Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 14:02:39 WIB
NASIONAL

Pendaftaran CPNS Dibuka

Belanja Pegawai di Atas 50 Persen Dilarang

Padang Ekspres • Kamis, 18/07/2013 11:23 WIB • Redaksi • 25481 klik

Ilustrasi (Net. ist)

Jakarta, Padek—Ini kabar gembira bagi peminat pegawai negeri sipil (PNS). Seluruh instansi baik pusat maupun daerah diizinkan mulai membuka pen­daftaran CPNS 2013. Rekrutmen ini untuk memberikan ruang lebih bagi setiap instansi mendapatkan calon pegawai berkualitas sesuai kebutuhan.

 

“Memang saat ini baru Kementerian Keuangan sudah membuka pendaftaran CPNS. Ini sah-sah saja, proses kan boleh saja dimulai,” kata Karo Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok­rasi (KemenPAN-RB) Muhammad Ima­nud­din, Rabu (17/7).

 

Kebijakan Kemenkeu lebih awal membuka pendaftaran, menurutnya, agar punya waktu lebih panjang men­jaring calon peserta. Sebab kalau men­dadak, umumnya tidak mendapatkan calon yang diinginkan.

 

Ditanya apakah untuk membuka pendaftaran lowongan harus mendapat persetujuan MenPAN-RB, Imanuddin menjawab, “Tidak usah persetujuan MenPAN-RB, karena teknis pendaftaran itu diserahkan ke masing-masing instan­si. Malah secara pribadi saya mengap­resiasi karena Kemenkeu memberikan waktu yang cukup untuk calon pelamar agar tidak dadakan.”

 

Intinya, lanjutnya, lowongan su­dah bisa dibuka mulai dari sekarang. Hanya saja, untuk tes kompetensi dasar (TKD) dan formasinya tetap menunggu putusan MenPAN-RB. Meski sudah memberikan ruang bagi instansi pusat dan daerah membuka lowongan, namun menurut Imanud­din, yang berhak melaksanakan seleksi CPNS ada syaratnya. Terutama ins­tansi belanja pegawainya di APBD di bawah 50 persen dan tidak ada tenaga honorer tertinggalnya.

 

“Kalau belanja pegawainya berle­bih dan honorernya juga banyak, tidak perlu menerima CPNS lagi. Kemenkeu banyak honorernya, tapi mereka tidak mengusulkan honorer tertinggalnya menjadi CPNS, sehingga layak kalau membuka lowongan bagi pelamar umum,” tandasnya.

 

Menteri PAN-RB, Azwar Abuba­kar menegaskan, pengadaan CPNS harus dilakukan secara kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tidak dipungut biaya.

 

Hal tersebut disampaikan Menteri PAN-RB Azwar Abubabakar melalui Surat Edaran Nomor: B/22154/M-PAN-RV/7/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pem­bina Kepegawaian Pusat dan Pe­jabat Pembina Kepegawaian Daerah.

 

Menteri PAN-RB mengharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepe­gawaian Pusat maupun Daerah agar mendukung dan berkomitmen me­ngawal agar dalam pelaksanaan pe­ngadaan CPNS memegang prinsip-prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparan, bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

 

Dalam surat edaran itu, Menteri PAN-RB juga menyebutkan, sebagai bagian dari Program Percepatan Reformasi Birokrasi di bidang apara­tur, sistem pengadaan CPNS harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat/generasi muda, bahwa untuk menjadi CPNS hanya ditentu­kan oleh kemampuan diri sendiri.

 

Mengenai sistem pengadaan CPNS Tahun 2013 ini, kata Azwar, soal tes kempotensi dasar (TKD) akan disusun dan diolah hasilnya oleh Panitia Penga­daan CPNS Nasional yang dibantu oleh tim ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Ne­geri. “Penentuan kelulusan TKD berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang dite­tapkan oleh Menteri PAN-RB ber­dasarkan rekomendasi dari tim ahli,” tegas dia.

 

Pemprov Sumbar sendiri tahun ini juga menerima CPNS. Sekprov Sum­bar Ali Asmar mengatakan, Pemprov mengusulkan CPNS 930 CPNS. Na­mun berapa kuota yang disetujui MenPAN-RB, belum diketahui.

 

Menurutnya, ada tiga pola perek­rutan CPNS dilakukan Pemprov Sumbar tahun ini. Yakni, perekrutan calon pelamar umum, tenaga honorer K-1, dan  K-2. Tenaga Honorer K-1 adalah tenaga honorer telah bekerja tahun 2005 ke bawah, gajinya dari APBN dan APBD.

 

“Honorer K-1 tak perlu mengikuti tes untuk diangkat menjadi CPNS. Ini keputusan Kemen PAN-RB. Di Sum­bar ada 63 tenaga honorer K-1 telah lulus dan sekarang menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekan­baru,” ucapnya.

 

Sedangkan honorer K-2, tam­bahnya, wajib mengikuti tes sebelum diangkat menjadi CPNS. Honorer K-2 ini juga bekerja selama tahun 2005 ke bawah, namun sumber gajinya di luar APBD ataupun APBN. “Mereka tak ada mendapatkan perlakuan khusus. Jika ingin diangkat, mereka juga harus mengikuti tes sama dengan pelamar umum. Kami masih me­nunggu  informasi soal ujian honorer K-2,” ucapnya. (jpnn/ayu)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!