Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 07:33:28 WIB
RAKYAT SUMBAR

Gugatan Pilkada Didaftarkan ke MK

KPU Masih Tunggu Rilis

Padang Ekspres • Kamis, 18/07/2013 13:15 WIB • Yuwardi • 800 klik

Padangpanjang, Padek—Ketidakpuasan empat pa­sa­ngan calon wali kota/wakil wali kota atas perolehan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padangpanjang 4 Juli lalu, berlanjut dengan didaftarkannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilakukan melalui Jon E & Parnert Lawyer ber­sama 20 pengacara, Selasa (16/7) sekitar pukul 14.31 WIB kemarin siang.

 

Dua dari empat pasangan yang menggugat bersama, kepada Padang Ekspres me­nyebut gugatan yang didaf­tarkan ke MK berisikan tun­tutan digelarnya pelaksanaan Pilkada ulang. Dalam gugatan tersebut, beberapa temuan dan pelanggaran jelas dilakukan kubu pasangan calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang­panjang dan terbukti langsung oleh pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

 

Tidak hanya itu, pasangan nomor urut 2 dan 4 yang ber­bicara melalui selulernya me­ngatakan pihak mereka juga menemukan fakta terjadinya penggelembungan suara yang cukup besar. Selain itu, pe­langgaran penyelenggaran Pilkada oleh pihak KPU juga terbukti tidak melakukan se­bagai mana mestinya. Seperti penanganan surat suara rusak, yang hanya dititipkan di ke­po­lisian dan tidak mendatangkan surat suara pengganti.

 

“Gugatan Pilkada ulang adalah target kami bersama. Temuan pelanggaran sudah jelas dan nyata, termasuk oleh pihak Panwaslu sendiri. Na­mun setelah adanya temuan dan bukti pelanggaran dalam penyelenggaraan, ternyata tidak ada tindak lanjutnya hingga penetapan hasil dan kandidat terpilih terus dise­lenggarakan KPU,” ujar ca­wako nomor urut 4, Jon Enardi yang menempati perolehan suara urutan ke empat.

 

Sementara cawako nomor urut 2, Sonny Jendriza Idroes menegaskan perlu di­ga­ris­bawahi, ini bukan persoalan kalah atau menang. Namun lebih jauh adalah bertujuan memberikan gambaran pelak­sanaan demokrasi yang men­didik kepada masyarakat Pa­dangpanjang. Karena itu di­sampaikan Sonny, dalam pe­lak­sanaan Pilkada Pa­dang­panjang 4 Juli lalu tersebut belum ada yang menang dan kalah.

 

“Karena penyelenggaran tidak benar dan sarat dengan pelanggaran etika demokrasi, maka hasil yang kini telah ditetapkan KPU belum bisa diterima. Kami mengantongi bukti-bukti sangat kuat dan bahkan didukung salah satu pelanggaran yang disaksikan langsung oleh pihak Pan­was­lu,” ungkap Sonny.

 

Belum Terima Rilis

 

Sementara itu Ketua Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangpanjang, Sudir­man mengatakan pihaknya dalam penyelenggaran dalam sepengetahuannya berjalan sesuai aturan. Segala sesuatu tindakan dan kebijakan pe­nyelenggaraan Pilkada, selalu mengacu pada Peraturan KPU (PKPU). Namun beberapa ke­bi­jakan yang tidak tertera dan diatur secara resmi oleh PKPU, dilakukan langkah ra­sionil sesuai kebijakan internal KPU.

 

Seperti pengamanan surat suara rusak, di dalam aturan resmi diakui tidak ditemukan  peraturan yang jelas. Sehingga untuk mengamankannya, Su­dirman mengatakan pihak KPU sepakat menyerahkan ke instansi berwenang dalam pengamanan, yakni kepolisian. Sementara untuk penggantian kerusakan, KPU tidak me­lakukan mengingat jumlah surat suara yang tersisa di­pastikan melebihi tingkat pe­milih yang datang ke TPS.

 

“Kami telah mendapatkan informasi gugatan ke MK oleh empat pasangan menyangkut kebijakan penyelenggaran oleh KPU. Namun sampai saat ini, gugatan baru didaftarkan na­mun belum diterima secara resmi oleh pihak MK sehingga kami pun belum menerima rilis gugatan. Apa pun itu, kami selaku penyelenggara siap untuk dipanggil MK,” jawab Sudirman ketika ditemui di ruangannya kemarin. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!