Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 09:47:43 WIB
PRO SUMBAR

Tak Sanggup Silakan Mundu

Wako Padang Lantik Tujuh Kepala SKPD

Padang Ekspres • Selasa, 14/06/2011 12:40 WIB • (ayu) • 602 klik

Ambil Sumpah: Wali Kota Padang Fauzi Bahar memimpin prosesi pembacaan sumpah tuj

Padang, Padek—Gerbong mutasi di jajaran eselon II di lingkungan Pemko Padang kembali bergulir. Tujuh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dimutasi. Wali Kota Padang Fauzi Bahar berharap mutasi, rotasi dan promosi ini berdampak pada peningkatan kinerja SKPD.


Ketujuh pimpinan SKPD itu; Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Hariadi Dahlan dimutasi ke Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menggantikan Heryanto Rustam. Sementara Heryanto Rustam dimutasi menjadi Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Badan KB dan PP). Edwar Imunisman sebelumnya Kepala Badan KB dan PP menjadi Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan (BMPPK).


Selanjutnya Wedistar, dari staf ahli bidang pemerintahan menjadi kepala DKP. Jabatan Wesistar digantikan Hasrul Piliang. Sedangkan Syahrul, dari sekretaris Bappeda dipromosi menjadi kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) menggantikan Corry Saidan. Cory jadi Kepala Dinas Pertenakan Kehutanan dan Perkebunan (Disnakhutbun).  


”Saya minta bekerjalah dengan rasa tanggung jawab dan bentuklah tim kerja yang solid. Sehingga, kinerja yang dihasilkan semakin meningkat. Laksanakan amanah sebaik-baiknya,” ujar Fauzi Bahar. Dalam waktu dekat, akan dimutasi kepala Dinas Pasar, Kesehatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.


Ketiga dinas itu menyusul karena sedang melakukan pembenahan internal di SKPD masing-masing. Fauzi juga menantang pimpinan SKPD yang tak sanggup menunaikan jabatan barunya agar mengundurkan diri sebelum gerbong mutasi kedua dilakukan. ”Kalau masih ada kepala dinas yang mengundurkan diri dengan posisinya saat ini silakan saja. Lebih cepat lebih baik mengajukan keberatan pada saya,” katanya.


Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Jumadi, menuturkan dalam menempatkan pegawai hendaknya berdasarkan kemampuan dan disiplin ilmu. ”Kami melihat masih ada dalam penempatan personel tidak tepat, sehingga berdampak terhadap kinerja SKPD,” ungkap Jumadi sembari mengingatkan Pemko harus belajar dari pengalaman sebelumnya.


Pengamat hukum tata negara dari Unand, Yuslim mengingatkan agar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memberikan rekomendasi secara tepat. Sehingga, calon tersebut benar-benar layak, dan memiliki kompetensi di bidangnya. ”Pimpinan daerah juga harus selektif dan jeli melihat kemampuan dari jajaran di bawahnya,” sebutnya. (ayu)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!