Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 20:07:59 WIB
PRO SUMBAR

Pemerintah Tetapkan Ramadhan 10 Juli

Muhammadiyah 9 Juli, Naqsabandiyah 7 Juli

Padang Ekspres • Kamis, 27/06/2013 08:20 WIB • Gusti Ayu Gayatri & Eka Rianto • 1916 klik

Muhammadiyah Launching Imsakiyah beberapa waktu lalu

Padang, Padek—Peme­rin­tah menetapkan awal Ra­ma­dhan 10 Juli, sebab bulan baru dapat dilihat tanggal 9 Juli. Jika ada kelompok masyarakat ingin melaksanakan puasa Ramadhan lebih awal  atau lewat dari tanggal yang dite­tapkan, pemerintah tidak me­larang. Masyarakat diminta un­tuk tetap saling meng­hor­mati.

 

“Kami sudah terima surat dari pemerintah. Awal Ra­madhan ditetapkan 10 Juli. Jika ada masyarakat yang ingin melaksanakan puasa tanggal 9 juli silakan saja. Dengan penetapan awal Ra­ma­dhan tanggal 10 Juli, arti­nya puasa sebanyak 29 hari,” ujar Kepala Biro Bina Sosial Setprov Sumbar, Eko Faisal kepada Padang Ekspres ke­marin (26/6).

 

Sebelumnya, Pimpinan Wi­la­yah Muhammadiyah Sum­bar  telah mengumumkan 1 Rama­dan 1434 H jatuh pada 9 Juli, sesuai kesepakatan Pim­pinan Pusat (PP) Mu­ham­madiyah.

 

Pimpinan Wilayah Mu­hammadiyah (PWM) Sumbar,  Dasril Ilyas menjelaskan, pe­ne­tapan 9 Juli 2013 sebagai awal Ramadhan merujuk pada hasil tim hisab Majelis Tarjih dan tajdid PWM Sumbar. Ijti­mak awal Ramadhan 1434 H jatuh pada Senin, 8 Juli 2013, pada pukul 14.16 dan saat matahari terbenam di Padang pukul 18.24. Hilal sudah bera­da  di atas ufuk mar’I setinggi 00" 24" 51". Dengan demikian 1 Ramadhan 1434 H jatuh pada Selasa, 9 Juli 2013.

 

Sedangkan aliran tarekat Naqsabandiyah menetapkan 1 Ramadhan pada  7 Juli. Jama­ah Tarekat Naqsabandiyah yang sebagian besar bermu­kim di Kecamatan Pauh, Pa­dang, meyakini awal Rama­dhan jatuh pada 7 Juli 2013. Penghitungan ini didasarkan pada metode penghitungan rukyah (menilik bulan) yang sudah dianut secara turun temurun.

 

Ketua  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Syamsul Bahri Khatib meminta ma­syarakat tidak mempersoalkan penetapan awal Ramadhan yang berbeda. Kata dia, dalam melihat awal Ramadhan me­mang kerap terjadi perbedaan pandangan. Ada kelompok masyarakat yang melihat awal Ramadhan dengan mengacu dengan metode hisab tanpa alat, ada masyarakat yang mengacu pada metode rukyat tanpa hisab dan ada kelompok masyarakat yang mengga­bung­­­kan rukyat dan hisab da­lam menentukan 1 Ramadhan.

 

“Biasanya pemerintah me­nentukan 1 Ramadhan dengan menggabungkan metode ruk­yat dan hisab,” ujarnya.

 

Dia menyarankan para mu­­­baligh menyerahkan ma­syarakat memilih sendiri awal Ramadhan sesuai keya­kinan­nya. Tugas mubaligh hanya memberikan pengetahuan se­mata.

 

“Pilihlah  sesuai keyakinan dan jangan ada keraguan da­lam melaksanakan ibadah puasa.  Hilangkan segala kera­guan, jika telah menetapkan pada satu pilihan,” ujarnya.

 

Syamsul mengimbau ma­sing-masing pihak atau ke­lompok masyarakat tidak me­maksakan pendapatnya dalam memilih penetapan 1 Ra­ma­dhan. “Hargailah ke­putusan kelompok masyarakat, jika pilihan mereka berbeda de­ngan apa yang ditetapkan pemerintah. Demikian pula, ketika mereka  merayakan hari raya yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan peme­rin­tah,” tuturnya.  (ayu/ek)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!