Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 01:23:14 WIB
NASIONAL

Data Penerima BLSM Meleset

Kemensos Sebut Lebih Baik dari Pembagian BLT

Padang Ekspres • Kamis, 27/06/2013 08:34 WIB • Redaksi • 726 klik

Jakarta, Padek—Pemerintah memperkirakan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) meleset sekitar 6 persen dari angka yang telah ditentukan. Penyebabnya, data yang digunakan untuk memetakan warga miskin pene­rima BLSM merupakan data per 2011 yang dimiliki Badan Pusat Statistik.

 

Selain itu, bertambahnya angka kelahiran dan kematian, naiknya kesejahteraan masya­rakat, serta perpindahan pendu­duk menjadi asalah satu dari sekian potensi terjadinya keme­lesetan data penerima BLSM. ”Tapi saya optimistis ketidak­akuratan tersebut tidak lebih enam persen,” kata Dirjen Per­lin­dungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Andi Z.A Dulung saat dihubungi, kemarin (26/6).

 

Dia mengakui, data yang digunakan memang tidak akan mungkin sempurna 100 persen. Kata dia, upaya menekan keti­dak­akuratan data dilakukan dengan pembaruan yang dila­kukan setiap tiga tahun sekali.

 

Awal 2014 BPS akan mela­kukan pendataan ulang guna memperbarui data terbaru pe­ne­rima bantuan. Namun, sebe­lum itu, pemerintah dan PT Pos pun akan melakukan eva­luasi saat tahap pertama pemba­gian BLSM selesai dibagikan. ”Kare­na nanti­nya akan ada bantuan-bantuan lain, sehingga pemba­ruan data itu sangat penting,” tuturnya.

 

Sejauh ini, menurutnya, pembagian BLSM berjalan baik. Bahkan, jauh lebih baik dari pada bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah diberikan sebelumnya. Tidak adanya keru­suhan dan gaduh menjadi salah satu indikator atas perkem­bangan baik tersebut. ”Baru empat hari, tapi (jumlah) pene­rima BLSM sudah mencapai sekitar 1,98 % dari jumlah kese­lu­ruhan 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS). Itu merupakan kemajuan yang sangat baik dibanding BLT dulu,” ujar Andi.

 

Selain itu, imbuhnya, per­baikan sistem dan mekanisme yang digunakan dalam pemba­gian BLSM saat ini merupakan cara yang paling bagus untuk menghindari adanya kecura­ngan. Kantor pos sebagai penya­lur KPS dan BLSM menggu­nakan mekanisme, di mana jika kartu tidak diterima langsung oleh salah satu anggota RTS, maka kartu akan dibawah kem­bali ke kantor pos hingga yang bersangkutan datang langsung untuk mengambilnya. ”KPS dan BLSM tidak dapat dititipkan dalam pembagiannya, kalaupun diwakilkan harus menggunakan surat persetujuan atau surat kuasa,” terangnya.

 

Ia mengaku, pihaknya terus melakukan pengawasan terha­dap pembagian BLSM ini. Baik melalui media televisi maupun media cetak dan media online. Hal itu wajib dilakukan, ujarnya, agar pemerintah dapat selalu mengetahui perkembangan atau masalah-masalah yang dihadapi saat pembagian berlangsung. ”Media sangat berperan penting, agar kita tahu kondisi-kondisi di­setiap daerah,” ungkap Andi. Misalnya, lanjutnya, masalah tentang perbedaan nama di kartu tanda penduduk (KTP) dan KPS. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dibesarkan, karena perbe­da­an nama tersebut bisa diantisi­pa­si dengan nomor kartu keluarga.

 

Oleh sebab itu, sejak awal sudah disosialisasikan untuk membawa kartu keluarga dan KTP untuk berjaga-jaga adanya kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. ”Tidak dapat menyalahkan petugas kantor posnya juga, karena mereka kan hanya bekerja sesuai aturan yang ada. Hanya saja tidak perlu terlalu dipersulit, karena program ini untuk memudahkan masyarakat,” tegasnya. (jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!