Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 05:33:01 WIB
PRO SUMBAR

UMP Sumbar masih Diperdebatkan

Apindo Tuding Survei KHL Asal-asalan

Padang Ekspres • Jumat, 25/10/2013 10:36 WIB • Gusti Ayu Gayatri • 794 klik

UMP

Padang, Padek—Ra­pat pem­­­bahasan upah minimum provinsi  (UMP) Sumbar 2014 berjalan alot. Masing- ma­­sing un­sur yang ter­ga­bung da­lam de­wan pengu­pa­han belum satu persepsi ter­kait indikator standar ke­butu­han hidup layak (KHL). Se­jum­lah argumen antar-un­sur muncul pada pembahasan itu.

 

Pantauan Padang Ekspres di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, ke­ma­rin (24/10), rapat diha­diri per­­wakilan pemda, Asosiasi Pe­­ngusaha Indonesia (Apin­do), serikat pekerja, Ba­dan Pu­sat Statistik (BPS) dan per­wakilan perguruan. 

 

Ketua Apindo Sumbar, Mu­­zakir Aziz menuding survei yang dilakukan sejumlah ka­bu­paten dan kota tidak valid. Dia menyebut data survei KHL sebagai data asli tapi pal­su (aspal). Pasalnya, survei yang dilakukan pemerintah ka­­bupaten/kota tak meli­bat­kan perwakilan Apindo secara me­nyeluruh.

 

Pemda, tambah Muzakir, ber­alasan anggaran daerah ter­ba­tas. Sehingga survei  KHL di­la­kukan sendiri oleh Dinas Te­na­ga Kerja kabupaten/kota. Pa­­dahal, lanjut dia, survei ha­rus melibatkan em­pat unsur: Apin­­­­do, pemerintah, serikat pe­­­ker­ja, BPS dan per­gu­ruan ting­gi.

 

“Bahkan ada juga survei KHL dilakukan dengan pen­catutan dan pemalsuan tanda-ta­ngan anggota Apindo. Kabu­pa­ten/kota yang melakukan itu bisa dituntut. Saya pu­nya bukti-buktinya,” ujarnya.

 

Lebih jauh ia menilai, sur­vei yang dilakukan pemkab/pem­­­ko hanya akal- akalan, agar ang­ka survei KHL, bisa le­bih ting­gi dari tahun lalu. Soal ini, dia menegaskan, Apin­do tidak dalam posisi meminta le­bih murah. Namun memin­ta penetapan upah yang wajar. Bah­­­­­kan, kata dia, d­a­lam per­hi­­tu­­­ngan survei KHL, ada pe­me­­rintah daerah yang me­ne­tap­­­kan hasil survei KHL yang le­­­bih ting­gi da­ri ha­sil sur­vei DKI.

”Ini kan sudah tak betul na­manya. Kita tak bisa terima ang­ka itu.

 

Makanya, kita  minta agar survei KHL yang dila­ku­­­kan kabupaten/kota di­ve­­­ri­fi­kasi ulang lagi,” min­ta­nya.

 

Muzakir me­nga­ta­kan, pe­ne­tapan UMP bu­kan untuk pe­­­kerja yang telah ber­ke­luar­ga, tapi untuk yang masih la­jang. Yakni, pekerja yang be­lum atau sudah 1 tahun be­ker­ja. UMP tidak bisa di­jadi­kan standar bagi pekerja yang te­lah lebih dari satu tahun be­kerja. “Jika perusahaan masih mem­bayarkan upah untuk te­n­aga kerja yang telah  ber­ta­hun-tahun bekerja, sama de­ngan UMP,  Apin­do ti­dak ber­tanggung jawab,” tegasnya.

 

Perwakilan Apindo lain­nya, Sa­muel ju­ga meng­kriti­si hasil sur­vei KHL yang dila­ku­­kan pemerintah kabu­pa­ten/kota. Ia me­ngikuti survei KHL di Kota Padang, dengan nilai KHL sebesar Rp 1, 408 juta. “Na­mun keti­ka dise­rah­kan ke Dis­na­ker pro­vinsi, ang­ka KHL-nya se­besar Rp 1, 6 juta,” ujar Samuel. 

 

Kepala Dinas Tenaga Ker­ja dan Transmigrasi Sum­bar Syof­yan mengatakan, per­hitu­ngan UMP Sum­bar ber­dasar­kan KHL terendah pa­da ka­bu­paten/kota di Sum­bar. Dia mengakui, sejauh ini pem­kab/pemko belum aktif men­du­kung  pembentukan dewan pe­ngupahan. Penentuan upah yang pro­porsional adalah ber­dasarkan survei KHL dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Saat ini, pe­nentuan upah masih me­nga­cu pa­da UMP. Padahal, penentuan sur­vei KHL berdasarkan ni­lai KHL te­rendah.

 

Ke depan, Syofyan berharap dalam penetapan upah, tidak lagi mengacu pada UMP, namun UMK (upah minimum kabupaten/

kota). “Di provinsi lain, pemkab/pemko te­lah memiliki dewan pengupahan ser­ta menetapkan UMK masing-ma­sing. Inilah yang perlu kita dorong ke depan. Pemkab/pemko juga harus aktif dalam mem­bentuk dewan pengu­pahan­nya,” ujarnya.

 

Terkait pernyataan Apindo yang meragukan hasil survei KHL, Syof­yan mengatakan, da­ta yang diserahkan pemkab/pem­ko adalah data legal. Karena dike­luarkan instansi resmi. “Apa­kah se­mua data survei KHL itu yang asal–asalan? Itu kan dike­luar­kan instansi resmi yang telah di­beri kewenangan oleh undang- un­dang,” ujarnya.

 

Rapat pembahasan UMP Sumbar 2014  kemarin be­lum menghasilkan kese­paka­tan stan­d­ar KHL yang akan dija­d­i­­kan acuan dalam penetapan UMP. Rapat akan dilan­jut­kan Se­nin (28/10). (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!