Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 05:22:23 WIB
METROPOLIS

Calon Wali Kota Membandel

Panwaslu Panggil 3 Pasangan, 1 Diteruskan ke KPU

Padang Ekspres • Kamis, 19/09/2013 10:42 WIB • Eka Rianto • 583 klik

Aparat Pol PP mencabut atribut salah satu pasangan cawako yang dipasang di pohon

Andalas, Padek—Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pa­dang menemukan 10 pa­sangan kepala daerah di­duga melakukan pelanggaran ad­ministrasi berupa ka­m­panye di lu­ar jadwal. Pa­da­hal, jadwal kampanye telah ditetapkan KPU pada 13-26 Oktober. Dari 10 pasangan itu, sudah tiga pa­sangan calon dipanggil Pan­waslu untuk dimintai kete­ra­ngan.

 

“Kami sudah meminta ke­te­rangan tiga pasangan calon itu. Bahkan, kami sudah me­ne­ruskannya ke KPU untuk satu pasangan calon dan dua lagi masih dalam proses pe­merik­saan. Sementara lainnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Ketua Panwaslu Padang Nurlina, kepada Padang Ekspres, ke­marin.

 

Nurlina mengaku satu pa­sa­ngan calon itu diduga me­lang­gar Pasal 5 Peraturan KPU No 10/2010. Bunyinya, “Ka­m­panye pilkada merupakan sua­tu ke­gia­tan yang dilakukan pa­sangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka men­dapatkan dukungan se­besar-besarnya dengan me­na­warkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada mas­ya­rakat.

 

Pada Pasal 5 Ayat 3, untuk dapat dikategorikan sebagai ke­giatan kampanye harus me­me­nuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu dilakukan oleh pasangan calon atau tim kam­panye pasangan calon, me­yakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam ben­tuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan, serta alat peraga atau atribut pasangan calon.

 

“Karena belum memasuki tahapan kampanye, pasangan ini dikategorikan telah mela­kukan kampanye merujuk kepada peraturan KPU ter­se­but pada alat peraganya mau­pun dikategorikan secara ku­mulatif tadi sesuai UU No 15/2011 tentang Pen­ye­lenggaraan Pemilu dan Keputusan KPU Pa­dang No 19/KPtS/Kpu-Ko­ta.003.435096/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2013 tentang jadwal kampanye, yakni 13-26 Ok­tober,” ulasnya.

 

Dari keterangan tiga pa­sa­ngan calon yang dipanggil, sebut Nurlina, beralasan tidak mengetahui aturan kampanye. Pa­dahal, Panwaslu telah me­la­kukan sosialisasi dan pem­be­kalan pada pasangan calon dan tim pemenangan. “Saya heran mengapa mereka tidak tahu, padahal berkas dan aturan soal kampanye dan tahapan pil­kada sudah diberikan. Bukti tanda terimanya ada,” tegas Nurlina.

 

Nurlina mengatakan, jika nantinya terbukti ada pelang­ga­ran, maka pasangan calon ini akan diserahkan ke KPU jika pelanggaran tersebut ber­sifat administratif. “Jika pe­langgaran berbentuk administratif, maka KPU yang me­nentukan sikap untuk me­nin­dak­lanjuti temuan Panwaslu ini,” pintanya.

 

Terpisah, Koordinator Di­visi Hukum dan Organisasi KPU Padang, Arif Rahman mengatakan, sepanjang pe­lang­garannya tidak kumulatif sesuai Peraturan KPU No 14/2010, masih dikategorikan sebagai sosialisasi.

 

Namun jika sudah ku­mu­latif, KPU akan mem­berikan teguran dan peri­ngatan.

 

“Temuan Panwaslu yang telah diteruskan ke KPU akan dikaji KPU. Jika pidana dilan­jutkan ke Penegakan Hukum Ter­padu (Gakkumdu),” ujar­nya. Pengamat politik dari Una­nd, Asrinaldi menilai pa­sa­ngan calon ini sebenarnya sudah mengetahui aturan ter­sebut, tapi pura-pura tidak tahu atau masa bodoh.

 

“Kami meminta agar ada ketegasan Panwaslu dan Gak­kumdu menindak para pelang­gar aturan kampanye. Jika rutin dilakukan, dan barang buktinya diamankan tentu akan ada efek jera dari pa­sa­ngan calon ini memasang ba­liho yang menyalahi aturan,” ungkap Asrinaldi. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!