak, ada pihak yang meragukan unsur KHL tidak merepresentasikan kebutuhan pekerja, meragukan kinerja Dewan Pengupahan, meragukan survei pasar, dan lain-lain. Ada yang menganggap bahwa pekerja dirugikan, pengusaha dirugikan, pemerintah tidak menjalankan aturannya, dan lain-lain. Tetapi juga tidak sedikit pihak yang mengapresiasi kinerja Pemerintah melalui Dewan Pengupahannya. Seperti di Kota Depok Dewan Pengupahan telah menetapkan UMK 2012 sebagai berikut: sebesar Rp 1.424.797, untuk kelompok UMK (usaha garmen dan usaha yang tidak termasuk kelompok I dan II), sebesar Rp 1.453.875, untuk kelompok II (usaha kimia dasar organik dan beberapa jenis usaha lainnya), dan Rp 1.497.491, untuk kelompok I (usaha kimia dasar anorganik). Disampaikan kepada Walikota dan Rekomendasi Walikota Depok telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk penetapan oleh Gubernur.


Besaran UMK 2012 yang dihasilkan tersebut mendapat respon positif dari publik tak terkecuali buruh. Pengurus FSPMI Kota Depok menyambut gembira penetapan UMK tersebut seperti dipublikasikan oleh salah satu Media Cetak. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Depok khususnya Dewan Pengupahan Kota. Depok. Meskipun angka KHL tersebut dinilai sebagian buruh belum layak, tapi kesesuaian UMK dengan nilai KHL telah menunjukkan kinerja Pemkot Depok yang peduli terhadap rakyat kecil dalam hal ini kaum buruh. Kaum buruh berjanji akan memberikan kejutan kepada Pemkot Depok, dan akan memajukan Kota Depok dengan meningkatkan produktivitas kerja buruh.


Di samping itu beberapa perwakilan perusahaan yang berkonsultasi ke Dinas Nakersos tentang besaran UMK sebagai bahan perencanaan anggaran perusahaannya, juga menyatakan tidak berkeberatan dengan besaran UMK tersebut (yang sama dengan KHL) karena memang sudah masuk dalam budget mereka, bahkan pembayaran upahnya sudah berada di atas angka tersebut.


Sedangkan bagi perusahaan yang mempunyai kemampuan finansial terbatas sehingga tidak bisa memenuhi angka UMK tersebut, dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Demikian sekelumit tentang penetapan UMK 2012, semoga dapat menjadi kebaikan bagi pihak terkait. Insya Allah. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Opini


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan artikel ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!