Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 21:41:59 WIB
PRO SUMBAR

Pembangunan Huntap Batal

Warga Mentawai Terpaksa Bertahan di Huntara

Padang Ekspres • Senin, 29/07/2013 12:21 WIB • Redaksi • 486 klik

Hunian Sementara di Mentawai (Dok. Padek)

Padang, Padek—Masyarakat korban gempa dan tsunami Men­tawai tampaknya harus sabar dan tetap tinggal di hunian sementara (huntara). Sebab, pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban gempa di Kepulauan Men­tawai gagal terlaksana tahun ini.

 

Setelah dana pem­bangu­nan­nya ditarik Kementerian Keua­ngan, ternyata tidak serta merta bisa dikucurkan kembali. Badan Nasional Penanggulangan Ben­cana (BNPB) hanya meng­alo­kasikan untuk pemotongan kayu sebesar Rp 5 miliar.

 

“Informasi yang saya terima, tahun ini BNPB hanya meng­alo­kasikan anggaran Rp 5 miliar un­tuk pemotongan kayu yang dilak­sa­nakan Primkopad. Kalau itu te­lah selesai,

 

barulah dilan­jutkan dengan pembangunan fisik huntap,” ujar  Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, pekan lalu.

 

Ia menyebutkan, dana pem­­bangunan hunian tetap yang telah dialokasikan untuk pembangunan huntap telah ditarik pemerintah pusat. Ala­sannya, pengerjaan pemba­ngunan huntap telah melewati batas akhir tahun anggaran. Sehingga, pusat meme­rin­tahkan anggaran huntap dise­torkan kembali ke kas negara.

 

“Terlambatnya  pem­ba­ngu­nan huntap itu bukan ka­rena Pem­prov atau Pem­kab Men­ta­wai sengaja mem­perlambat­nya. Tapi, prosesnya terhambat sa­at pengurusan perizinan dari Ke­menterian Kehutanan. Ini bu­kan karena kelalaian kita. Per­mo­honan dispensasi regulasi te­lah kita usulkan untuk mem­per­cepat proses pembangunan hun­tap, namun aturan dari Kemen­terian Kehutanan untuk me­man­faatkan hutan lindung me­mang ketat. Sehingga, per­se­tu­juan izinya baru Fe­b­ruari lalu dite­ri­ma Pem­prov Sumbar,” ujarnya.

 

Pemprov juga telah meng­ajukan permohonan untuk me­manfaatkan dana pemba­ngunan huntap yang telah jatuh tempo 2012 lalu dengan permintaan dana luncuran tahun 2013. Namun, di tengah penantian tersebut, Kemenkeu meme­rintahkan untuk me­nyetorkan sisa anggaran ke­giatan rehab rekon Mentawai.

 

“Tak ada yang bera­ni meng­­gunakan dana tersebut, setelah ada perintah untuk menye­tor­kan­nya kem­bali dari pe­me­rintah pusat. Makanya, dana itu dise­torkan kembali. Untuk selanjut­nya, BNPB bersama DPR RI mem­bahas kembali pengucuran dana untuk pem­bangunan hun­tap,” tuturnya.

 

Gubernur mengatakan, pem­­bangunan huntap bagi kor­ban gempa Mentawai akan di­lan­­jutkan tahun 2014 men­datang.  ”Kemung­kinan untuk pembangunan fisiknya baru dilakukan tahun 2014 men­datang. Tentu, dana pem­ba­ngu­nan huntap tersebut akan dibica­rakan kembali. Kita pi­nginnya cepat huntap tersebut dibangun, sehingga korban gempa tak terlalu lama tinggal di hunian sementara,” ujarnya.

 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Pe­nanggulangan Bencana Da­erah (BPBD) Sumbar, Okta­vianus menuturkan, total ang­garan yang harus disetorkan sebe­sar Rp 382,61 miliar.

 

Untuk percepatan pem­ba­ngu­nan huntap, Gubernur me­ngaku telah mengirim surat per­mohonan ke Kementerian Ke­uangan untuk dapat me­nge­luarkan dana rehab rekon Men­tawai yang telah jatuh tem­po 2012 lalu, dengan per­mintaan dana luncuran di tahun 2013. Namun, di tengah penantian tersebut, Kemenkeu memerin­tahkan untuk menye­torkan sisa anggaran kegiatan rehab rekon Mentawai.

 

“Izin pemanfaatan hu­tan ba­ru kami dapatkan Fe­bruari lalu. Makanya, setelah itu, kami mulai bekerja mela­kukan land clearing. Ternyata ada musibah baru lagi yang harus kami hadapi,” ujarnya.

 

Untuk pengurusan izin, telah diajukan ke Kementerian Kehu­tanan sejak tahun 2010. Namun, Kemenhut mem­pro­ses­nya se­suai aturan normal.  (ayu)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!