Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 18:36:07 WIB
METROPOLIS

Gaji Tenaga Honorer setara UMR

DPRD Desak Pemko Ajukan Pada APBD-P

Padang Ekspres • Selasa, 06/08/2013 13:16 WIB • Eka Rianto • 2988 klik

Ilustrasi (Net. ist)

Sawahan, Padek—Kabar gembira bagi tenaga honorer non-pegawai negeri sipil (P­NS). DPRD Padang akhir­nya menyetujui gaji pegawai honorer sebesar upah minimum provinsi (UMP) Rp 1.350.000. Gaji honorer yang saat ini di berkisar Rp 500-600 ribu sebulan, dinilai anggota dewan jauh dari layak.

 

Usulan kenaikan gaji pe­ga­wai honorer itu disampaikan seluruh fraksi dalam pan­da­ngan umum fraksi pada Pa­ri­purna Pe­ne­tapan Kebijakan Umum Anggaran (KU­A) Pla­fon Prio­ri­tas Anggaran Se­men­tara (PPAS) Pe­ru­ba­han APBD 2013 di ge­dung DPRD Pa­dang, Minggu (4/8) sore.

 

“Memang harus dise­tara­kan dengan UMP. Gaji yang diterima saat ini memang tidak layak,” ujar Azwar Siry, juru bicara Fraksi Demokrat dalam menyampaikan pan­dangan fraksinya.

 

Azwar mengusulkan kenai­kan gaji honorer ini dibahas dalam APBD-Perubahan 2013, mengingat kebutuhan hidup makin naik pas­ca­kenaikan bahan ba­kar minyak (BBM).

 

Fraksi Hanura ju­ga me­nye­tujui ren­ca­na kenaikan gaji te­naga honorer ini. “Ka­­lau tidak bisa me­le­bihi UMR, paling tidak setara dengan UMR. Gaji saat ini memang tidak bisa diterima karena terlalu ren­dah,” ungkap Yendril, Ke­tua Fraksi Hanura.

 

Fraksi Hanura juga me­ngu­sulkan agar kenaikan gaji pe­gawai honorer dibahas da­lam APBD-P. “Bila telah di­naik­kan, jam kerja pegawai honorer otomatis harus dise­suai­kan. Itu yang perlu diba­has nantinya,” tuturnya.

 

Fraksi PKS melalui juru bicara Muharlion, juga men­dukung kenaikan gaji tenaga ho­norer ini. “Harus ada pem­bahasan lebih lanjut dengan Pemko Padang. Salah satunya jam kerja,” ucap Muharlion.

 

Wali Kota Padang, Fauzi Bahar mengaku telah men­da­patkan masukan dari berbagai kalangan jika gaji tenaga honorer memang rendah. Untuk itu, dia telah menyampaikan ke Tim Anggaran Peme­rin­tahan Daerah (TAPD) untuk melakukan kajian pe­nam­bahan.

 

“Persoalan yang muncul sebelumnya, seperti petugas kebersihan di DKP Padang, jam kerjanya masih di bawah standar. Artinya, jam kerjanya kurang delapan jam. Inilah yang perlu dibahas lebih lan­jut. Saya juga tidak mau ada honorer yang dibayar dengan tidak layak,” ujar Fauzi.

 

Salah satu tenaga honorer Pemko, Defri Rahman men­yam­but gembira kabar ini. “Khusus di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pa­dang, dengan beban kerja dan gaji yang diterima saat ini tidak berimbang,” ucap Defri yang juga Ketua Aliansi Tenaga Honorer DKP Padang ini.

 

Rata-rata gaji yang dite­rima petugas honorer di DKP ini berkisar Rp 500-600 ribu. “Apalagi yang sudah ber­ke­luarga, dapat apa upah sebesar itu. Tapi karena tidak ada pilihan, mereka ini tetap be­kerja,” ujarnya.

 

“Belum lagi risiko ke­se­ha­tan. Sudah lama kami mem­perjuangkan gaji yang layak, bahkan pernah beberapa kali mogok kerja. Mudah-mu­da­han rencana kenaikan itu bisa segera terwujud,” harapnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!