Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 18:32:12 WIB
RAKYAT SUMBAR

Prajurit TNI jangan Cengeng

Kasum: Mengabdilah tanpa Pamrih

Padang Ekspres • Kamis, 07/07/2011 12:39 WIB • ricco mahmudi • 1613 klik

Malalak, Padek—Kepala Staf Umum (Kasum) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Letjen Johanes Suryo Prabowo meminta prajurit TNI tidak manja, tak mengharapkan tanda jasa dan mengabdi pada negara tanpa pamrih.


”Saya tidak ingin, seluruh prajurit TNI manja dan bekerja mengharapkan pamrih atau tanda jasa. Bagi prajurit seluruhnya telah diperhatikan oleh pimpinan, dan nantinya kalau dianggap berjasa, pasti akan diberikan tanda jasa. Untuk itu, saya harap prajurit tidak mengemis dan berharap mendapatkan tanda jasa,” ujar Letjen Johanes Suryo Prabowo, di hadapan prajurit yang ikut dalam Tim Ekspedisi Singgalang, kemarin (6/7).


Setiap prajurit diharapkan tidak mengklaim dirinya hebat dalam menjalankan tugas. Kalau itu mereka lakukan, maka pengabdian yang dilakukan atau dijalankan selama ini akan sia-sia. ”Kami para petinggi TNI akan terus memantau kinerja dan bakti prajurit yang mereka lakukan selama ini. Kepada prajurit yang berprestasi pasti akan diberikan penghargaan,” jelasnya.


Penghargaan, sambung Johanes, dipastikan akan diberikan bagi seluruh prajurit. Yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit jangan sampai meminta untuk diberikan penghargaan dalam bentuk apa pun.

”Kami mendidik prajurit bukan untuk menjadi manja. Prajurit TNI bertugas membela negara tampa pamrih. Jangan hanya bekerja sedikit lalu minta tanda jasa. Apakah benar mereka telah bekerja semestinya di tengah masyarakat,” paparnya.


Program Tahunan

Di tempat yang sama, Waka Puspen TNI Brigjen TNI Avianto mengatakan, kegiatan ekspedisi akan dijadikan program tahunan di jajaran TNI. Nantinya dalam program ini tetap akan dilibatkan semua unsur dan bahkan dari pemerintahan.


”Untuk kegiatan itu kami akan menyiapkan anggarannya. Kegiatan seperti ini akan dilakukan di seluruh daerah. Kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah setempat mengetahui potensi daerah dan potensi bencana di daerah tersebut,” ujar Avianto, kemarin (6/7).


Dilanjutkan Avianto, kegiatan ekspedisi tahun depan akan memperluas daerah jangkauan. Dengan program ini, diharapkan masyarakat peduli dengan lingkungan. Untuk prajurit, bisa menambah ketajaman di medan tempur.


”Rencananya tahun depan akan melibatkan seluruh unsur TNI yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Untuk Ekspedisi Singgalang telah memasuki tahap akhir,” paparnya.


Tim Ekspedisi Singgalang yang masih berada di kawasan Malalak, Kabupaten Agam, akan menyelesaikan tugas mereka dan segera akan pulang Senin (11/7). Sementara seluruh informasi dan temuan tim ada yang ditinggalkan di Sumbar dan ada yang masih diteliti oleh peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang ikut dalam tim. (kd)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita
Minggu, 09/10/2011 - Jam 20:40 WIB


Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya.

Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor.

Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 (9 tahun setelah perang gerilya) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara (disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih (tidak gratis) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara (bukan untuk kepentingan TNI).

Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua. Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh Indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora di Kalimantan, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami.

Menurut penuturan para Istri Tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, maka keluarga (istri dan anak) telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil.

Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50-an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu (orang bilang tempat jin buang anak), listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahun 70-an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni.

Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar , untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang.
Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang.

Tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu manajemen perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan, yaitu dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel (tahun 60 sampai dengan awal tahun 70-an).
Dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, uang kompensasi tersebut dipakai TNI untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa, (tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas yang denagn seenaknya sewaktu-waktu dapat digusur), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, malah dibatalkan oleh Institusi asalnya dalam hal ini TNI.

Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP - 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal (disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti dan kemudian tidak jelas penyelesaiannya.

Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa: bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam (entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi rumah dinas).
Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas untuk dapat dibeli oleh penghuni, maka penghuni merenovasi sesuai dengan kebutuhannya mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstruksi lama.

Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam.
Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas, dengan ketentuan antara lain :

• Bila dilepas uang masuk kas Negara.
• Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ).

Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas,isi surat antara lain :
Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya.

Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon, perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru.

Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam, antara lain berisi :
• Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara.
• Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara (golongan III) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.
• Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan/TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan/TNI guna pengadaan tanah/rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan/TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam/TNI tidak dapat/tidak boleh menerima langsung hasil penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam/TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya.

Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami/ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni.

TNI kekurangan rumah dinas untuk para prajurit aktif !!!!!. Mari kita kedaerah Cibubur, Cipayung, Bambu Apus dan Cilangkap yang wilayahnya dekat dengan Mabes TNI, disana banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi dan telah menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI.

Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1.500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi, tetapi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset - aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah.

Masalah perumahan TNI AD, sekarang abad melinium Jakarta menjadi metropolitan tidak bertepi, dimana perumahan 50 tahun yang lalu (banyak yang menolak menempati karena tempat “jin buang anak”) telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak-anaknya, yang jengkel dan was-was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka......!!!!!!!!!


Dari : susanto
Senin, 29/08/2011 - Jam 10:30 WIB
semngat dan teruz mju jgn putuz asa,,
berjuanglh demi membela Tanah Air Indonesia...
aq bangga dengan TNI AD,,,
cayooo,,,,
Dari : amor
Rabu, 17/08/2011 - Jam 18:43 WIB
pengabdian dan membela negara adalah salah satu tugas tni tp,tni jg manusia biasa yg punya hak utk hidup sejahtera pak..!!oleh krn itu tolong diperhatikan kesejahtraan klurgax..!!
Dari : setia
Minggu, 14/08/2011 - Jam 13:29 WIB
TNI juga manusia, kami setuju bahwa TNI wajib mengabdi bagi nusa dan bangsa yaitu indonesia, akan tetapi tolong pikirkan kesejahteran keluarga TNI khususnya anak buah....
Dari : handoko
Kamis, 11/08/2011 - Jam 14:54 WIB
maju terus pantang menyerah tni


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!