Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 19:44:19 WIB
PRO SUMBAR

KPU Agam Disidang Bawaslu Soal DCS

Padang Ekspres • Kamis, 11/07/2013 12:55 WIB • Arzil • 438 klik

Padang, Padek—Hilangnya satu daerah pemilihan (Dapil Agam 2) bagi DPC PPP Agam untuk Pemilu 2014 pada daftar calon sementara (DCS), ber­buntut ke proses persidangan dugaan sengketa pemilu di Bawaslu Sumbar .

 

Ini terjadi setelah DPC PPP Agam melaporkan KPU kabu­paten setempat ke Bawaslu terkait dapil yang hilang ter­sebut. “Ini merupakan kali pertama sidang sengketa pe­milu yang kami tanggani, se­pan­jang proses tahapan pe­milu 2014 berjalan,” ungkap Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti kepada wartawan, Rabu (10/7).

 

Dijelaskan, pelaksanaan sidang sengketa pemilu itu digelar Bawaslu, setelah kedua pihak gagal mendapatkan ke­mufakatan, kendati sudah dila­ku­kan mediasi dalam dua tahap.

 

Elly menyebutkan, dalam penetapan DCS, baceleg Ka­bu­paten Agam 2014, KPU se­tempat Agam menyatakan calon dari PPP Mardiana dan Sahbirin Bilal tidak memenuhi syarat. “Karena nama Sahbirin Bilal didalam ijazah tidak menggunakan kata Bila,l se­dangankan di KTP memakai Bilal, sehingga KPU mengang­gap ini tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan Mardiana, nama yang bersangkutan juga berberda antara KTP dengan ijazah,” nilai Elly Yanti lagi.

 

Namun, sebutnya, karena Mardiana tidak memenuhi syarat dan mempengaruhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, sehingga ber­da­sarkan peraturan KPU No. 07 tahun 2013, KPU Kabupaten Agam mencoret seluruh caleg yang ada dalam satu dapil itu.

 

Namun, Elly menduga, perbedaan itu dapat dia­ko­modir berdasarkan Surat Eda­ran (SE) KPU-RI Nomor 315/2013. Di dalam SE ter­sebut, dijabarkan apabila terdapat perbedaan itu cukup dengan surat keterangan dari sekolah ataupun surat pernyataan dari yang besangkutan yang mene­rangkan bahwa benar dia pe­milik nama tersebut.

 

“Ini menunjukkan ada be­berapa poin dari SE 315 itu yang tidak tersosialisasikan dengan baik oleh KPU ke Par­tai Politik dan penghubung parpol. Se­hingga terdapat permasalahan dikemudian hari yang se­ha­rusnya tidak terjadi apabila ini terso­sialisasikan dengan baik,” ujar Elly Yanti.

 

Hadir dalam sidang itu, para pemohon dalam hal ini partai politik yakni PPP yang dihadiri oleh Ketua DPC PPP Agam Muhammad Syafril Hu­da, Sekretaris dan Ben­da­ha­ranya. Dari KPU diwakili olah satu orang komisioner, Iz­wardi.

 

Dalam perkara ini, Ba­waslu kata Elly Yanti akan di­puutuskan pada 16 Juli men­datang melalui rapat pleno komisioner Bawaslu. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!