Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 01:22:35 WIB
PRO SUMBAR

Polisi dan Jaksa Saling Tuding

Sinkronisasi Proses Hukum tak Jalan

Padang Ekspres • Kamis, 18/07/2013 11:49 WIB • Redaksi • 488 klik

Ilustrasi (Net. ist)

Padang, Padek—Forum Penga­dilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol) yang terbentuk belum membuat koordinasi antar­penegak hukum berjalan baik. Pena­nganan hukum masih terkendala karena kurangnya ko­ordinasi antarpenegak hukum ini.

 

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Forum Dilkumjakpol di Ruang Perte­muan Kantor Kanwil Kemen­terian Hukum dan HAM Sum­bar, kemarin (17/7).

 

Dalam pertemuan itu, kepolisian mengaku penanganan proses hu­kum sering terkendala karena tidak jelasnya koordinasi dengan kejak­saan. Aki­bat­nya, untuk menun­taskan penun­tutan dan penyelesaian berkas suatu kasus memakan waktu lama karena harus bolak balik dari kejaksaan ke kepolisian.

 

“Saat memproses sebuah kasus kami (polisi, red) masih banyak mengalami kendala, terutama saat gelar perkara. Sebelum melakukan gelar perkara, masih terjadi dilema apakah kami harus menghadirkan JPU (jaksa penuntut umum) atau tidak.

 

Selain itu, berkas perkara memakan waktu lama untuk dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU. Akibatnya, berkas bolak balik dan kami penyidik kepolisian terlihat tidak kon­sisten dalam bekerja,” ujar Wadirreskrimsus Polda Sum­bar, AKBP Wisnu Andayana.

 

Persoalan lainnya adalah P-16. Menurut Andayana, pe­nyidik kepolisian bingung melakukan koordinasi karena harus menunggu petunjuk JPU untuk mengirimkan ber­kas perkara. Selain itu, per­soalan batas wilayah hukum, seperti yang masih terjadi antara Mapolres Sijunjung dengan Sawahlunto. “Bebera­pa daerah di antara dua polres itu banyak yang belum jelas, sehingga kami sering dikom­plain masyarakat,” ungkapnya.

 

Andayana menilai pening­katan status kasus terkesan seluruhnya dibebankan kepa­da kepolisian.

 

Menanggapi keluhan kepo­lisian ini, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sum­bar, Witono mengatakan, da­lam aturannya, gelar perkara dilakukan di kejaksaan, dan tidak bisa dilakukan oleh pe­nyi­dik kepolisian saja. “Dalam peraturannnya kan jelas dise­butkan, ekspos atau gelar per­kara harus di hadapan JPU, dan tidak bisa dilakukan pe­nyi­dik kepolisian saja,” tegas­nya.

 

Persoalan P-19, terang As­pi­dum, kalau berkas perkara telah dua kali bolak balik, biasanya JPU akan meng­undang penyidik kepolisian. Undangan JPU tersebut untuk membahas berkas perkara, yang nantinya akan didaf­tarkan ke pengadilan negeri (PN) untuk disidangkan.

 

Sementara itu, persoalan P-16, jelas Witono, akan diki­rimkan khusus oleh JPU ke pengadilan tinggi supaya ber­kas perkara dapat segera dilan­jutkan.

 

Sekadar diketahui, Dil­kumjakpol hadir untuk men­ciptakan keselarasan antara instansi penyidik, evaluasi, serta membenahi sistem hu­kum yang bisa menjawab tan­ta­ngan, sehingga tercip­tanya penegak hukum yang ber­keadilan di daerah.

 

Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, Sudirman D Hury mengatakan, pada prin­sipnya komitmen antar­pe­negak hukum ini telah diwu­judkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU).

 

“Walaupun demikian, pe­ne­gakan hukum di tingkat daerah masih terkendala pada permasalahan internal, dan belum terjalinnya koordinasi, evaluasi antarlembaga. Karena itu, masih perlu dibenahi,” ujarnya usai rapat koordinasi Dilkumjakpol, siang kemarin (17/7).

 

Diakuinya, persoalan hu­kum tidak hanya terjadi saat proses penyidikan ber­lang­sung, namun saat pelaku tin­dak pidana menjalani huku­man juga masih terdapat se­jum­lah persoalan.

 

“Kami sering menemui riwayat penahanan, tanggal penangkapan sering tidak di­can­tumkan pada putusan ha­kim atau berapa lama vonis masa penahanan dikurangi. Selain itu, penetapan pena­hanan pengadilan tinggi pada perkara banding, tidak segera disampaikan ke LP, padahal masa penahanan telah hampir habis, dan akibatnya terjadi kekosongan masa penahanan,” tegasnya. (kid)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!