Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 03:53:29 WIB
PRO SUMBAR

Mutasi Guru Bergejolak

Kadisdik: Penting untuk Pemerataan

Padang Ekspres • Kamis, 21/07/2011 13:23 WIB • Yuwardi • 475 klik

Padangpanjang, Padek—Mutasi 42 guru SMA/SMK dan 40 guru SLTP oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padangpanjang pada Tahun Ajaran (TA) 2011-2012, menimbulkan gejolak di sejumlah kalangan seperti guru, siswa dan alumni.


Pasalnya, kebijakan mutasi guru ke sejumlah sekolah negeri dan swasta tersebut, berakibat sejumlah guru terancam kehilangan tunjangan sertifikasi karena jam tidak mencukupi sesuai tuntutan sertifikasi tersebut.


Akibatnya, sebanyak 10 orang guru hingga saat ini belum melapor ke sekolah tempat tugas baru mereka, sebagai bentuk penolakan mutasi yang tidak mengkaji kebutuhan sekolah tujuan.


Lebih parahnya, 34 guru bersertifikasi dimutasi ke sekolah swasta, sementara sekolah swasta kehilangan jatah murid akibat kebijakan wali kota untuk menerima seluruh anak Padangpanjang di sekolah negeri.


Menyikapi hal ini, DPRD Kota Padangpanjang dalam hearing yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padangpanjang Novi Hendri, Rabu (20/7) kemarin, mencerca Kepala Dinas Pendidikan setempat dengan berbagai pertanyaan terkait kebijakan mutasi yang tidak melihat kondisi terkini.


Secara bergantian, Ketua Komisi III Syafrizal, Ketua Komisi I Desva Remindo, Ketua Komisi II Abrar dan sejumlah anggota DPRD, Delfian Mansur, Mesra, Kamrita dan Yulius Kaisar, mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan terhadap mutasi guru-guru tersebut.


Sebab dari informasi di lapangan dan pengaduan yang diterima DPRD, sejumlah guru yang dimutasi baik ke sekolah negeri maupun ke swasta tersebut ada yang kekurangan jam mengajar, bahkan ada guru kehilangan jam mengajar.


“Di sini kita mempertanyakan apakah kebijakan ini dilakukan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah tunjuan. Jika ini dikoordinasikan, tentu mutasi tersebut tidak akan menimbulkan gejolak karena mereka tidak kehilangan hak mereka sebagai guru sertifikasi,” ujar Desva Remindo.


Syafrizal menuding Dinas Pendidikan telah merusak sistem proses pendidikan di Kota Padangpanjang. Sebab, sejumlah guru yang dimutasi tidak mau melaksanakan tugasnya karena jam mengajarnya yang dulu cukup, kini menjadi berkurang. Sehingga siswa yang seharusnya belajar, kini malah tidak memiliki guru untuk bidang studi tertentu itu.


Sementara itu, Kepala Disdik Kota Padangpanjang, Kenedi menyebutkan mutasi ini telah melalui proses selama 1,5 tahun sebelumnya.
Mutasi dilakukan bertujuan memberikan pemerataan kualitas pendidikan di sekolah negeri dan swasta. Sedangkan objektif mutasi guru terdapat dua bagian yakni reward dan punishment, melalui rekomendasi dari kepala sekolah masing-masing.


“Pihak dinas soal mutasi ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak sekolah, untuk menentukan siapa guru-guru yang akan diberikan reward dan punishment tadi. Jadi sama sekali tidak ada intervensi terkait pemindahan seorang guru ke sekolah barunya,” kata Kenedi.


Kepada pihak sekolah swasta, Kenedi mengatakan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi tentang kebutuhan terhadap guru bidang studi di sekolah bersangkutan. “Hanya saja, kenapa saat ini jam mengajar di sekolah swasta tersebut menjadi berkurang karena pemko membuat kebijakan menerima seluruh anak-anak kita di sekolah negeri,” katanya.


Pendapat lain disampaikan Ketua DPRD Novi Hendri, kebijakan Disdik dalam mutasi guru ini terlihat tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Ini dibuktikan dengan mutasi yang dialami salah seorang guru senior di SMAN 1 yang dipindahkan ke SMAN 2.


“Apa yang menjadi alasan bagi Disdik memutasi guru senior tersebut. Padahal kita semua tahu bahwa guru ini sangat bagus dan berprestasi. Saya menilai mutasi ini kental dengan tekanan politis oleh oknum pejabat,” tegas Novi.


Dikatakannya, tidak hanya yang bersangkutan menolak mutasi, pihak SMAN 1 dan murid serta alumni menyesalkan mutasi tersebut. Mereka mengadukan hal ini kepada DPRD mengingat kualitas pendidikan di SMAN1 sebagai sekolah SBI. (*)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Dari : adi
Rabu, 27/07/2011 - Jam 00:19 WIB
mutasi kyk gini jelas banget politiknya,demi kepentingan beberapa org teraniaya bbrepa orang,politik kejam rakyat tak berdaya tersiksa, pakah begini potret negeri kita? Pemerintah jangan main tangan besi, ingat kehidupan alam akhirat nanti, rakyat mengutukmu wahai penguasa yang zalim.....
Dari : aqilla
Jumat, 22/07/2011 - Jam 20:59 WIB
sbgai slh1 siswa SMAN1 pp,kita mmg sgt tdk stju dg mutasi yg sprtinya trsa politiknya. dsni kt ingn mngaskn bhwsnnya jk mmg hrs mutasi it diadakn sbaiknya dg alsn yg jls dn logis shgga dpt dtrma olh sswa.dn shrsnya mutasi tdk dlkukan kpda byk guru.ini tntu sj mmbuat krugian yg bsar trutma bgi sswa. kita khlgan guru2 yg shrsnya bs mngjar pd jm trsbut. mutasi jls mmbuat smw proses pbm mnjdi trganggu dn nyris lmpuh pd awal th ajrn ini.kita mengutuk mutasi!


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!