Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 12:44:22 WIB
RAKYAT SUMBAR

PT SP Dinilai tak Realistis Soal Kenaikan Harga Semen

Padang Ekspres • Kamis, 28/07/2011 12:18 WIB • (no) • 349 klik

Padang, Padek—DPRD Sumbar menilai keputusan PT Semen Padang menaikkan harga semen karena alasan dampak pembatasan tonase, tidak realistis. Selain  bentuk pembangkangan terhadap amanat UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kenaikan biaya angkut sedianya jangan dibebani pada masyarakat Sumbar.


“Itu artinya PT Semen Padang (SP) telah mencari keuntungan ilegal dengan menaikkan harga karena pembatasan tonase. Kenaikan harga produk tidak ditentukan oleh ongkos angkut barang.

Tetapi tetap berdasarkan perhitungan biaya produksi. Sebab, jika biaya produksi naik, maka harga juga naik. PT SP tentu tahu benar perhitungan ekonomi tersebut,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumbar, HM Nurnas, dalam jumpa pers di ruang kerjanya, kemarin (27/7). Hadir pada jumpa pers situ Wakil Ketua HM Tauhid, serta anggota Bachtul, Israr Jalinus, Djonimar Boer, Yulman Hadi, Sultani, dan Novrizon.


Komisi III menyatakan kecewa dengan keputusan PT SP bila kenaikan harga semen akibat kebijakan pembatasan tonase.  Mestinya, kata Nurnas, PT SP mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari pemerintah yang semestinya menegakkan undang-undang.
Apalagi, tambah Nurnas,  dalam pertemuan dengan Gubernur Sumbar, direksi PT SP pernah berjanji akan membantu membangun daerah Sumbar pascagempa 2009. “Berarti PT SP telah mengingkari janjinya sendiri.


Karena tidak mau ikut mendorong dan membantu upaya penertiban muatan yang tujuannya selain untuk kelancaran pembangunan daerah, juga untuk keselamatan masyarakat, termasuk sopir truk,” katanya.


Akibat tidak mendukung kebijakan pemerintah tersebut, DPRD Sumbar mengancam penyerahan lahan seluas 412 hektare yang baru mendapat izin dari Menteri Kehutanan tersebut, akan ditinjau ulang. Sebab, selain tidak memberi kontribusi kepada daerah, PT SP juga tidak mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah daerah. Selain itu, juga tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan dan sosial.


“Lahan deposit untuk PT SP seluas 412 ha itu harus ditinjau ulang. Kalau memang PT SP tidak sanggup melaksanakan kebijakan pemerintah Sumbar, kita bisa berikan kepada investor lain. Apalagi dari awal  PT SP tidak peduli dengan pemerintah provinsi dalam menyiapkan regulasi menyangkut lahan deposit semen dalam RTRW yang berada pada kawasan hutan lindung tersebut,” ungkap Bachtul.


Anggota Komisi III lainnya, Israr Jalinus, mengungkapkan, PT SP mesti bercermin pada sejarahnya. Bahwa, ketika PT SP dalam hampir bangkrut, masyarakat Sumbar menyelamatkannya melalui dana APBD. “Melihat kejadian sekarang, PT SP tidak lebih seperti kacang lupa kulitnya. Bukan tidak mungkin akan terjadi lagi spin off nantinya,” ucapnya.


Ditambahkan Yulman Hadi, PT SP seharusnya mendukung kebijakan pemerintah, bukan melakukan perlawanan dengan menaikkan harga. Sebab, pertimbangan kenaikan harga mesti memperhatikan mekanisme pasar berdasarkan analisa supply dan demand. “Aneh rasanya, penegakan aturan dilawan dengan menaikkan harga,” ujarnya.


Selain itu, anggota dewan juga menilai kenaikan harga semen merupakan keputusan yang tidak berpihak pada masyarakat. Apalagi, sekitar bulan Agustus nanti, bantuan gempa tahap III akan dicairkan untuk korban gempa. “Mestinya mereka membantu dengan memberikan harga khusus kepada korban gempa ini, bukan malah menaikkan harga,” tutur Novrizon.


Masih Batas Wajar
Menanggapi itu, Kepala Biro Humas PT SP, Daconi menjelaskan, kenaikan harga semen sudah mempertimbangkan segala hal. Termasuk mengakomodir kemampuan masyarakat membeli semen. Kenaikan harga semen ini, menurutnya, untuk menutupi atau mengurangi beban ongkos angkut.


“Kita tetap mengakomodir keinginan dan kemampuan masyarakat. Sebagai BUMN kita juga masih cukup berpihak pada masyarakat, sebab kenaikan harga itu tidak begitu signifikan,” katanya saat dihubungi Padang Ekspres.


Dijelaskannya, kenaikan harga itu masih batas wajar. Alasannya, kenaikan harga baru didasarkan pada ongkos angkut hasil produksi, belum perhitungan ongkos angkut bahan baku, seperti batu bara, tanah liat dan sebagainya yang juga naik.


Sebelumnya, secara resmi PT SP telah mengumumkan kenaikan harga semen di Sumbar dan luar Sumbar, karena dipicu oleh kenaikan ongkos angkut hingga 100 persen. Untuk Sumbar di tingkat distributor naik 3,7 persen atau berkisar Rp 54.000 hingga Rp 56.000 per sak. Sedangkan di luar Sumbar, seperti Riau, Jambi, Sumut, Sumsel dan Bengkulu naik hingga 23 persen di tingkat distributor. (no)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!