Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 10:11:22 WIB
NASIONAL

Kanwil Penentu CJH 2013

Kemenag Hindari Konflik Kepentingan

Padang Ekspres • Jumat, 12/07/2013 11:58 WIB • Redaksi • 277 klik

Jakarta, Padek—Kemen­te­rian Agama (Kemenag) pu­sat­ berupaya menghindari kon­­flik kepentingan dalam pe­nen­tuan calon jamaah haji (CJH) yang tidak terkena pe­mang­k­asan kuota haji. Un­tuk itu, mereka memasrahkan pe­mo­tongan ini secara oto­matis dan dilakukan di masing-ma­sing provinsi.

 

Sekretaris Jenderal (Sek­jen) Kemenag, Bahrul Hayat me­nuturkan, saat ini dia terus me­mantau penetapan nama-na­ma CJH berhak berhaji ta­hun ini alias tidak terkena pemangkasan. “Informasinya sudah hampir beres. Karena kan tanggal  15 (Juli, red) nanti sudah harus diumumkan,” tutur Bahrul kepada koran ini kemarin.

 

Mantan pejabat Ke­men­te­rian Pendidikan Na­sional (Ke­men­diknas/seka­rang Ke­men­dik­bud) itu mengatakan, ujung tom­bak penetapan pemang­ka­san kuota haji ini adalah kan­tor wi­layah (kanwil) Keme­nag ting­­kat provinsi. Jika ada pro­vin­si yang menerapkan pem­ba­gian kuota per kab­upaten/ko­ta, pene­ta­pan CJH berang­kat juga dila­ku­kan di kabu­pa­ten/kota.

 

Bahrul menegaskan, Ke­me­nag hanya me­ngeluarkan re­gulasi. Uru­san penetapan CJH yang berhaji atau terkena pe­nundaan, tidak ditetapkan oleh Kemenag. “Kita memiliki sis­­tem antrean CJH di Sis­ko­hat (Sistem Kompterisasi Ha­ji Terpadu), jadi secara otomatis sudah terpangkas sesuai tata cara pemangkasan yang telah ditetapkan,” kata dia.

 

Dengan skema itu, Bahrul menegaskan Kemenag menco­ba menghindari konflik kepen­ti­n­gan. Ketika pem­berang­ka­tan haji berjalan normal, atau ti­dak ada pemangkasan, Ke­me­nag kerap menjadi juju­kan permintaan kursi haji. Mulai dari pejabat pemerintahan pusat, kalangan istana negara, politisi, tokoh partai politik, hingga tokoh masyarakat.

 

Ketika kursi haji “langka”, potensi meminta jatah kursi ha­ji ke Kemenag semakin be­sar. Nah, dengan pelim­pahan wewenang penetapan CJH ke kan­wil, Bahrul berharap bisa me­menuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. “Saya tegas­kan lagi, berperan seka­rang itu ada­lah sistem otomatis di Sis­kohat,” tandasnya.

 

Bahrul mengingatkan bah­wa kriteria pemangkasan kuo­ta haji saat ini diperingkas. Da­lam ketentuan baru, pe­mang­kasan murni dilaku­kan ber­da­sarkan nomor antrean CJH. Ter­masuk bagi CJH su­dah me­luna­si BPIH (biaya penye­leng­garaan ibadah haji) 2013 jika nomor antrean­nya terkena pe­mang­kasan, oto­matis ditun­da ta­hun depan pemberangk­a­tan­nya.

 

Terkait pengurusan doku­men keimigrasian, dia menye­but tidak terpengaruh dengan ke­bijakan pemangkasan kuota. Po­koknya, untuk CJH masuk porsi berangkat 2013, diminta membuat paspor semuanya. Seandainya ada yang tertunda ke­berangkatannya, tahun de­pan tidak perlu repot me­ngurus pembuatan paspor.

 

Selanjutnya urusan visa haji, Bahrul mengaku belum mendapatkan laporan secara pasti. Namun dia mem­per­kirakan bahwa posisi saat ini Kerajaan Arab Saudi belum membuka permohonan visa haji. Biasanya, pengurusan visa haji ini berjalan kurang lebih selama satu bulan penuh. Dengan jumlah jamaah haji Indonesia susut sekitar 20 per­sen, Bahrul optimistis pe­ngurusan visa haji ini berjalan lancar.

 

Sebagaimana diberitakan, tahun ini bakal ada 24.966 CJH reguler sudah melunasi BPIH 2013, tetapi tidak dapat ber­haji tahun ini. Sebab, mere­ka terkena pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen. Pe­mang­kasan kuota haji ini dise­babkan adanya renovasi Mas­jidil Haram, sehingga me­ngurangi kapasitas tawaf.

 

Dalam keadaan normal, kuota haji reguler Indonesia 194 ribu orang. Kini dipangkas menjadi 155.200 orang. Se­dang­kan untuk kelompok haji khusus, kuota reguler 17 ribu orang dan dikepras menjadi 13.600 orang. (wan/jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!