Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 07:44:35 WIB
BERITA DAERAH

Kota Bukittinggi

Anggota Gabpeknas Bukittinggi Resah

Padang Ekspres • Berita Ekonomi • Sabtu, 02/07/2011 11:38 WIB • (edi/mg8) • 493 klik

Bukittinggi, Padek—Persaingan bidang jasa konstruksi di Kota Bukittinggi mulai tidak sehat. Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gabpeknas) diisukan tidak diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Informasi itu disebarkan diduga mengganjal perusahaan yang tergabung dalam jasa konstruksi ini tidak mendapatkan pekerjaan.


Informasi itu diedarkan berpijak pada SK PU 154 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang Memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional, tertanggal 14 Juni 2011 ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.


”Akibat informasi yang tidak bertanggung jawab disebarkan oknum-oknum dari asosiasi lain telah menyebabkan 49 perusahaan yang tergabung dalam Gabpeknas Bukittinggi menjadi resah,” kata Ketua Gebpeknas Bukittinggi, Deddy Moeis didampingi Sekretaris, Mhd Addin, kepada wartawan, kemarin.


Untuk membuktikan informasi tersebut, keduanya  mempelajari poin demi poin SK PU. “Ternyata tidak satu poin pun dalam SK PU 154 tersebut menyatakan, Gabpeknas terancam dikeluarkan atau tidak diakui LPJKN,” ujar Deddy Moeis.


Dalam SK PU 154, diakui Deddy, tercatat 12 asosiasi/gabungan, 9 asosiasi profesi, 26 universitas, 34 pakar dan 9 instansi pemerintah yang masuk dalam Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang Memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional.


”SK PU 154 tersebut baru bersifat sementara, karena akan dilanjutkan dengan seleksi berikutnya sehingga dipastikan ada sejumlah asosiasi/gabungan yang akan tergusur. Kabar terbaru yang kami dapat, empat asosiasi perusahaan juga telah rontok sehingga saat ini hanya bertahan 8 asosiasi perusahaan,” jelas Deddy saat jumpa pers tak mau menyebutkan siapa oknum tersebut termasuk asosiasinya.


Secara terpisah, Ketua LPJK Sumbar, Lukman Gindo menyebutkan tidak ada aturan yang mengatakan Gabpeknas atau apa pun nama asosiasinya tidak dibolehkan beraktivitas. Gabpeknas dan asosiasi lain tetap boleh mengembangkan usahanya atau menjalankan tender.


Menurutnya, SK PU 154 itu mengarah pada posisi jabatan di LPJKN atau LPJKD. Artinya, asosiasi harus mendaftar ke PU untuk bisa dipilih menduduki jabatan di LPJK.


“Gabpeknas sendiri tidak mendaftar, berarti orang-orangnya tidak bisa menduduki jabatan baik di LPJKN maupun di LPJKD,” terangnya.  Gindo menuturkan di Indonesia ada sekitar 60 buah Asosiasi, namun yang mendaftar ke PU hanya 12 Asosiasi Perusahaan dan sembilan asosiasi profesi. (edi/mg8)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!