Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 15:01:08 WIB
RAKYAT SUMBAR

Gebrak Triarga-TV dan Rakyat Sumbar Utara

Padang Ekspres • Minggu, 05/06/2011 11:24 WIB • H Sutan Zaili Asril • 938 klik

St Zaili Asril

KINI sudah menjadi satu fakta atau realitas obyektif, ada dua media dua moda yang berbasis di Kota Bukittinggi dengan coverage wilayah dan melayani masyarakat di Provinsi Sumatera Barat bagian utara. Suratkabar (media cetak) Harian Umum Rakyat Sumbar Utara dan Stasiun Televisi Triarga-TV. Belum ada perkembangan serupa di kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat, selain di Kota Padang sebagai ibukota provinsi.


”Memiliki sendiri” suratkabar harian dan stasiun televisi lokal—secara keberadaan dan peranan media—dapat kita pandang sebagai ”prestise yang prestisius”. Lebih dari sebatas kebanggaan dan konfidensi, secara interdependen/multidependen (saling membutuhkan), antara pemerintah kota dan masyarakat Kota Bukittinggi—sebagaimana kota/kabupaten dan masyarakat di wilayah hinterland-nya, tidak lagi termarginalkan dalam pemberitaan perkembangan dan dinamika daerah dan masyarakat daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat bagian utara tersebut karena sudah ada ”media sendiri”.


Itulah yang dapat dikemukakan berkaitan selamatan/syukuran dan fenomena satu tahun usia surat kabar Harian Umum Rakyat Sumbar Utara dan sekaligus (menjelang) dua tahun pula usia dan naik kantor baru stasiun televisi Triarga-TV, di halaman parkir kantor kedua media di Jalan Kapehpanji KM 3 Jalan Raya Bukittinggi-Padang, Rabu (1/6).


MEMANG sejak semula, berdasarkan peluang yang terbuka dari regulasi (peraturan perundang-undangan) bagi masyarakat yang bergerak di bidang media, baik media cetak (Undang-Undang/UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas—perubahan UU No 1/1995, dan UU No 40/19995 tentang Pers), media televisi dan radio (UU No 40/2007, UU No 32/2002 tentang Penyiaran, dan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi), dan media maya (UU No 40/2007 dan UU No 11/2008 tentang UTE), usaha/industri media dapat tumbuh dn berkembang sampai ke daerah kota dan kabupaten di luar ibukota negara dan ibukota provinsi, dalam mendukung (berdimensi) penyelenggaraan otonomi daerah.


Pertama, betapapun, surat kabar harian yang diterbitkan di ibukota provinsi—Kota Padang untuk Provinsi Sumatera Barat, disadari dan atau tidak disadari, akan tetap didominasi oleh hasil-hasil liputan/berita/laporan seputar provinsi, ibukota provinsi, dan kota-kota besar lain (Bukittinggi dan Payakumbuh)—bahkan secara perhatian pun. Sebaliknya, hasil-hasil liputan/berita/laporan dari kota/kabupaten lainnya di provinsi Sumatera Barat akan termarginalkan.


Dengan latarbelakang pikir, misi mulia, dan peluang yang tercipta dari regulasi itu, Harian Umum Rakyat Sumbar Utara—dengan homebase Bukittinggi, sebagai satu entitas media dari Harian Pagi Padang Ekspres Group, diterbitkan. Harian Rakyat Sumbar Utara dimaksudkan lebih memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat pada wilayah delapan kota/kabupaten (kota-kota Bukittinggi, Payakumbuh, Padangpanjang, dan kabupaten-kabupaten Agam, Limapuluhkota, Tanahdatar, Pasaman, dan Pasaman Barat).


Kedua, akan hal (stasiun tekevisi) Triarga-TV (PT Triarga Media Televisi) dengan coverage lebih luas (kota-kota Bukittinggi, Payakumbuh, Padangpanjang, Solok, dan bagian timur kabupaten Agam, bagian barat Tanahdatar, seluruh Kabupaten Solok) dari kanal Padang (yang sebatas Kota Padang, Pariaman, sebagian Kabupaten Padangpariaman), secara latar belakang pikir dan peluang yang terbuka dari regulasi (UU No 32/2002 dan UU No 36/1999) memang berdimensi otonomi daerah—penyelenggaraan otonomi daerah. Apalagi, pancaran stasiun TV lebih membawa pengaruh yang lebih efektif dibandingkan media cetak dan radio serta internet—bahkan media sosial—karena lebih luas dan masif.


Sebagaimana tertuang pada UU No 32/2002 tentang Penyiaran, hanya dikenal tiga bentuk stasiun TV. Yaitu, televisi nasional/publik—tegasnya TVRI (dibiayai APBN), stasiun TV lokal, dan stasiun TV komunitas (tidak boleh beriklan). Semua stasiun TV yang berkantor pusat di Jakarta, sesungguhnya, adalah stasiun TV lokal Jakarta. Karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak dibolehkan mengelola langsung stasiun TV (pascaberlaku UU No 32/2002), khususnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mendayagunakan stasiun TV lokal di daerahnya untuk sosialisasi kebijakan dan publikasi pelaksanaan/hasil-hasil pembanguznan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk kerja sama program.


SUNGGUH satu pernyataan dalam ungkapan yang sangat cerdas dari Wali Kota Bukittinggi H Ismet Amziz SH maupun Bupati Agam Ir H Indra Catri MSP saat selamatan/syukuran Rakyat Sumbar Utara/Triarga-TV yang disiarkan langsung Triarga-TV itu sama menyampaikan kesepakatan dan tekad mereka berdua untuk membesarkan kedua media (Harian Umum Rakyat Sumbar Utara dan Triarga-TV), dengan prakondisi/syarat kedua media juga membesarkan mereka (dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan akselerasi pembangunan kedua kota/kabupaten) demi memajukan daerah dan meningkatkan kesejahtreraan masyarakat.


Memang, seperti pengalaman luar biasa Wakil Gubernur Jawa Tengah Rutriningsih saat masih menjabat Bupati Kebumen, mendayagunakan stasiun TV dibangunnya (sebelum UU No 32/2002) dalam memerintah dan mengakselerasi pembangunan. Misalnya, Bupati Rutriningsih muncul satu jam pagi dan satu jam sore di TV-nya dalam berkomunikasi dan mengakses masyarakatnya, serta mendisiplinkan aparat/satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Kebumen, dan seakan apa kegiatannya belum cukup sebelum dipublikasi TV—yang kini di-BKO-kan ke swasta bernama Ratih-TV itu. Bravo Pak Wali dan Pak Bupati, insya Allah. (*)
H Sutan Zaili Asril

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!