Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 15:53:31 WIB
NASIONAL

Hakim MK Terancam Dijemput Paksa

KPK Usut Peran Akil dalam Semua Sengketa Pilkada

Padang Ekspres • Sabtu, 12/10/2013 11:32 WIB • Redaksi • 387 klik

Jakarta, Padek—Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) men­dalami dugaan keterlibatan kole­ga Akil Mochtar sesama hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus suap pena­nga­nan sengketa pilkada. Seba­gai tahap awal, penyidik beren­cana me­manggil hakim MK Maria Farida dan Anwar Usman sebagai saksi untuk tersangka Akil.

 

Maria dan Anwar adalah dua hakim yang menjadi majelis hakim pleno perkara sengketa pilkada Gunung Mas, Kalteng, bersama Akil.  Tidak ada alasan lagi bagi Maria dan Anwar mau­pun hakim lainnya untuk tidak memenuhi panggilan penyidik. Selain KPK memiliki undang-undang yang khas, Presiden SBY sudah menegaskan tidak perlu izin khusus dalam pemeriksaan hakim MK. Kalau tetap mangkir, hakim bisa dijemput paksa.

 

SBY menegaskan, tidak di­perlukan izin apa pun dari dirinya un­tuk memeriksa pejabat negara, ter­masuk hakim konstitusi. Hal itu berlaku bagi pemeriksaan di ti­ga lembaga penegak hukum, yak­ni kejaksaan, kepolisian, serta KPK.

 

”Memang, dulu ketika polisi atau kejaksaan ingin memanggil atau memeriksa pejabat negara, harus ada izin presiden. Sekarang itu tidak diperlukan,” ujar SBY di Istana Merdeka, kemarin (11/10). Pernyataan tersebut sekaligus menjawab langkah Maria yang sebelumnya enggan memenuhi panggilan KPK secara langsung.

 

Sebagaimana diberitakan, hakim konstitusi asal Surakarta, Jawa Tengah, tersebut memang menyatakan siap diperiksa KPK. Namun, dia tidak bisa begitu saja memenuhi panggilan penyidik karena harus meminta izin pre­siden. Menurut Maria, langkah itu sesuai dengan UU MK.

 

Selain memastikan tidak perlu izin khusus, presiden me­nyinggung para pejabat negara yang ingin membangun dinasti politik. Meski tidak menyebut Ratu Atut sebagai contoh, SBY menegaskan pejabat daerah yang memiliki hubungan kekerabatan seharusnya membatasi diri. Meski, hal tersebut tidak diatur dalam UU atau bahkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

 

”Saya beberapa kali meng­ingatkan kepada jajaran peme­rintahan, meski UUD atau juga UU tidak pernah membatasi sia­pa menjadi apa di peme­rintahan. Seperti ayah, ibu, anak, dan sebagainya menduduki posi­si di jajaran pemerintahan, saya kira kita perlu memiliki norma batas kepatutan. Yang patut dan tidak patut itu seperti apa,” jelasnya.

 

SBY melanjutkan, adanya hubungan kekerabatan dari para pejabat daerah memicu kekha­watiran menyatunya kekuasaan politik dan kekuasaan bisnis. Sebab, sejak era desentralisasi, kekuasaan pemerintah daerah jauh lebih besar jika dibanding sebelumnya.

 

Di tempat sama, Ketua KPK Abraham Samad mengamini pernyataan SBY. Dia meng­ungkapkan, hakim konstitusi tidak memiliki imunitas tertentu terhadap hukum. Selain alasan equality before the law (persa­maan di mata hukum), institusi yang dipimpinnya punya aturan khas. ”Kami samakan semua. Dia (hakim konstitusi) harus patuh. Kalau kami panggil 3-4 kali tidak datang, kami jemput paksa,” tegas Samad.

 

Dia lantas mencontohkan saat KPK memanggil para men­teri seperti Menko Kesra Agung Laksono dan Mentan Suswono yang juga tanpa didahului turun­nya izin pemeriksaan dari SBY.

 

Saat disinggung kemung­kinan pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Akil, Samad menjawab bisa saja. Meski kemung­kinan­nya besar, dia menyatakan masih banyak yang perlu didalami penyidik. ”Tapi, sangat mungkin kita akan mengarah ke sana, ke TPPU-nya,” ujarnya.

 

Bukan hanya transaksi keua­ngan Akil, gurita bisnis gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga terbuka untuk didalami. Namun, semua itu tergantung pada apa yang berkembang saat pe­nyi­dikan. Kalau benar ada masalah, tidak tertutup kemung­kinan KPK juga menelisik dinasti Ratu Atut.

 

Sekjen MK Janedri M. Gaffar menambahkan, seluruh hakim konstitusi akan memenuhi pang­gilan KPK. Dia memastikan orang-orang dari institusinya koo­pe­ratif. Soal aturan MK yang ha­rus menggunakan izin presi­den, hal itu akan dibicarakan dengan wakil ketua MK dulu. ”Prinsip­nya, hakim MK pasti taat,” tegas­nya.

 

Sementara itu, kemarin KPK memanggil Ratu Atut untuk dimintai keterangan terkait sengketa pilkada Lebak, Banten. Atut datang sekitar pukul 13.30 dan baru keluar gedung KPK pukul 21.45. Namun, dia tidak memberikan banyak jawaban atas pertanyaan wartawan. ”Saya diperiksa untuk STA (Susi Tur Andayani),” ujar Atut.

 

Jubir KPK Johan Budi S.P. mengungkapkan, Atut murni diperiksa sebagai saksi. Belum ada pengembangan kasus apa pun terhadap gubernur perem­puan pertama di Indonesia itu. (ken/dim/c5/agm/jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!