Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 15:52:45 WIB
PRO SUMBAR

KPU Agam Disidang Bawaslu Soal DCS

Padang Ekspres • Kamis, 11/07/2013 12:55 WIB • Arzil • 442 klik

Padang, Padek—Hilangnya satu daerah pemilihan (Dapil Agam 2) bagi DPC PPP Agam untuk Pemilu 2014 pada daftar calon sementara (DCS), ber­buntut ke proses persidangan dugaan sengketa pemilu di Bawaslu Sumbar .

 

Ini terjadi setelah DPC PPP Agam melaporkan KPU kabu­paten setempat ke Bawaslu terkait dapil yang hilang ter­sebut. “Ini merupakan kali pertama sidang sengketa pe­milu yang kami tanggani, se­pan­jang proses tahapan pe­milu 2014 berjalan,” ungkap Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti kepada wartawan, Rabu (10/7).

 

Dijelaskan, pelaksanaan sidang sengketa pemilu itu digelar Bawaslu, setelah kedua pihak gagal mendapatkan ke­mufakatan, kendati sudah dila­ku­kan mediasi dalam dua tahap.

 

Elly menyebutkan, dalam penetapan DCS, baceleg Ka­bu­paten Agam 2014, KPU se­tempat Agam menyatakan calon dari PPP Mardiana dan Sahbirin Bilal tidak memenuhi syarat. “Karena nama Sahbirin Bilal didalam ijazah tidak menggunakan kata Bila,l se­dangankan di KTP memakai Bilal, sehingga KPU mengang­gap ini tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan Mardiana, nama yang bersangkutan juga berberda antara KTP dengan ijazah,” nilai Elly Yanti lagi.

 

Namun, sebutnya, karena Mardiana tidak memenuhi syarat dan mempengaruhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, sehingga ber­da­sarkan peraturan KPU No. 07 tahun 2013, KPU Kabupaten Agam mencoret seluruh caleg yang ada dalam satu dapil itu.

 

Namun, Elly menduga, perbedaan itu dapat dia­ko­modir berdasarkan Surat Eda­ran (SE) KPU-RI Nomor 315/2013. Di dalam SE ter­sebut, dijabarkan apabila terdapat perbedaan itu cukup dengan surat keterangan dari sekolah ataupun surat pernyataan dari yang besangkutan yang mene­rangkan bahwa benar dia pe­milik nama tersebut.

 

“Ini menunjukkan ada be­berapa poin dari SE 315 itu yang tidak tersosialisasikan dengan baik oleh KPU ke Par­tai Politik dan penghubung parpol. Se­hingga terdapat permasalahan dikemudian hari yang se­ha­rusnya tidak terjadi apabila ini terso­sialisasikan dengan baik,” ujar Elly Yanti.

 

Hadir dalam sidang itu, para pemohon dalam hal ini partai politik yakni PPP yang dihadiri oleh Ketua DPC PPP Agam Muhammad Syafril Hu­da, Sekretaris dan Ben­da­ha­ranya. Dari KPU diwakili olah satu orang komisioner, Iz­wardi.

 

Dalam perkara ini, Ba­waslu kata Elly Yanti akan di­puutuskan pada 16 Juli men­datang melalui rapat pleno komisioner Bawaslu. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!