Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 06:16:52 WIB
RAKYAT SUMBAR

Pemkab Solsel Diminta Inovatif

Desakan Bentuk Perusda Tambang Menguat

Padang Ekspres • Sabtu, 14/09/2013 10:24 WIB • Redaksi • 517 klik

tambang

Solsel, Padek—Desakan agar Pemkab Solok Selatan mendirikan perusahaan daerah untuk meng­akomodir pertambangan rakyat, kian menguat. Kemarin (13/9), tokoh masyarakat Solsel dan ang­gota DPR asal Sumbar, meminta Pemkab dan DPRD setempat mem­perjuang­kan aspirasi masyarakat­nya.

 

Sutan Saridin, tokoh pemekaran Solsel, menilai Pemkab tidak beriti­kad baik membela kepentingan masyarakat. “Jika perusahaan swas­ta saja bisa mengurus izin perta­m­bangan hingga ke pusat, tidak mung­kin pemkab yang ingin meng­urus perusda tambang demi kepentingan ekonomi rakyatnya, tidak bisa me­ng­urus izin tersebut,” tegas Saridin ketika ditemui Padang Ekspres, kemarin (13/9).

 

Bila Pemkab maupun Pemprov Sumbar lepas tangan dengan kondisi ini, Sutan Saridin meyakini masya­rakat Solsel tidak akan menda­patkan manfaat dari kekayaan alam daerahnya.

 

“Jika berharap dari pajak peru­sa­haan-perusahaan tambang itu, tidak akan terasa langsung dam­paknya pada masyarakat. Bukan tidak mungkin pajak lebih besar disetor ke pemerintah pusat, atau malah ditilap seperti banyak terjadi di sektor pertambangan di Indonesia,” ungkapnya.

 

“Sebelumnya Bupati mengeluh nyaris tidak ada pajak pertam­bangan untuk Solsel. Hanya 0,99 persen. Coba bayangkan, dari target Rp 18,7 miliar pajak pertambangan, yang berhasil dipungut hanya Rp 185,4 juta. Sekarang Pemkab seperti lupa dengan janji-janjinya dulu,” kritik Saridin.

 

Menurutnya, jika tambang emas itu diurus perusahaan daerah, pen­da­patan asli daerah (PAD) akan me­ningkat.

 

“Solsel bisa menjadi daerah yang kaya. PAD bisa mening­kat 10 kali lipat. Jangankan Solsel, Sumbar pun dapat dibangun dengan hasil bumi daerah ini,” kata Sutan Saridin.

 

Karena itu, dia menilai alasan Solsel tidak mampu mengurus izin pertambangan rakyat karena kekurangan biaya, tidaklah logis. “Bila APBD daerah tidak mencukupi soal pendanaan, masyarakat pasti bisa membantu. Buat perjanjian dengan rakyat, sila­kan menambang dan tentukan persentase untuk PAD da­erah,” usulnya.

 

Tokoh masyarakat Solsel lainnya, Syafrudin Wakil Pintu Basa menambahkan, sudah sepantasnya masyarakat me­man­faatkan hasil bumi daerah sen­d­iri. Jika bisa direa­lisa­sikan, ini akan mengurangi angka kemiskinan di Solsel dengan cepat. Selain itu, sara­na pendidikan, transportasi dan lainnya bisa dibangun.

 

“Jika rakyat sejahtera, me­re­ka akan bisa memberi anak­nya makan bergizi, menye­kolahkan anaknya setinggi-tingginya, kemudian dengan SDM yang sudah meningkat, mereka akan berperan serta membangun daerah mereka,” jelasnya.

 

Bagaimana sikap Kaukus Anggota DPR-DPD asal Sum­bar terhadap masalah ini? Wakil rakyat Sumbar di Se­nayan itu turut menjadi sasa­ran kritik masyarakat. Sebab, mereka sebelumnya berjanji memperjuangkan wilayah per­tambangan rakyat (WPR). Setelah izin tambang diobral pemerintah pusat ke sembilan perusahaan besar, elite-elite politik di pusat itu hanya diam.   

 

Anggota DPR asal Sumbar, Taslim, mengaku kaget dengan keluarnya izin tambang untuk sembilan perusahaan, semen­tara izin WPR tidak diter­bitkan. “Pemerintah daerah yang baik tentu memikirkan bagaimana kekayaan alam daerahnya bermanfaat sebe­sar-besarnya untuk kemak­muran rakyatnya. Untuk itu, pemkab harus inovatif. Kan bisa saja pemkab membangun perusda. Kemudian bisa saja dibuat aturan bahwa semua perizinan tambang yang ada bisa dikeluarkan dengan cata­tan harus berpartner dengan perusda tersebut,” kata Taslim.

 

“Selama ini daerah-daerah kaya sumber daya alam selalu lambat berkembang karena hasil daerahnya selalu dibawa keluar. Sebab, umumnya peru­sahaan yang punya izin selalu orang dari Jakarta atau pe­modal besar,” sarannya.

 

Sebaiknya, saran Taslim, pemkab jangan terburu-buru mengeksploitasi sumber daya alam kalau belum bisa mem­berikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakatnya. Dengan adanya otonomi da­erah, pemerintah daerah pu­nya kewenangan besar un­tuk menata dan mengelola sumber daya alam daerahnya.

 

“Jangan sampai kewe­na­ngan yang be­sar itu justru merugikan ma­syarakat. Pem­kab Solsel bisa belajar dari kegagalan pe­merintah pusat mengelola SDA selama ini.  Negara hanya dapat bagian yang sangat kecil, tidak sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

 

Hingga tadi malam, Bupati Solsel Muzni Zakaria belum berhasil dimintai komentarnya terkait gagalnya Pemkab Solsel mengadakan tambang liar untuk masyarakat Solsel. No­mor handphone yang biasa dipakai tidak bisa dihubungi. (mg20/ad)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!