Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 20:03:23 WIB
NASIONAL

LHI Sebut Skenario Hancurkan PKS

Minta Bebas dari Kasus Suap Sapi

Padang Ekspres • Selasa, 02/07/2013 12:19 WIB • Redaksi • 779 klik

Luthfi Hasan Ishaaq

Jakarta, Padek—Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) men­coba lolos dari kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor dengan agenda pem­bacaan eksepsi, LHI balik menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya, dengan menyebut pe­ngung­kapan kasusnya adalah bagian dari skenario meng­hancurkan PKS.

 

Melalui kuasa hukumnya yang memba­cakan eksepsi, LHI meminta agar dirinya dibebaskan dari segala dakwaan. Bukan tanpa sebab pria dengan tiga istri itu meminta bebas.

 

Mulai dari mempertanyakan standar operational prosedure (SOP) KPK, penyadapan, keab­sahan Pengadilan Tipikor, hing­ga kualifikasi dirinya disebut penyelenggara negara.

 

Salah satu kuasa hukum LHI, Zainudin Paru, kembali mempermasalahkan sikap KPK dianggapnya tebang pilih dalam kasus kliennya. Dia lantas mem­ban­dingkan perlakuan KPK ter­hadap Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum dalam kasus proyek Hambalang. KPK diang­gap diskriminatif karena tidak segera menahan Andi dan Anas. Disebutnya, keduanya masih saja bebas. “KPK selalu memberi alasan,” kata Zainuddin.

 

Tim kuasa hukum juga mem­beber hasil riset terhadap pem­beritaan kasus menyeret LHI. Melalui mesin pencari internet, berita soal LHI sebagai tersangka dengan embel-embel PKS men­capai jutaan. Berbeda jika keyword PKS dihilangkan, maka berita yang muncul hanya ribuan.

 

Atas dasar itu, dia menuding KPK memiliki misi menghan­curkan reputasi PKS. Dia me­ngutip sejumlah pernyataan analisis bahwa kinerja KPK selama ini tebang pilih. Entah kenapa, tampaknya PKS menja­di pilihan untuk ditebang mela­lui kasus pengaturan kuota daging sapi impor. “Diskri­minasi itu yang memberi kami keyakinan adanya motif di luar hukum untuk menghancurkan PKS,” jelasnya.

 

Tidak cukup di situ, kuasa hukum juga menilai kalau KPK hanya mengurusi pencitraan ketimbang kinerja. Selama ini lembaga pimpinan Abraham Samad itu, kurang serius dalam mencegah tindakan korupsi. Menurut dia, pencegahan ku­rang dimintai KPK karena tidak laku untuk ’dijual’.

 

Nah, sikap KPK pilih-pilih dalam melakukan penindakan juga digambarkan Zainudin terkait nama-nama di luar PKS dalam dakwaan LHI. Dia me­ngutip pernyataan Yudi Setia­wan, orang menuding PKS me­ngum­pulkan uang Rp 2 triliun untuk menghadapi panggung politik 2014.

 

Disebutkan, dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) sem­pat muncul nama Menko Per­ekono­mian Hatta Rajasa, Setya Novan­to, lantas Happy Bone Zulkar­naen. Namun, anehnya na­ma-nama dalam BAP itu tidak mun­cul di dakwaan. “Ketika jadi dak­waan, tokoh-tokoh itu tidak mun­cul dalam dakwaan,” jelasnya.

 

Motif di luar hukum lainnya adalah proses penangkapan LHI saat memimpin rapat di kantor DPP PKS. Begitu juga penyitaan mobil juga dilakukan di kantor PKS. Menurutnya, mobil-mobil yang disita itu tidak ada kaitan dengan perkara.

 

M Assegaf, kuasa hukum lainnya menambahkan, ucapan KPK menyebut telah melakukan tangkap tangan pada LHI tidak tepat. Sesuai aturan, yang dise­but tangkap tangan adalah saat seseorang melakukan tindak pidana. “Padahal terdakwa di­tang­kap di kantor DPP PKS. Tidak masuk akal diklaim tang­kap tangan,” katanya.

 

Semua itu, lanjut Assegaf, diperburuk dengan fakta tidak adanya bukti penyerahan uang dari Fathanah ke LHI. Arogansi KPK menurutnya telah menci­derai hak terdakwa untuk di­dam­pingi pengacara saat menja­lani pemeriksaan. Terutama pemeriksaan awal menurutnya sangat vital.

 

Assegaf juga memper­masa­lahkan tanda sita dipasang KPK di aset LHI. Baginya, plang dengan tulisan “Disita dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Luhfi Hasan Ishaaq” dianggap mengabaikan asas praduga tak bersalah. “Tanpa tanda sita, penyitaan sudah sah. Penyitaan oleh KPK berlebihan,” tuturnya.

 

Dalam eksepsi, persoalan lain dipermasalahkan pihak LHI adalah soal kualifikasi pe­nye­leng­gara negara pada kliennya. Kuasa hukum menilai LHI tidak masuk kategori tersebut, karena berstatus presiden PKS. De­mikian juga atas status anggota DPR lebih berperan sebagai legislator.

 

Dia juga menganggap jang­gal isi surat dakwaan, khususnya menyangkut tindak pidana pen­cucian uang (TPPU). Sebab, penerapan TPPU seharusnya terkait dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin jika tindak pidana utama belum dipastikan, tetapi sudah muncul TPPU. Itulah kenapa, tim kuasa hukum LHI menilai banyak kejanggalan yang dijeratkan pada kliennya.

 

Tidak hanya LHI, tersangka lain yakni Ahmad Fathanah juga menyebut kalau dakwaan atas perkara suap tidak jelas. Menu­rut dia, jaksa penuntut umum (JPU) dianggap tidak bisa mem­buktikan kaitan dirinya dengan LHI. Melalui kuasa hukumnya, Yuda Arian, Fathanah mem­pertanyakan dakwaan jaksa. “Tidak diterangkan (oleh KPK) apakah perbuatan terdakwa dilatarbelakangi perintah Luthfi Hasan Ishaaq atau tidak,” ka­tanya.

 

Setelah LHI dan Fathanah membaca eksepsi, sidang kasus suap pengaturan suap impor daging sapi dilanjutkan dengan sidang Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi. Dua petinggi PT Indoguna Utama itu menjalani sidang vonis sebagai pihak yang disebut-sebut menyuap LHI melalui Fathanah.

 

Dalam sidang pada malam itu, majelis hakim menyatakan kedua direktur itu bersalah. Mereka terbukti menyuap kepa­da LHI. “Menyatakan Juard Effendi dan Arya Effendi be­r­salah. Dijatuhi hukuman dua tahun dan tiga bulan,” kata ketua majelis hakim Purwono. Dua terdakwa itu juga harus mem­bayar denda senilai 50 juta. Jika tidak membayar, hukuman pen­jara bakal ditambah tiga bulan.

 

Hakim menilai keduanya terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pembe­ran­tasan Tindak Pidana Korupsi jun­cto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

Sementara itu, Jubir KPK Johan Budi SP kembali me­mastikan kalau dakwaan LHI murni atas tindak pidana di­la­kukan. Tidak ada motif politik sama sekali saat materi disusun. (dim/agm/jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!